Wamena, Jubi – Belasan warga Keneyam melakukan penjarahan beras Program Bantuan Pangan Nasional di gudang beras Bulog Keneyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Jumat (27/3/2026). Warga mengaku tindakan itu dilakukan karena krisis ekonomi yang menimpa masyarakat di kabupaten itu.
Aksi penjarahan gudang beras itu dipimpin oleh kepala kampung berinisial PU, PP dan intelektual inisial YG, seperti yang terlihat dalam video pendek tersebar di media sosial berdurasi 5.07 menit. Mereka meminta Pemkab Nduga segera menyalurkan pangan kebutuhan masyarakat.
“Masyarakat menilai tidak ada aktivitas pemerintahan bahkan pelayanan dasar [di Keneyam] sehingga menimbulkan terjadi krisis ekonomi,” ujar seorang warga di sana dalam video itu.
Dengan alasan itu, sejumlah kepala kampung dan tokoh muda memimpin penjarahan beras yang berada di Gudang Bulog, serta membawa keluar dengan menggunakan tiga truk.
Kepala dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Daniel Lokbere mengecam keras tindakan oknum kepala kampung yang menjadi aktor utama mengajak warga untuk melakukan penjarahan di gudang Bulog.
Ia meminta para kepala kampung itu bertanggung jawab, dan diadili melalui jalur hukum.
“Jadi begini ketika kepala desa, kamu bertanggung jawab ya, bertanggung jawab untuk perbuatan kalian hari ini.”
“Kalau kamu berani buka gudang saya, kemudian masyarakat bawa beras, seenaknya saja begitu, bawa keluar, masuk, kita bicara jalur hukum di Kepolisian,” ujar Daniel saat dihubungi awak media (27/3/2026).
Ia mengatakan beras tersebut adalah bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditangani oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Nduga untuk disalurkan sesuai petunjuk teknis kepada dinas tersebut.
“Ya, ini bukan dari Dinas Sosial Nduga tapi ini langsung dari pusat, saya urus ini bukan barang gampang ya,” ujar Daniel.
Daniel menegaskan bantuan itu bersifat universal yang diperuntukkan bagi kepada seluruh penduduk Nduga di 32 distrik 248 kampung yang tersebar dimana-mana.
“Tidak ada unsur kepentingan lain selain pelayanan kebutuhan dasar kepada Masyarakat. Kami tampung di stok gudang sekitar 300 ton bentuk beras,” katanya.
“Tidak ada ada bawa-bawa kepentingan lain, kami Pemerintah daerah melayani sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, beras yang bersumber dari Bapanas, untuk distribusinya melalui prosedur yang cukup tegas, hingga pemantauan ketat melalui satelit udara di mana stok beras berada.
“Jika terjadi pengambilan ataupun pembongkaran di luar kewenangan orang dinas akan berdampak pada proses tahapan selanjutnya menjadi evaluasi khusus untuk Kabupaten Nduga,” katanya.
“Saya urus ini untuk kasih makan masyarakat Nduga, bukan untuk kepentingan saya. Jika terjadi tindakan pemerintahan kampung dengan masyarakat seperti ini, perasaan saya ke depan bantuan untuk Nduga tidak lagi bantu,” ujar Daniel.
Menurut keterangan pihak lain, kejadian bermula saat sejumlah kepala kampung bersama intelektual Kabupaten Nduga mengundang warga untuk berdiskusi. Lalu mengajak warga lainnya untuk menjarah dengan membuka pintu gudang menggunakan linggis.
Seharusnya untuk program Bantuan Pangan Nasional, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak menerima 20 kilogram beras (10 kg per bulan untuk periode Februari dan Maret 2026) dan 4 liter minyak goreng (2 liter per bulan) yang disalurkan sekaligus.(*)
Discussion about this post