Jayapura, Jubi – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menggenjot pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua. Proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) ini ditargetkan fungsional dan akan diresmikan Presiden pada 2028 nanti.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian untuk memastikan pembangunan fisik serta kepastian hukum di wilayah-wilayah terdampak berjalan beriringan. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PU di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
“Ada banyak program yang dilakukan [untuk KIPP]. Selain membangun Kantor Gubernur, DPR, dan MRP, juga beberapa sanitasi, jalan, dan beberapa program yang menurut kami sangat sekali membantu teman-teman di daerah,” ujar Ribka Haluk.
Mantan Penjabat Gubernur Papua Tengah ini menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan di lapangan, progres pembangunan di sejumlah DOB menunjukkan tren positif. Namun, ia mengakui masih ada beberapa catatan yang memerlukan atensi khusus, terutama menyangkut aspek hukum lahan di beberapa wilayah.
Untuk itu, Ribka meminta dukungan penuh dari para kepala daerah dan masyarakat di Papua agar proses pembangunan tidak terhambat kendala teknis maupun sosial di lapangan.
“Kami mohon dukungan dari gubernur empat daerah DOB, dan juga masyarakat, serta Forkopimda yang ada di sana untuk bersama-sama kita memberikan dukungan full kepada Kementerian PU, dan juga Kementerian Dalam Negeri, yang mana terus melakukan percepatan pembangunan daerah otonomi khusus di Papua,” katanya.
Fokus Papua Pegunungan
Secara spesifik, Ribka menyoroti perkembangan di Provinsi Papua Pegunungan. Ia menyebutkan bahwa pada 6 Februari lalu, pemerintah telah mematangkan pembahasan mengenai lokasi spesifik KIPP di wilayah tersebut. Pembangunan kantor Gubernur, DPR Papua Pegunungan, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) ditargetkan mulai dilaksanakan tahun ini.
Ribka berharap, keberhasilan pembangunan KIPP ini nantinya menjadi simbol kemajuan di daerah otonomi baru. “Semoga pembangunan daerah DOB ini harapan besar kami akan diresmikan Bapak Presiden di tahun 2028,” ucapya.
Sementara itu, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, memaparkan rincian progres fisik di lapangan. Ia mencatat bahwa Papua Barat Daya telah rampung, Papua Selatan sudah mulai difungsionalkan, dan Papua Tengah kini memasuki tahap pelaksanaan konstruksi.
Kendala utama saat ini berada di Papua Pegunungan. Pihak Kementerian PU mengaku masih menunggu kelengkapan dokumen teknis dari pemerintah daerah setempat agar pengerjaan fisik bisa segera dimulai.
“Papua Pegunungan masih memerlukan percepatan karena kami masih menunggu dokumen feasibility study (FS) dan master plan,” ujar Diana.
Ia menargetkan seluruh dokumen tersebut sudah tersedia pada tahun 2026 ini agar target operasional tahun 2028 tidak meleset.
“Saya berharap 2028 sesuai dengan kita rapat bersama dengan Komisi II [DPR RI] kemarin, itu bisa difungsionalkan dan bahkan mudah-mudahan bisa diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk empat DOB yang ada di Tanah Papua,” katanya.
Dalam waktu dekat, tim gabungan Kemendagri dan Kementerian PU dijadwalkan akan turun langsung ke empat provinsi baru tersebut untuk melakukan sinkronisasi dan menyelesaikan berbagai kendala integrasi di lapangan. (*)
Discussion about this post