Pansus DPRK Waropen untuk melindungi batas wilayah dan mengawasi penambangan liar

Waropen, Jubi – Ketua Panitia Khusus atau Pansus Tapal Batas dan Pertambangan, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Waropen, Papua, Abraham Obi mengatakan, pansus dibentuk untuk melindungi wilayah administratif Kabupaten Waropen yang berbatasan dengan beberapa kabupaten lain, dan mengawasi aktivitas penambangan liar di wilayah itu.

Menurut Ketua Komisi C DPRK Waropen itu, di wilayah timur Kabupaten Waropen berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya, di wilayah barat dan utara berbatasan dengan selat Saireri dan Kabupaten Kepulauan Yapen, dan di wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Nabire.

“Pansus ini kami bentuk untuk mengurus dan memperhatikan tapal batas Kabupaten Waropen dan pertambangan ilegal di wilayah Waropen,” kata Abraham Obi kepada Jubi di Kantor DPRK Waropen, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Papua pada Selasa (10/2/2026).

Gubernur Papua Tengah instruksikan pembuatan tapal batas adat di Kapiraya

Bupati ajak seluruh OPD jaga kebersihan lingkungan di Waropen

Gubernur Papua Tengah: Penyelesaian konflik tapal batas mesti mengedepankan pendekatan dialogis

Katanya, perbatasan Waropen berpotensi disabotase oleh kabupaten lain di sekitarnya melalui perusahaan pertambangan ilegal yang kini sedang beroperasi mengelolah Sumber Daya Alam (SDA) Waropen.

Ia mengataka, batas-batas wilayah tersebut yang akan dijaga pihaknya. Sebab, kini di wilayah Waropen ada beberapa perusahaan tambang beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah kabupaten atau pemkab. Mereka hanya beroperasi berdasarkan izin masyarakat adat setempat.

“Kami khawatirkan tidak ada pertimbangan matang terkait dampak-dampak yang timbul dari pertambangan itu terhadap kelangsungan hidup rakyat setempat. Kami khawatir rakyat di sana kena dampak serius, karena lokasi tambang itu berada di daerah ketinggian tepatnya di hulu sungai. Kalau banjir bandang, sebagian besar perkampungan di wilayah kedua distrik akan tersapu, karena berada di dataran rendah. Ini yang perlu dipikirkan secara baik di pihak eksekutif,” ujarnya.

Obi menjelaskan, beberapa perkampungan yang paling berpotensi terkena dampak banjir akibat operasi pertambangan di ketinggian adalah Kampung Otodemo, Mirare, dan Kampung Rumadua serta Pirare dan Wapoga Kampung.

Pihaknya juga sudah menanyakan masyarakat terkait izin mereka yang mereka berikan kepada pihak perusahaan, dan masyarakat menyatakan memberikan izin karena faktor ekonomi.

“Mereka butuh peluang menghasilkan uang. Kami bilang boleh saja, tetapi pertambangan dengan skala besar pasti ada dampaknya, ketika ada bencana banjir pasti masyarakat minta bantuan ke pemerinta, bukan ke perusahaan,” ucapnya.

Pihaknya pun meminta Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Waropen menyediakan anggaran bagi pansus, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), agar pansus dapat meninjau lokasi pertambangan ilegal di Distrik Wapoga dan Ingerus.

“Karena dua wilayah distrik itu hampir sepenuhnya sudah dikelola oleh sekitar tiga perusahaan secara ilegal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRK Waropen, Lion Maniagas mengatakan pihaknya yang membidangi hukum dan pemerintahan, akan terus berkoordinasi bersama eksekutif agar segera menyediakan pagu anggaran bagi pansus dan segera dilaksanakan peninjauan.

“Baik peninjauan ke tapal batas, tapi juga lokasi pertambangan ilegal. Eksekutif harusnya tidak melemahkan legislatif. Sekuat apapun DPRK tapi kalau tidak ada dukungan anggaran kami seperti tidak berguna bagi masyarakat,” kata Lion Maniagasi. (*)