Jayapura, Jubi – Sejumlah diaspora Papua pekan ini berada di Parlemen Belanda untuk menghadiri sidang Komite Luar Negeri mengenai situasi hak asasi manusia di Papua Barat. Termasuk tokoh pro Papua Merdeka, Benny Wenda dan Raki Ap. Mereka meminta Belanda untuk menghentikan penjualan senjata ke Indonesia.
Dalam sebuah video yang disiarkan ke Belanda dari warga Papua di West Papua, kelompok pro-kemerdekaan menyerukan kepada Belanda untuk menghentikan penjualan senjata ke Indonesia. Demikian dikutip Jubi dari laman internet, RNZ Pasifik Jumat (24/4/2026).
“Kami, rakyat Papua Barat, mendesak pemerintah Belanda untuk menghentikan kerja sama dan pasokan senjata ke Indonesia, karena transaksi antara Indonesia dan Belanda, khususnya senjata, dibeli dan digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap kami,” demikian pernyataan di video tersebut.
Hal ini terjadi di tengah meningkatnya konflik kekerasan antara militer Indonesia dan pejuang kemerdekaan Papua baru-baru ini.
Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia pekan ini mengatakan sedang menyelidiki kematian belasan warga sipil Papua Barat pekan lalu sebagai akibat dari operasi militer di Papua Tengah.
Bekas kekuatan kolonial
Belanda adalah bekas kekuatan kolonial di Papua Barat dan wilayah Indonesia lainnya. Oleh karena itu, Gerakan Pembebasan mengatakan bahwa Belanda memiliki tanggung jawab untuk menanggapi pelanggaran hak asasi manusia dan konflik yang terus berlanjut di Papua.
Ekspor militer Belanda saat ini dan baru-baru ini sebagian besar terkait dengan Angkatan Laut Indonesia dan terkonsentrasi pada kapal angkatan laut, sistem kapal, dan persenjataan pendukung.
Juru bicara Kedutaan Besar Belanda di Indonesia mengatakan bahwa semua permohonan izin ekspor barang militer dari Belanda diperiksa dengan cermat dan berdasarkan kasus per kasus, dalam kerangka Perjanjian Perdagangan Senjata dan Posisi Bersama Uni Eropa tentang kontrol ekspor senjata.
“Hal yang menjadi inti dari penilaian ini adalah pengguna akhir barang, tujuan penggunaan akhir, dan situasi di negara tujuan.”katanya.
“Dalam melakukan penilaian ini, Kementerian Luar Negeri Belanda secara sistematis mempertimbangkan semua informasi yang relevan, termasuk perkembangan politik, keamanan, dan hak asasi manusia.”tambahnya.
“Permohonan izin ditolak jika penilaian mengidentifikasi risiko yang sangat besar bahwa barang-barang militer yang dimaksud dapat disalahgunakan oleh pengguna akhir. Kementerian tidak mengecualikan pengguna akhir mana pun sebelumnya,” kata juru bicara tersebut.
RNZ Pacific telah meminta komentar dari pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Jakarta menolak untuk mengakui bahwa ULMWP memiliki legitimasi apa pun.
Dalam sidang parlemen di Den Haag, Benny Wenda tokoh pro Papua Merdeka bertemu dengan beberapa anggota parlemen Belanda dari berbagai partai, termasuk Uni Kristen dan Partai Progresif.
Turut hadir pula anggota parlemen Partai Buruh Inggris, Alex Sobel, ketua Parlemen Internasional untuk Papua Barat. (*)
Discussion about this post