Nabire, Jubi – Ratusan Tenaga Kerja Bongkar Muat atau TKBM Pelabuhan Nabire mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua Tengah menyampaikan aspirasi penolakan terhadap Badan Usaha Pelabuhan atau BUP yang masuk di Pelabuhan Nabire untuk beroperasi di halaman Kantor DPRPT, Drs Carel Gobai, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (21/10/2025). Para TKBM khawatir, mereka bisa tersingkir dan menganggur kerja. Selama ini bongkar muat dilakukan secara manual, sementara BUP yang masuk itu menggunakan teknologi.
Ratusan itu datang dengan membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi pernyataan penolakan BUP Nabire.
“Belum tahu jelas perusahaan ini masuk, tapi kami duga perusahaan tujuannya untuk mengelola kegiatan bongkar muatan di pelabuhan laut Nabire,” kata salah satu TKBM Sostenes Rumbewas.
Para TKBM sudah membuat aksi pada bulan lalu, dan sudah menyampaikan kepada pihak pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bupati, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, MRP Papua Tengah. Hingga sebulan, belum ada jawaban dari aksi penolakan itu.
“Jadi tujuan kami hari ini hanya datang untuk kami mau menanyakan sejauh mana inspirasi kami tertanggal 29 Agustus itu di tanggapi oleh DPR Provinsi, DPR Kabupaten, Bupati, Gubernur dan MRP. Kami hari ini datang hanya pada MRP lalu datang DPR ini. Karena DPRK itu sudah di respon secara baik dan mereka sudah buat surat kepada pihak pemerintah daerah untuk merespon itu tapi juga sampai hari ini belum terjawab,” katanya.
Menurut Sostenes Rumbewas mengatakan perusahaan yang sudah masuk pada 17 Maret 2025. Perusahaan itu beroperasi tanpa berkomunikasi dengan pihak TKBM sebagai pengelola bongkar muatan di pelabuhan.
“Kami tidak tahu apakah sudah ada izin usaha kepemerintah atau belum. Namun upaya penolakan kami sekarang ada rombongan ketua dengan teman-teman pergi ke Jakarta bertemu dengan pihak Menteri Perhubungan,” ujarnya.
Rumbewas mengatakan inti dari aspirasi yang jelas menolak. mereka khawatir akan kehilangan mata pencarian jika perusahaan beroperasi di pelabuhan Nabire,
ia berharap pemerintah, dalam hal ini gubernur, bupati MRP DPRP DPRK untuk membantu memperjuangan hak-haknya.
“Kami pelaku utama kegiatan bongkar muat untuk kebutuhan ekonomi di Kabupaten Nabire dan beberapa kabupaten di pegunungan yang ada di atas. Dan Seandainya dalam waktu ke depan tidak ditanggapi serius kami akan duduki pelabuhan kami hentikan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Nabire dan palang pelabuhan,” ujarnya.
Ratusan massa itu diterima langsungoleh anggota DPR Papua Tengah, Wakil Ketua Komisi I dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, beserta sejumlah anggota dewan lainnya.
Ketua Fraksi PDIP Peter Warobay mengatakan pada prinsipnya DPR menerima aspirasi masyarakat terutama mereka ini dari TKBM.
“Dimana koperasi pelabuhan selama ini merangkul seluruh TKBM bekerja di pelabuhan melayani bongkar muat dan sebagaimananya di pelabuhan, itu take over oleh badan usaha milik pelabuhan itu. Akhirnya khawatirkan kalau badan usaha milik pelabuhan hari ini yang berlaku di pelabuhan besar di seluruh indonesia itu sudah menggunakan teknologi mesin yang bongkar muat mesin. Kalau itu digunakan di pelabuhan Nabire itu otomatis saudara kita nganggur semua,” ujarnya usai menerima aspirasi.
Warobay mengatakan bahwa anggota DPR yang terima aspirasi hari ini beban DPR karena itu tugas DPR.
“Tindak lanjut sebagai saya ketua fraksi PDIP akan lapor dan bertemu gubernur, Bupati Nabire, lapor kepada pimpinan DPR, komisi. Lalu langkah-langkah apa yang akan kita merumuskan untuk mengatasi persoalan ini. itu ada pada keputusan pimpinan dan juga rapat bersama Komisi. Setelah hasil rapat itu akan menentukan terkait pembentukan pansus. Pada prinsipnya DPR terima aspirasi ini, kami akan perjuangankan,” ujarnya. (*)
Discussion about this post