Jayapura, Jubi – Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan bersama Koordinator Forum Penolakan Militer Non Organik turun ke Distrik Ibele, Jayawijaya pada Rabu (11/3/2026), untuk memastikan informasi yang beredar bahwa ada penambahan pasukan militer organik ke wilayah itu.
Ketua KNPI Kabupaten Jayawijaya, Hengky Hilapok mengatakan, setibanya di Distrik Ibele pihaknya bertemu dengan Komandan Batalyon untuk menanyakan status pasukan militer yang baru bertugas di pos Ibele, dan memastikan kebenaran adanya penambahan pasukan ke wilayah itu.
“Informasi yang sedang beredar luas soal pendropan militer non organik, sesungguhnya [itu] roling tempat tugas, bukan pendropan militer non organik baru. [Personil] militer yang bertugas di Ibele sebanyak 50 orang, mereka diroling ke Kimbim. Yang bertugas di kimbim 50 personil, juga roling ke Distrik Ibele,” kata Hengky Hilapok melalui pesan tertulisnya kepada Jubi, Kamis (12/3/2026).
Menurut Hilapok, pihaknya pun menegaskan beberapa hal, yaitu jangan ada penambahan personil militer di Ibele. Prajurit yang bertugas di sana cukup 50 orang.
Tidak boleh melakukan operasi militer di rumah, halaman, kawasan perkebunan warga, dan tempat Ibadah. Tidak boleh masuk ke area sekolah, karena militer non organik sebelumnya masuk di Sekolah Dasar Inpres Ibele dan menyebabkan murid trauma datang ke sekolah.
“Tidak boleh membagikan sembako (kebutuhan pokok) kepada masyarakat Distrik Ibele. Tidak boleh menyuntik atau kasih obat kepada masyarakat Ibele,” ucapnya.
Katanya, pihaknya kawatir pemberian kebutuhan pokok atau obat kepada masyarakat di Distrik Ibele dapat menimbulkan kesalahpahaman nantinya.
“[Misalnya nanti ada] masyarakat meninggal karena penyakit bawaan, namun kebetulan menerima barang dari militer, masyarakat bisa menuduh militer yang bertugas di sana, sehingga tidak boleh memberikan bantuan apapun dari TNI,” ujarnya.
Hengky Hilapok mengatakan, hingga kini semua pihak di Distrik Ibele tidak menerima kehadiran militer non organik di sana.
“Sampai saat ini semua pihak tidak menerima secara budaya orang asli wamena (Suku Hubula), sehingga di mohon untuk tinggalkan kantor distrik yang saat ini TNI tempati sebagai Pos TNI,” katanya.
Katanya, kehadiran militer non organik Distrik Ibele juga menyebabkan aktivitas publik dan pelayanan pemerintahan distrik tidak berjalan kondusif. Untuk itulah pihaknya mendesak, segera tarik dan tempatkan pasukan non organik itu di pos organik yang ada di sana.
“Dalam waktu dekat, [kami] meminta audiensi di DPR Kabupaten Jayawijaya, dan kami akan tanyakan aspirasi kami yang telah dorong di meja DPR Kabupaten Jayawijaya,” ucap Hengky Hilapok. (*)
Discussion about this post