Jayapura, Jubi – Dewan Gereja Papua menyatakan jumlah pengungsi internal di berbagai wilayah di Tanah Papua hingga April 2026, mencapai 107.000 orang. Pengungsi internal di berbagai wilayah di Tanah Papua ini terjadi sejak akhir 2018 silam.
Dewan Geraja Papua mengatakan, pengungsian internal ini terjadi akibat meningkatnya eskalasi kekerasan dan krisis kemanusiaan di Tanah Papua. Situasi itu makin terlihat pada Maret-April 2026, terutama di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Puncak dan Dogiyai.
Pdt. Dorman Wanimbo dari Dewan Gereja Papua mengatakan, kondisi di lapangan menunjukkan peningkatan operasi militer yang berdampak langsung pada warga sipil.
“Selain menimbulkan korban jiwa, situasi ini juga memicu pengungsian [internal secara] massal serta terganggunya layanan dasar masyarakat,” kata Pdt. Dorman Wandikbo dalam keterangan pers di Kota Jayapura, Papua, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, pengungsi internal di Tanah Papua menghadapi kondisi memprihatinkan, terutama keterbatasan pangan, layanan kesehatan, dan perlindungan. Situasi ini diperparah oleh meluasnya aktivitas militer di ruang-ruang sipil seperti kampung, gereja, sekolah, dan pasar.
“Dampaknya, kehidupan sosial masyarakat terganggu, termasuk aktivitas pendidikan, ekonomi, dan ibadah. Akses terhadap layanan kesehatan juga sangat terbatas, sehingga banyak korban tidak tertangani secara cepat dalam kondisi darurat,” ucapnya.
Katanya dalam beberapa hari terakhir kembali terjadi peristiwa yang mengorbankan warg sipil di Distrik Pogama dan Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah akibat operasi militer di sana pada 12-15 April 2026, dengan melibatkan kekuatan darat dan udara.
Ia mengatakan, serangan itu menyebabkan kerusakan pemukiman warga, serta adanya warga sipil yang meninggal dunia dan luka-luka.
Ada laporan yang menyebut korban meninggal dunia dalam operasi itu sembilan orang dan lima warg terluka. Namun laporan lain menyebut korban meninggal dunia dari kalangan warga sipil 15 orang dan tujuh lainnya terluka.
“Sekitar tujuh kampung terdampak langsung dan sebagian wilayah masih sulit diakses. Kesaksian warga menyebutkan bahwa serangan juga terjadi di area yang selama ini dianggap sebagai zona sipil dan tempat pengungsian,” ucapnya.
Sementara itu Pastor Pribumi, Pastor John Bunay mengatakan, Dewan Gereja Papua menilai kondisi ini tidak terlepas dari kebijakan negara, termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
“Kami menilai pendekatan pembangunan yang dikombinasikan dengan pendekatan keamanan justru memperdalam krisis kemanusiaan dan membuat masyarakat asli Papua semakin terpinggirkan,” kata Pastor John Bunay.
Ia mengatakan, sejumlah penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menunjukkan bahwa akar konflik Papua meliputi persoalan rasisme, kegagalan pembangunan, isu politik, serta lemahnya akuntabilitas aparat keamanan.
“Namun hingga kini, pendekatan dialog damai belum menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik,” kata Pastor John Bunay.
Dalam pernyataannya, Dewan Gereja Papua menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penghentian segera operasi militer di wilayah sipil, perlindungan maksimal bagi warga sipil, serta pembukaan akses kemanusiaan tanpa hambatan bagi para pengungsi.
Dewan Gereja Papua juga mendesak adanya investigasi independen atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia serta membuka akses bagi jurnalis asing untuk meliput situasi di Papua.
Menyerukan pentingnya dialog damai sebagai jalan penyelesaian konflik. Gereja, masyarakat sipil, dan seluruh pihak juga diajak bersatu dalam doa dan tindakan nyata guna menyelamatkan kehidupan masyarakat Papua yang saat ini berada dalam krisis kemanusiaan.
Sebab, masa depan Papua hanya dapat dibangun di atas keadilan, kemanusiaan, dan dialog damai yang bermartabat, bukan kekerasan. (*)
Discussion about this post