Manokwari, Jubi – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Barat memberikan tantangan bagi para alumni Institut Pertanian Bogor atau IPB untuk merumuskan konsep dan strategi pengembangan sektor pertanian guna menopang perekonomian daerah.
“Bagaimana menciptakan konsep lapangan yang bermanfaat bagi pengembangan pertanian,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Yacob S Fonataba pada pelantikan Dewan Pengurus Daerah Himpunan Alumni IPB Papua Barat periode 2023-2027 di Manokwari pada Selasa malam (30/1/2024).
Dia menjelaskan bahwa potensi areal persawahan yang dimiliki Papua Barat lebih kurang 10 ribu hektare, namun hanya 800-an hektare yang berproduksi karena berbagai hambatan.
Areal persawahan itu tersebar pada empat dari tujuh kabupaten yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Kabupaten Teluk Bintuni.
“Kalau Fakfak dan Kaimana sudah tidak lagi berproduksi. Lahannya kering, sedangkan Pegunungan Arfak tidak punya areal sawah,” jelas Fonataba.
Yacob Fonataba menerangkan kebutuhan beras yang dikonsumsi masyarakat se-Papua Barat mencapai 103 ribu ton per kapita per tahun, sementara produksi beras lokal lebih kurang hanya 25 ribu ton per kapita per tahun.
Kondisi tersebut mengakibatkan Papua Barat mengalami ketergantungan terhadap distribusi beras dari daerah lain di Indonesia seperti Makassar, Sulawesi Selatan dan Surabaya, Jawa Timur.
“Hampir 75 persen pasokan beras didatangkan dari luar Papua Barat,” ujar Fonataba.
Oleh karena itu, kata Yacob, pemerintah daerah sangat berharap adanya kontribusi dari seluruh alumni IPB untuk mengoptimalkan potensi pertanian di Papua Barat pada masa mendatang.
Sinergi dan kolaborasi alumni IPB dengan pemerintah daerah melalui instansi teknis, harus mampu mengurai berbagai tantangan dalam pengembangan sektor pertanian.
“Harus bisa menyamakan konsep yang dipakai masyarakat adat dengan teknologi pertanian,” ujar Fonataba.
Selain persawahan, kata dia, potensi perkebunan dan hortikultura juga perlu mendapat perhatian khusus sehingga pengelolaannya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Salah satu komoditas perkebunan yang menjadi unggulan Papua Barat ialah kakao di Ransiki, Manokwari Selatan dengan luas lahan mencapai 1.000 hektare.
“Lahan yang sudah ditanami kakao hanya 800 hektare, tetapi sekarang turun menjadi 200 hektare yang dikelola koperasi,” kata Fonataba
Dia mengatakan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten setempat terus berupaya membantu petani kakao melakukan peremajaan, namun hasilnya belum sesuai ekspektasi.
Petani kakao mengalami kendala terkait pembudidayaan dan teknik perawatan tanaman agar menghasilkan buah kakao yang berkualitas.
“Pemerintah terus menyediakan bibit, dan pupuk tapi saat perawatan, petani terkendala. Tanaman sering diserang hama,” ucap dia. (*)
Discussion about this post