Jayapura, Jubi – Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum atau JPIC OFM Papua dan Gereja Katolik Keuskupan Jayapura menyatakan bahwa terjadi darurat kemanusiaan di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam investigasi tim gabungan Keuskupan Jayapura dan JPIC OFM Papua, ditemukan adanya pengungsian massal warga Distrik Oksop, akibat situasi keamanan yang tidak kondusif.
Direktur JPIC OFM Papua RP Alexandro Rangga OFM mengatakan, temuan di lapangan pada akhir November 2024, warga dari lima kampung di Distrik Oksop melaporkan adanya peningkatan aktivitas militer di wilayah mereka.
“Ketakutan akan terjadinya konflik bersenjata mendorong masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, yaitu Distrik Oksibil,” kata Rangga dikutip dari siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Jumat (17/1/2025).
Hingga saat ini, lanjutnya, diperkirakan sekitar 327 orang mengungsi, dengan sebagian besar lainnya memilih untuk bersembunyi di hutan. Terdapat data rinci mengenai jumlah pengungsi, termasuk berdasarkan gender, usia, dan asal kampung.
“Namun, demi keselamatan para pengungsi, data tersebut tidak dapat kami bagikan ke publik. Berdasarkan kesaksian para pengungsi, kehadiran militer di Distrik Oksop telah menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di kalangan masyarakat,” katanya.
“Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak militer, seperti pendirian posko di dalam gereja dan penggunaan fasilitas masyarakat tanpa izin, semakin memperburuk situasi,” lanjutnya.
Dia mengatakan, pada 28 November 2024, sekitar pukul 8 pagi, masyarakat melihat tentara ada di hutan. Tiga orang masyarakat inisiatif ke TKP mendatangi “ebonki” (sebutan dalam bahasa daerah untuk orang yang bersenjata) itu di dalam hutan. Kemudian tiga masyarakat itu keluar kembali.
Ebonki merasa aman di tempat itu, maka mereka bergerak ke bawah perumahan masyarakat sekitar pukul 9 malam. Mereka bagi tiga pleton.
Pertama ke arah Kampung Oksop, kedua sampai ke Kampung Atenar tetapi mereka turun lagi ke bagian kolam bawah.
Tetapi karena mereka lihat tidak nyaman mereka kembali ke mantor Distrik Oksop dan kantor distrik dijadikan sebagai Pos Tentara.
Kemudian ada dreem dan beberapa barang milik masyarakat mereka gunakan sebagai kelengkapan pos. Selain itu mereka buat pos juga di Kampung Mimin, mereka bongkar Gereja Efesus GIDI dan bikin tungku api, serta semua fasilitas gereja itu mereka gunakan menjadi pos tentara.
“Jadi, mereka bagi dua pos tentara, yaitu pos di kantor Distrik Oksop dan pos Kampung Mimin. Pos di Kampung Mimin punya gerakan beda,” kata pengungsi dari Kampung Atenar berinisial SA, seperti dikutip siaran pers itu.
“Yang ada di Kampung Mimin itu kami dengar bunyi tembakan setiap hari, siang dan malam bunyi tembakan. Kami tidak tahu yang mereka tembak lawannya atau tidak, kami di Kampung Atenar dan Oksop juga dengar suara tembakan,” lanjut SA.
Selain itu, hingga Jumat (17/1/2025), berdasarkan laporan petugas pastoral Gereja Katolik Keuskupan Jayapura yang berada di lapangan, situasi keamanan di Distrik Oksop belum kondusif. Masyarakat pengungsi masih enggan kembali ke kampung halaman mereka karena merasa ketakutan.
Mereka secara tegas meminta agar pasukan gabungan, ditarik mundur dari wilayah Oksop. Kehadiran pasukan dalam jumlah yang terus bertambah, seperti pengiriman pasukan tambahan pada 13–15 Januari 2025, demikian siaran pers tersebut, justru semakin meningkatkan kecemasan masyarakat.
Berdasarkan hasil investigasi tim gabungan Keuskupan Jayapura dan JPIC OFM Papua, ditemukan fakta-fakta berikut:
Pengungsian massal
Ratusan warga dari lima kampung di Distrik Oksop telah mengungsi ke Distrik Oksibil dan lokasi lainnya akibat situasi yang tidak aman.
Ketakutan masyarakat
Masyarakat merasa takut dan terancam keselamatannya akibat kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar, dan tindakan-tindakan yang dianggap mengintimidasi.
Kerusakan fasilitas umum
Beberapa fasilitas umum, seperti gereja, telah rusak akibat digunakan sebagai posko oleh aparat keamanan.
Kesaksian pengungsi
Banyak pengungsi yang memberikan kesaksian langsung mengenai pengalaman traumatis mereka, saat harus meninggalkan kampung halaman.
Menanggapi situasi darurat ini, tim gabungan Keuskupan Jayapura dan JPIC OFM Papua mendesak:
- Pemerintah Pusat membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki akar permasalahan konflik di Distrik Oksop dan memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM. Menarik pasukan militer dari Distrik Oksop dan membuka ruang dialog untuk mencari solusi damai.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang menyediakan bantuan kemanusiaan yang memadai bagi para pengungsi, termasuk makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara. Memastikan keamanan dan keselamatan para pengungsi serta masyarakat yang masih berada di wilayah konflik.
- Komnas HAM memantau secara ketat situasi di Distrik Oksop dan memberikan perlindungan kepada para korban pelanggaran HAM.
- Media massa memberikan liputan yang objektif dan berimbang tentang situasi di Distrik Oksop, serta mendorong upaya perdamaian.
Tim gabungan Keuskupan Jayapura dan JPIC OFM Papua kemudian mendorong upaya perdamaian di Distrik Oksop, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.
Tim gabungan Keuskupan Jayapura dan JPIC OFM Papua juga mengajak semua pihak, untuk bersatu padu dalam mencari solusi damai bagi konflik di Distrik Oksop.
“Kami percaya bahwa dialog dan negosiasi adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri kekerasan dan membangun perdamaian yang berkelanjutan di Papua,” kata Rangga. (*)
Discussion about this post