Sorong,Jubi – Untuk menggali keresahan anak muda Raja Ampat terutama mereka dari Suku Matbat yang kini berada di pusaran konflik tambang dan kehancuran biodiversitas, EcoNusa bersama komunitas Atap Papua dan Greenpeace menggelar Lokakarya Local Conference of Youth (LCOY) Indonesia di Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (2/8/2025).
Suasana Belantara Café Sorong mendadak menjadi ruang pengakuan, keresahan, dan komitmen anak-anak muda terhadap krisis ekologis yang mengancam tanah kelahiran mereka.
“Kita bukan hanya bicara soal lingkungan. Kita bicara soal tanah moyang yang sedang digadai. Raja Ampat sedang digerus atas nama pembangunan,” tegas Vilta Lefaan dari Yayasan EcoNusa di hadapan puluhan peserta forum diskusi kelompok terarah (FGD).
Menurutnya anak-anak muda ini gelisah, bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. “Mereka tidak punya cukup akses informasi dan strategi untuk melawan. Tapi keinginan untuk melawan jauh lebih besar dari keinginan menerima tambang,” tegas Vilta.
Selama lima jam forum diskusi, keresahan yang muncul begitu nyata. Banyak anak muda takut bicara soal konflik lingkungan, apalagi konflik dengan perusahaan tambang. “Program ini memang tidak secara spesifik bicara soal tambang. Tapi karena kita sedang bicara soal Raja Ampat, ya, otomatis kita terlibat langsung dalam konflik tambang,” katanya.
Vilta menambahkan bahwa dilema yang dialami anak muda Raja Ampat adalah persoalan yang sangat dalam: antara menerima tambang atau menyelamatkan ekosistem yang sudah diwariskan ribuan tahun. “Sayangnya, karena keterbatasan pengetahuan, mereka tidak tahu harus menolak dari mana. Informasi masuknya tambang itu terlalu tiba-tiba. Mereka kaget. Belum siap. Tidak punya amunisi. Tidak punya pegangan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa dokumen-dokumen perusahaan tambang harus dibuka ke publik. Komitmen mereka pada tanggung jawab sosial (CSR) harus ditagih. “Kita tidak bisa demo lalu perusahaan pergi. Tidak cukup. Harus ada strategi bertahan hidup. Harus ada pembatasan. Anak-anak muda harus dilibatkan dalam drafting regulasi lingkungan,” ujar Vilta.
Ketua Komunitas Atap Papua, Desy Sentuf secara gamblang menyuarakan relasi perempuan adat dengan kerusakan ekologis di Papua. Ia menyebutkan bahwa perempuan adat adalah korban dari sistem pembangunan yang mengabaikan suara masyarakat lokal. “Perempuan adat hari ini jadi korban: korban iklim, korban investasi, korban negara. Mereka kehilangan tanah, kehilangan identitas, tapi suaranya dibungkam,” kata Desy.
Ia mengecam negara yang terus memproduksi janji kosong terhadap masyarakat adat. “Sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi Papua masih terus dikorbankan. Surga kecil seperti Raja Ampat dikapling demi cuan proyek. Lalu siapa yang jaga biodiversitas? Siapa yang dengar jeritan perempuan adat?” kata Desy.
Menurutnya, situasi Raja Ampat hari ini bukan hanya tentang tambang, tapi juga krisis identitas, krisis representasi politik, dan krisis ruang hidup perempuan adat. “Pemerintah jangan tuli. Perempuan adat bukan objek politik. Mereka adalah penjaga terakhir alam. Mereka bukan kuota 30 persen, tapi benteng terakhir peradaban,” tegas Desy.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus refleksi total menjelang satu abad kemerdekaan Indonesia. “Kalau masih ada tanah dirampas, suara dibungkam, adat dilucuti, lalu apa arti merdeka bagi kami di Papua?”
Mario Matinahoru, Delegasi LCOY Indonesia dari Papua Barat Daya, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian menuju COP 30 di Brasil. Menurutnya, lokakarya ini menjadi ruang belajar penting bagi anak-anak muda Raja Ampat. “Mereka selama ini cuma tahu hashtag Save Raja Ampat, tapi tidak tahu apa yang diselamatkan. Mereka tidak tahu bahwa di balik hashtag itu ada deforestasi, ada tambang, ada pemekaran daerah yang mengancam,” jelas Mario.
Sebagai anak muda dari suku Matbat, Mario menilai bahwa salah satu masalah utama adalah minimnya ruang belajar bagi generasi muda. Forum ini membuka mata mereka. “Kita hadirkan EcoNusa, Greenpeace, komunitas perempuan adat, biar anak-anak tahu bahwa ini bukan hanya soal tambang. Ini soal masa depan mereka,” katanya.
Menurut Mario, ancaman terhadap Raja Ampat bukan cuma dari perusahaan, tapi juga dari negara lewat proyek pemekaran wilayah, PSN, dan investasi skala besar yang tidak melibatkan masyarakat adat. “Negara harus hadir bukan untuk mengatur tanah, tapi untuk mendengar suara akar rumput. Hari ini kita minta satu: jangan rusak surga terakhir kami. Jangan jadikan Raja Ampat sebagai korban pembangunan,” tegas Mario.
Lokakarya LCOY ini diyutup dengan satu suara: anak-anak muda Papua, khususnya dari Raja Ampat, tidak tinggal diam. “Raja Ampat bukan komoditas. Raja Ampat adalah rumah. Rumah yang tidak untuk dijual, tidak untuk ditambang. Tapi untuk dijaga,” katanya.(*)
Discussion about this post