Nabire, Jubi – Bupati Intan Jaya, Papua Tengah, Aner Maisini menegaskan pembangunan sulit terwujud di daerah rawan konflik, seperti wilayah yang kini dipimpinnya.
Ia mengatakan, untuk membangun dan memimpin di daerah ‘zona merah’ atau wilayah rawan konflik, tidak semudah yang dipikirkan.
Karenanya, saat mencalonkan diri sebagai bupati pada pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 lalu, Maisini bersama wakilnya, Elias Igapa tidak berjanji berlebihan kepada masyarakat melalui visi-misi atau program kerja.
Sebab, pihaknya berpendapat apabila daerah itu aman, tentu bisa mewujudkan pembangunan dengan aman. Akan tetapi sepanjang daerah itu tidak aman, sebanyak apa pun dana dari pemerintah pusat untuk membangun daerah, harapan itu sulit terlaksana.
“Itu menjadi dasar atau sebagai pikiran kita, sehingga waktu saya calon juga tidak bicara banyak. Tetapi ini menjadi satu pergumulan bahwa daerah ini mudah-mudahan kita harus bebas dari stigma Intan Jaya itu menjadi daerah merah atau daerah konflik,” kata Aner Maisini kepada awak media di Nabire, ibu kota Papua Tengah, Sabtu (21/2/2025).
Maisini menjelaskan setelah dilantik pada Maret 2025, ia dan wakilnya menggelar ibadah pemulihan atau ibadah rekonsiliasi antara masyarakat dan kelompok bersenjata di sana, masyarakat dengan TNI/Polri, TNI/Polri dan kelompok bersenjata.
“Itu bagian yang [kami] lakukan sebelum memulai pekerjaan sebagai bupati dan wakil bupati. Saat itu, kita tidak berpikir banyak. Akan tetapi bagaimana strategi kita, daerah ini harus pulih dulu. Ya Puji Tuhan, dengan segala cara, dengan segala pola, kita sudah mulai menggalang anak-anak muda, toko gereja, intelektual dan beberapa elemen. Kita sudah mulai kerja dan selama satu tahun kepemimpinan saya, mulai gangguan keamanan itu sudah tidak ada,” ucapnya.
Aner Maisini mengakui, sebagai pemerintah daerah pihaknya mesti menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), karena setiap orang itu punya hak hidup, hak pendidikan, hak Kesehatan.
Namun katanya, dalam situasi ini tidak bisa berbicara hanya dari satu sisi. Akan tetapi harus berbicara dari banyak sisi. “Memang ada bagian yang masyarakat juga korban, karena konflik antara KKB dengan TNI,” ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya pun tidak bisa mengintervensi aparat keamanan. Sebab aparat keamanan memiliki standar operasional prosedur atau SOP sendiri, dan institusi itu memiliki kewenangan absolut dalam bidang pertahanan wilayah atau keamanan.
Namun pihaknya tetap berupaya melakukan terobosan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah rawan. Misalnya penerang listrik selama 12 jam, lewat perjanjian kerjasama.
“Terobosan ini membuat Gubernur Papua Tengah juga melihat keberhasilan kita. Nanti ada bantuan dari provinsi juga, karena kita dapat satu unit diesel untuk listrik dan dalam waktu dekat ini kita sudah menyala 24 jam. Kini PLN lagi pasang meteran dengan tiang-tiang listrik di [Sugapa] ibu kota Intan Jaya, maupun beberapa kampung,” katanya.
Selain itu, aktivitas pendidikan dan layanan kesehatan di Intan Jaya kini mulai berjalan. Kepala Dinas Kesehatan telah menurunkan petugas ke semua distrik, untuk mengaktifkan pelayanan kesehatan. Dokter terbang dan petugas medis diturunkan ke setiap distrik untuk melayani masyarakat.
“Dokter flight ini, kita siapkan satu dokter dengan mantri simpatisan atau ada beberapa anggota mantri, yang diturunkan ke setiap distrik, hampir satu minggu baru mereka balik lagi ke Ibu kota. Jadi ini beberapa terobosan yang kami lakukan,” ucapnya.
Untuk bidang pendidikan lanjut Maisini, Pemkab Intan Jaya meminta bantuan para pihak di setiap wilayah untuk membantu terlaksananya proses belajar mengajar. Apakah itu pendeta, gembal, atau siapa pun yang mampu mengajar murid, agar proses belajar mengajar terlaksana. (*)
Discussion about this post