Mahasiswa, perempuan dan tokoh agama tolak pembangunan pos militer di Pegubin

Jayapura, Jubi — Pelajar, mahasiswa, perwakilan perempuan, tokoh agama, dan intelektual suku Ketengban, salah satu suku di Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Papua Pegunungan menyatakan menolak rencana pembangunan pos militer pada 14 distrik di wilayah adatnya.

Distrik di wilayah suku Ketengban yang rencananya akan dibangun pos militer, di antaranya Distrik Borme, Distrik Okbab, Distrik Teraplu, dan Distrik Bime.

Sikap penolakan itu disampaikan berbagai pihak tersebut dalam aksi damai yang digelar di Dunlop, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (24/3/2026).

Koordinator aksi, Hezron Deal mengatakan penolakan tersebut merupakan respons terhadap rencana pembangunan pos militer pada sejumlah distrik di wilayah suku Ketengban.

“Kami dari mahasiswa [dan] pelajar suku Ketengban menolak rencana pembangunan pos militer di wilayah kami yang terdiri dari 14 distrik,” kata Hezron Deal.

Menurut Hezron Deal, informasi yang diperoleh pihaknya pembangunan pos militer baru akan dilakukan di beberapa distrik, di antaranya Distrik Borme, Okbab, Teraplu, dan Bime.

Katanya, pihak militer sudah pernah ke Distrik Teraplu, namun ditolak oleh masyarakat setempat, para tokoh gereja dan pemerintah distrik.

“Kami tidak ingin masyarakat kami mengalami dampak seperti di daerah lain, yang berujung pada pengungsian di Tanah Papua,” ujarnya.

Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemuda Suku Ketengban atau IMPPSK, Genis Kean menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan sikap resmi masyarakat dari 14 distrik.

“Kami secara tegas menolak rencana pembangunan pos militer di wilayah Ketengban karena berpotensi menimbulkan konflik dan mengganggu kehidupan masyarakat,” kata Genis Kean.

Genis Kean juga meminta pemerintah daerah dan aparat keamanan, menghentikan rencana tersebut serta mendengar aspirasi masyarakat adat.

Sementara itu, perwakilan tokoh perempuan suku Ketengban, Agustina Wisal mengatakan kehadiran pos militer berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat adat di sana, serta berdampak pada masa depan anak dan perempuan.

“Kami dari perempuan suku Ketengban menolak rencana pembangunan pos militer karena dapat merusak masa depan generasi kami,” ucap Agustina Wisal.

Ia menilai, masyarakat Ketengban kini hidup dalam kondisi aman dan membutuhkan pembangunan dalam sektor pendidikan serta kesehatan, bukan pendekatan militer.

“Yang kami butuhkan itu kesehatan dan pendidikan jdi bukan bangun pos militer di wilayah kami,” ujarnya.

Mahasiswa asal Ketengban, Rojer Wasini juga menyatakan penolakan tersebut merupakan suara bersama masyarakat pada 14 distrik di wilayah suku Ketengban.

“Kami mahasiswa bersama rakyat menolak deng tegas pembangunan pos militer karena berpotensi menimbulkan trauma dan konflik,” kata Rojer Wasini.

Ia mendesak pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, segera merespons aspirasi tersebut dan menghentikan rencana pembangunan pos militer di sana.

Menurutnya, masyarakat berharap pemerintah lebih mengedepankan pendekatan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan dalam pembangunan di wilayah adat.

Mewakili tokoh gereja, Pdt. Yorim Deal mengatakan kehadiran militer di wilayah sipil perlu dipertimbangkan secara matang, karena dapat berdampak pada kehidupan masyarakat dan pelayanan gereja.

“Kami sebagai tokoh agama melihat bahwa masyarakat saat ini hidup tenang, beribadah, dan menjalankan aktivitas dengan baik. Jangan sampai kehadiran militer mengganggu situasi tersebut,” kata Pdt. Yorim Deal.

Pdt. Yorim Deal menegaskan bahwa gereja mendukung aspirasi masyarakat yang menolak pembangunan pos militer di wilayah adat suku Ketengban.

“Kami pegang injil dan hidup dalam damai sehingga kami tidak membutuhkan kehadiran TNI atau Polisi di wilayah kami,” ucapnya.

Tokoh intelektual asal Ketengban, Steven Tengket menambahkan, hingga kini wilayah suku Ketengban masih tergolong aman dan tidak ada konflik bersenjata, seperti pada beberapa distrik lain di Papua Pegunungan atau  Tanah Papua pada umumnya.

“Kami melihat masyarakat masih bisa beraktivitas normal. Jangan sampai kebijakan ini justru menciptakan ketakutan dan konflik baru,” kata Steven Tengket.

Ia mengingatkan bahwa pengalaman masyarakat wilayah lain di Pegunungan Bintang, seperti Distrik Kiwirok dan Oksop yang terdampak konflik menyebabkan warga di sana mengungsi.

“Kami tidak ingin hal yang sama terjadi di wilayah suku Ketengban yang terdiri dari 14 distrik”, ujarnya. (*)