Pemprov se-Tanah Papua deklarasi pengelolaan kolaboratif percepatan pembangunan berkelanjutan

Jayapura, Jubi – Pemerintah provinsi atau pemprov se-Tanah Papua mendeklarasikan pengelolaan kolaboratif untuk percepatan pembangunan berkelanjutan.

Deklarasi ini dilaksanakan saat pertemuan gubernur enam provinsi se-Tanah Papua di Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, ditandai penandatangan piagam kolaborasi untuk percepatan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua, Kamis (12/2/2026).

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan Papua dan Papua Barat telah memulai kesepakatan berkelanjutan bersama. Namun karena adanya pemekaran provinsi di Tanah Papua menjadi enam provinsi, sehingga harus melanjutkan sinergi dan koordinasi.

Katanya, kesepakatan ini dibangun melalui rangkaian pertemuan dan konsolidasi yang dimulai sejak 2025, dengan tujuan agar Tanah Papua dikelola sebagai satu kesatuan bentang hidup ekonomi, sosial, budaya dan ekologis yang utuh.

Dengan begitu,  arah pembangunan berkelanjutan lintas provinsi selaras dengan visi Papua Emas 2041 (Rancangan Induk Pembangunan Papua/RIPP), untuk Tanah Papua yang maju, mandiri dan bermartabat.

Menurutnya, Tanah Papua sebagai benteng terakhir hutan hujan tropis utuh terbesar di kawasan Asia-Pasifik, kini berada pada titik krusial dalam menyeimbangkan tanggung jawab konservasi global dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat menginisiasi rangkaian agenda strategis melalui pendekatan Joined-up Government yang berpuncak pada Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua.

“Inisiatif kolaborasi tidak berhenti diupayakan di Tanah Papua, kami menjajaki kembali melalui 9 pesan Lembah Baliem. Pertemuan ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi di Tanah Papua bisa sejalan dengan semangat kerjasama yang selama ini dibangun melalui Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua,” kata Dominggus Mandacan dalam siaran pers tertulis, Minggu (15/2/2026).

Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua ini disebut sebagai momentum strategis untuk menjembatani pertukaran pengetahuan antara komunitas ilmiah dan pengambil kebijakan. Melalui dukungan riset dan solusi iklim berbasis alam.

Harapannya forum ini dapat memperkuat dasar pengambilan keputusan stakeholder yang berorientasi jangka panjang dan berbasis bukti ilmiah, sehingga sejalan dengan visi Papua 2100 dan Deklarasi Manokwari.

Sinergi antara sains dan kebijakan menjadi kunci untuk memastikan perlindungan keanekaragaman hayati Papua berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Momentum ini dinilai semakin relevan di tengah transisi pemerintahan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto serta pasca penyelenggaraan UNFCCC COP30 di Brasil, yang menempatkan Tanah Papua pada posisi strategis untuk mengonversi komitmen global menjadi aksi nyata di tingkat tapak.

Melalui inisiasi Papua Delivery Unit (badan kolaborasi), hasil-hasil utama dari Konferensi Internasional Nature-based Climate Solutions (NbCS) akan dirangkum dan diintegrasikan ke dalam rumusan kesepakatan bersama para Gubernur.

“Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan komitmen politik dari enam Pemerintah Provinsi di Tanah Papua diperkuat oleh data dan temuan ilmiah yang kredibel, guna mendorong pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak bergantung pada deforestasi,” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Konferensi Internasional ke-12 dan Konferensi Internasional Nature-based Climate Solutions (NbCS), yang dirancang untuk mempertemukan sains, kebijakan, dan komitmen politik dalam satu forum terpadu.

Agenda ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas provinsi di Tanah Papua dalam merumuskan arah pembangunan berkelanjutan yang melindungi alam sekaligus mendorong ekonomi non-deforestasi.

Tanah Papua merupakan kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan sekitar 39 juta hektare hutan, 80 persen di antaranya masih berupa hutan utuh yang menyimpan sekitar 15 miliar ton karbon dan berperan penting bagi iklim global, keanekaragaman hayati, serta kehidupan sekitar 250 kelompok masyarakat adat yang bergantung pada hutan.

Sebagai wilayah dengan tutupan pohon terbesar di Indonesia dan tingkat endemisme tinggi, Tanah Papua memiliki nilai ekologis dan sosial yang sangat strategis.

Namun di tengah status otonomi khusus dan dorongan pembangunan ekonomi, kawasan ini menghadapi tekanan peningkatan deforestasi dan konflik lahan akibat ekspansi perkebunan, pertambangan, food estate, dan infrastruktur. (*)