Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua Pegunungan dari daerah pemilihan Kabupaten Pegunungan Bintang, Apia Lepitalen menyatakan masyarakat dari berbagai wilayah di kabupaten itu, menolak rencana pembangunan pos militer di daerah mereka.
Apia Lepitalen mengatakan, pihaknya telah menerima berbagai laporan dan aspirasi dari masyarakat yang menolak kehadiran TNI/Polri, khususnya rencana pembangunan pos militer di wilayah mereka.
Katanya, aspirasi penolakan tidak hanya disampaikan masyarakat Distrik Borme dan Teraplu, juga dari hampir seluruh distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.
“Masyarakat menolak karena trauma atas berbagai peristiwa kekerasan yang pernah terjadi di sejumlah wilayah di [Tanah] Papua. Mereka merasa di mana ada TNI/Polri selalu diikuti kekerasan. Trauma itu masih ada, sehingga mereka merasa terancam jika pos TNI dibangun di distrik mereka,” kata Apia Lepitalen kepada Jubi di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (3/3/2026).
Menurutnya, masyarakat berbagai distrik di Pegunungan Bintang juga berpendapat, wilayah mereka selama ini kondusif. Tidak ada gangguan keamanan berarti, sehingga tidak diperlukan pendirian pos militer di sana.
Sebab menilai kondisi wilayah mereka selama ini aman tanpa gangguan keamanan yang signifikan. Pelayanan pemerintahan dan gereja berjalan seperti biasa.
“Tidak ada konflik vertikal maupun horizontal. Jadi kami mempertanyakan kenapa tiba-tiba ada rencana pembangunan pos TNI di distrik-distrik yang relatif aman,” ujarnya.
Apia Lepitalen pun meminta pemerintah daerah dan pihak TNI memberikan klarifikasi terkait rencana pembangunan pos TNI di Distrik Borme, Distrik Teraplu, dan sejumlah distrik lain di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan aparat keamanan dirasa perlu menjelaskan secara terbuka dasar kebijakan rencana pembangunan pos TNI tersebut. Apakah ada kajian resmi yang menyatakan wilayah-wilayah itu sebagai daerah rawan konflik.
“Kalau memang ada kajian resmi yang menyebut daerah itu rawan, silahkan dibuka ke publik. Karena yang kami lihat di lapangan, distrik-distrik yang direncanakan itu aman dan terkendali,” ucapnya.
Ia menegaskan, DPR Papua Pegunungan akan menyampaikan aspirasi penolakan dari masyarakat itu kepada pemerintah daerah dan pihak TNI, guna meminta klarifikasi.
Katanya, kebijakan keamanan seharusnya melalui koordinasi dan persetujuan semua pihak di daerah, termasuk pemerintah daerah, DPR kabupaten dan provinsi, gereja, serta tokoh adat.
“Jangan sampai pemerintah pusat langsung membangun pos tanpa komunikasi yang baik. Yang terdampak langsung adalah masyarakat,” katanya.
Apia Lepitalen khawatir, kehadiran aparat keaman di berbagai distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang justru menimbulkan dampak sosial di masyarakat.
Misalnya di Distrik Teraplu, kehadiran TNI di wilayah itu disebut berdampak pada kepulangan guru dan tenaga kesehatan ke daerah asal mereka, karena khawatir akan memicu reaksi dari kelompok yang selama ini bertentangan dengan pemerintah.
Kekhawatiran masyarakat mengenai pengaruh kehadiran militer terhadap stabilitas sosial di wilayah mereka dianggap perlu menjadi perhatian serius.
DPR Papua Pegunungan kata Apia Lepitalen, akan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah, gereja, dan tokoh adat untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa tekanan.
“Kami meminta agar rencana penempatan pasukan, baik organik maupun non-organik, dikaji kembali. Jangan sampai pelayanan pendidikan dan kesehatan terganggu,” ujarnya.
Apia Lepitalen juga menilai pemerintah daerah kurang responsif terhadap situasi yang berkembang. Menurutnya, hingga kini belum ada tanggapan resmi yang memadai dari pemerintah daerah terkait penolakan masyarakat. Pemerintah daerah pun dinilai gagal menjaga rakyatnya, dan sekan membiarkan situasi ini berkembang tanpa penyelesaian.
Katanya, DPR Papua Pegunungan akan memperjuangkan aspirasi penolakan itu, dengan memfasilitasi dialog antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak TNI guna mencari solusi bersama.
Terkait kemungkinan dikeluarkannya rekomendasi resmi, Apia Lepitalen mengatakan itu akan dibahas dalam rapat resmi DPR Papua Pegunungan, dan hasilnya akan disampaikan secara terbuka.
Ia juga mengimbau masyarakat, agar menyampaikan aspirasi secara santun dan tidak melakukan tindakan anarkis.
Tokoh pemuda Distrik Borme, Elinatan Basini menyatakan mewakili masyarakat adat, gereja, pemuda, dan perempuan suku Ketengban di Distrik Borme menolak rencana pembangunan pos TNI/Polri di wilayah mereka.
Menurutnya, masyarakat selama ini hidup aman dan damai. Namun setelah muncul isu pembangunan pos militer di sejumlah distrik seperti Borme, Teraplu, Okbab, dan Aboy, warga menjadi panik dan takut.
“Kami hidup aman dan damai. Setelah muncul isu pembangunan pos militer, masyarakat menjadi panik, trauma, dan takut,” kata Elinatan Basini.
Basini juga mengkritik kebijakan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang disebut menutup 11 bandara perintis, dengan alasan wilayah itu masuk zona merah. Ia menilai alasan tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Katanya, masyarakat adat di wilayah itu selama ini berpegang pada hukum adat dan ajaran gereja dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Karena itulah masyarakat Distrik Borme menolak kehadiran institusi TNI dan Polri di wilayah mereka.
“Kami menyatakan dengan tegas menolak kehadiran TNI dan Polri di Distrik Borme. Kami ingin tetap hidup damai dan rukun di atas tanah adat kami,” ucapnya.
Sementara itu, Kapala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto saat dikonfirmasi Jubi mengatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut kepada komandan Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogabwhilan III di Timika, Papua Tengah.
“Akan saya tindaklanjuti ke pihak Kogabwhilan III “kata Kolonel Inf Tri Purwanto.
Jubi telah berusaha menghubungi Pemerintah Kabupaten Pegunungan untuk mengkonfirmasi perihal penolakan rencana pembangunan pos militer di Distrik Borme dan Distrik Teraplu, namun hingga berita ini diturunkan belum ada respons dari Pemkan Pegunungan Bintang. (*)
Discussion about this post