Jayapura, Jubi-Pemimpin oposisi Kepulauan Solomon, Matthew Wale, menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk memaksa Indonesia membuka West Papua bagi pengawasan dan akuntabilitas independen.
Wale menyampaikan seruan tersebut menyusul peningkatan kekerasan terbaru di West Papua dengan laporan serangan militer terhadap kamp pengungsi di Kembru, Kabupaten Puncak, dan operasi terkoordinasi di Distrik Sinak, Kembru dan Pogoma. Demikian dikutip test.jubi.id dari laman indepthsolomons, Sabtu (18/4/2026)
Sembilan orang tewas, puluhan terluka saat penyerangan TNI di dua (2) kampung, Tenoti dan Kampung Kumikomo, Distrik Kembru, Puncak, Papua Tengah. Korban tewas dan luka di tiga (3) kampung lainnya (Kembru, Makuma, Nilome), di Distrik Kembru belum diketahui, sebab anggota TNI masih berada di sana sehingga tim relawan belum bisa masuk ke sana.
Pemimpin oposisi menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya para pemimpin Pasifik, untuk berbuat lebih banyak guna menekan Indonesia agar membuka West Papua kepada dunia.
Dia mengatakan bahwa permintaan kunjungan PBB itu sangat diperlukan untuk datang ke West Papua.
“Tindakan apa lagi yang akan diambil kawasan ini mengingat Indonesia telah memperjelas bahwa mereka tidak berniat memfasilitasi kunjungan tersebut? Kita menolak untuk berurusan dengan Indonesia, berdagang dengan mereka, atau menandatangani perjanjian bilateral sampai PBB diizinkan masuk?” katanya.
“Akankah MSG mengusir Indonesia karena membunuh warga Melanesia? Saya menyerukan tindakan nyata yang tidak dapat diabaikan oleh Indonesia. Sementara dunia menunda-nunda, warga West Papua meninggal,” kata Anggota Parlemen untuk Aoke-Langalanga.
Ia menekankan bahwa penolakan akses yang terus berlanjut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengamat independen, dan media internasional menimbulkan kekhawatiran serius tentang transparansi dan perlindungan hak asasi manusia di West Papua.
“Transparansi bukanlah pilihan. Jika tidak ada yang disembunyikan, maka Papua Barat harus dapat diakses oleh dunia,” katanya.
Pemimpin oposisi mendesak negara-negara Pasifik dan komunitas internasional yang lebih luas untuk melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan keprihatinan dan mengambil langkah-langkah yang bermakna dan terkoordinasi untuk memastikan akuntabilitas.
“Saatnya untuk bertindak tegas. Kawasan kita harus teguh membela hak asasi manusia dan memastikan suara rakyat West Papua didengar,” tambahnya.
Dia memperingatkan bahwa terus berdiam diri hanya akan memperpanjang penderitaan.
Sebelumnya, Pemimpin Oposisi Kepulauan Solomon, Matthew Wale menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan pembunuhan warga sipil di West Papua, khususnya di Kabupaten Dogiyai, Selasa (7/4/2026). Ia sangat khawatirkan dan bertanya terkait perlindungan terhadap komunitas asli Melanesia.
Dalam peristiwa itu, dilaporkan enam warga sipil Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah meninggal dunia tertembak aparat keamanan dalam penyisiran setelah seorang anggota Polsek Moenamani yang ditemukan tewas, Selasa (31/3/2026) pagi. (*)
Discussion about this post