Wamena, Jubi – Pejabat atau Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, mengatakan daerah otonomi baru atau DOB jika diibaratkan sebagai manusia, Provinsi Papua Pegunungan adalah bayi yang baru lahir. Provinsi baru ini masih banyak keterbatasan dan permasalahan, baik di bidang kelembagaan, kepegawaian, anggaran, maupun berbagai bidang lainnya.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Papua Pegunungan melalui rilis pers dari Humas Dinas Komunikadi dan Informatika Provinsi Papua Pegunungan yang diterima Jubi di Wamena, Selasa (19/9/2023) malam.
“Provinsi Papua Pegunungan masih membutuhkan langkah-langkah extraordinary, diskresi yang tepat dan akuntabel dalam mengakselerasi jalannya roda pemerintahaan, Pembangunan, dan pelayanan Masyarakat,” kata Pj Gubernur Nikolaus Kondomo.
Kondomo menjelaskan kendala yang dihadapi saat ini antara lain jumlah aparatur di bidang pengelolaan keuangan masih sangat kurang. Perencanaan penganggaran, penatausaha, pelaporan, dan pertanggungjawaban juga belum didukung aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Awal pembentukan DOB hingga beberapa bulan berjalan, regulasi daerah di bidang pengelolaan keuangan belum ditetapkan. Hingga saat ini masih banyak kabupaten yang belum merealisasikan kontribusi dana hibah dari APBD tahun anggaran 2023 kepada Pemprov Papua Pegunungan,” ujarnya.
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah,” ujarnya.
Pj Gubernur Nikolas Kondomo menyambut baik dan mengapresiasi seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terhadap belanja daerah tahun anggaran 2022-2023.
“Ke depan pengelolaan anggaran daerah dapat bisa semakin tertib, transparan, dan akuntabel,” kata Kondomo.
Pj Gubernur Papua Pegunungan menegaskan kepada seluruh jajarannya agar berkomitmen terus menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan kaidah-kaidah terbaik yang berorientasi pada hasil profesionalitas dan keterbukaan.
“Ini bertujuan agar pelayanan masyarakat dapat diwujudkan secara efektif, efesien, transparan, dan akuntabel yang akan mendorong peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan di Papua Pegunungan,” tutup Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo. (*)
