Jayapura, Jubi – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada atau Fisipol UGM, Amalinda Savirani mengatakan dibutuhkan solidaritas lintas kelompok, termasuk organisasi keagamaan untuk memperkuat demokrasi melawan Proyek Strategis Nasional atau PSN, khususnya di Tanah Papua.
Sebab menurutnya, fragmentasi gerakan masyarakat sipil saat ini dalam situasi ketimpangan ekonomi dan politik yang semakin tajam.
Pernyataan ini disampaikan Amalinda Savirani dalam diskusi publik terkait aktor-aktor agama dan masalah Papua; ‘Memahami pernyataan sikap PGI’ yang digelar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Koalisi Advokasi KBB dan disiarkan secara daring di kanal YouTube PUSAD Paramadina, Jumat (20/02/2026).
Katanya, di tengah krisis berlapis dan Proyek Strategis Nasional di Tanah Papua, gereja tidak boleh diam, dan tidak bisa lagi berada pada posisi netral ketika ketidakadilan semakin nyata.
Karena krisis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dan berdampak langsung pada masyarakat kecil sebagai kelompok paling rentan.
Posisi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dinilai sangat strategis untuk menyuarakan keresahan umat di tengah krisis ekonomi, politik, lingkungan, dan teknologi.
“Di Indonesia organisasi keagamaan justru menjadi aktor penting dalam membentuk kultur sosial dan memperjuangkan nilai keadilan serta solidaritas. Karena itu, mereka adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat sipil,” kata kata Amalinda Savirani.
Ia mengatakan, sangat ironis apabila wilayah Tanah Papua yang kaya sumber daya alam justru mencatat tingkat kemiskinan tinggi. Berbagai proyek dan investasi yang masuk disebut belum menjawab kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat di sana.
“Karena itu, isu [mengenai apa yang terjadi di Tanah] Papua tidak boleh dipinggirkan, melainkan harus menjadi agenda bersama gerakan masyarakat sipil nasional,” ucapnya.
Sementara itu, Gispa Ferdinanda dari Sa Perempuan Papua, mengatakan situasi yang terjadi di Merauke, Papua Selatan sangat konkret. Selama satu bulan terakhir, tercatat tiga kali penangkapan terhadap aktivis yang menggelar aksi bisu di depan Gereja Katolik sebagai bentuk dukungan moral bagi masyarakat adat terdampak Proyek Strategis Nasional.
“Kebijakan [PSN] ini memicu keresahan karena menyangkut tanah milik masyarakat adat. Keterlibatan pemerintah daerah dalam proyek itu membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap negara sebagai pelindung,” kata Gispa Ferdinanda.
Menurutnya, kehidupan masyarakat adat selama ini ditopang tiga tungku yaitu masyarakat adat sendiri, pemerintah, dan gereja. Namun ketika salah satu tungku yakni pemerintah dinilai melemah, gereja mesti menjadi tumpuan dan harapan terakhir.
Namun lanjut Gispa Ferdinanda, posisi gereja tidak sederhana itu. di satu sisi gereja perlu menjaga relasi dengan negara, agar pelayanan tetap berjalan.
Akan tetapi, di sisi lain ada tuntutan moral untuk berdiri bersama umat yang terdampak kebijakan, termasuk ketika proyek pembangunan memicu konflik lahan dan mengancam hilangnya sumber penghidupan warga.
“Masyarakat juga menghadapi kesulitan akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih. Sehingga para tokoh agama, melalui pendekatan sosial dan pastoral, berupaya membawa isu ini ke ruang publik sebagai bagian dari perjuangan keadilan dan kemanusiaan,” ucapnya.
Katanya, tidak adanya ruang bagi masyarakat sipil dan meningkatnya tekanan terhadap aktivis menjadi alarm bagi demokrasi. Dalam situasi itu, organisasi keagamaan tidak cukup hanya menjadi pengamat.
“Tetapi didorong untuk mengambil peran lebih tegas dalam membangun solidaritas, menyuarakan keadilan, dan memastikan pembangunan tidak meninggalkan masyarakat terutama di Papua,” katanya. (*)
Discussion about this post