Jayapura, Jubi – Masuknya modernisasi bersamaan dengan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru atau DOB di Papua, dinilai mengancam eksistensi keberadaan Perempuan Pegunungan Bintang atau Pegubin dalam mengenali Identitas budayanya.
Hal itu dikatakan Pendamping Perempuan dan Anak dari Lembaga Bantuan Hukum Tong Pu Ruang Aman, Novita Opki dalam Diskusi bertajuk ‘Ancaman tiga DOB Terhadap Eksistensi Perempuan Pegunungan Bintang’ yang diadakan Komunitas Perkumpulan Perempuan Pegunungan Bintang atau PPPB di Aula Asrama Pegubin Baru, Waena, Kota Jayapura, Senin lalu (17/6/2024).
Opki mengatakan, jika bicara keberadaan Perempuan Pegunungan Bintang, maka berbicara juga bagaimana identitas budayanya, posisinya dalam adat istiadat sebagai penggerak roda kehidupan keluarganya. Perubahan yang ada pada perempuan Pegubin di era sekarang, katanya berbeda jauh dengan dahulu, di mana perempuan Pegubin punya peran yang besar dalam mencari nafkah keluarga.
“Mereka juga dilibatkan dalam pencarian nafkah, mereka bisa berkebun. Posisi-posisi itu jika dibandingkan dengan sekarang, sudah mulai hilang karena ada perubahan-perubahan akibat dari globalisasi dan modernisasi yang masuk mengikis hal-hal baik yang sudah melekat pada perempuan Pegubin sejak dulu,” kata Novita ketika dikonfirmasi Jubi terkait topik diskusi bersama komunitas PPPB di Waena.
Menurutnya, eksistensi perempuan Pegubin dinilai banyak mengalami perubahan, seturut munculnya pemerintahan negara Indonesia, secara serta-merta menggantikan peran pemerintahan adat.
Perempuan Pegubin di bawah pemerintahan adat lebih dekat dengan alam dan budayanya serta lebih mendapat posisi strategis.
“Kalau dalam pemerintahan adat itu ada beberapa tugas-tugas dan posisi strategis yang perempuan juga bisa ambil alih, tetapi dengan adanya sistem pemerintahan yang baru masuk, dia menjadi salah satu jalan masuknya pengikisan, kemiskinan terhadap eksistensi perempuan di Pegubin, bahkan di Papua pada umumnya,” tutur Opki.
Koordinator Perkumpulan Perempuan Pegunungan Bintang atau PPPB, Desiana Kalakmabin mengatakan dampak pemekaran tiga Daerah otonomi baru (DOB), memiliki dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan hidup perempuan Pegubin sebagai penerus generasi.
“Kami melihat dampak tiga DOB itu mengarah pada penurunan penduduk dan pemerataan wilayah yang tidak teratur, terpecah belahnya perempuan sebagai pencetak generasi juga kian berkurang, dan ini akan menimbulkan rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan semakin punahnya adat istiadat,” katanya
Kalakmabin menambahkan, dampak lain dari kehadiran tiga DOB adalah kurangnya keaktifan masyarakat pribumi terhadap aktivitas daerah, tindakan diskriminatif terhadap perempuan dengan cara pemerkosaan bahkan pembunuhan kerap terjadi kepada perempuan Pegubin.(*)
Discussion about this post