Jayapura, Jubi – Pemerintah Distrik Borme, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, pihak gereja bersama masyarakat di 13 kampung dan para kepala kampung menyatakan menolak rencana pembangunan pos TNI di wilayah mereka.
Ketua Klasis Borme, Pdt. Minus Deal menegaskan, pihak gereja bersama pemerintah distrik, kepala kampung dan seluruh masyarakat Distrik Borme menolak rencana penempatan militer di sana.
“Kami dari pimpinan gereja yang bertugas di Distrik Borme bersama kepala-kepala kampung dan seluruh masyarakat menyampaikan bahwa kami tidak menerima rencana penempatan militer di Distrik Borme,” kata Pdt. Minus Deal kepada Jubi melalui aplikasi pesan singkatnya, Sabtu (28/2/2026).
Menurutnya, sikap tersebut merupakan hasil kesepahaman berbagai unsur di wilayah itu, mulai dari pemerintah distrik, kepala kampung, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga pimpinan gereja.
Katanya, wilayah pelayanan Klasis Borme mencakup 13 kampung, 25 jemaat atau gereja serta dua pos pelayanan atau pos PI. Hingga kini, seluruh masyarakat hidup dalam kondisi aman dan damai.
“Di Distrik Borme, masyarakat hidup dalam iman dan damai. Tidak ada persoalan yang mengganggu keamanan. Jadi kami tidak membutuhkan bantuan keamanan dari TNI maupun Polri,” ujarnya.
Pdt. Minus Deal mengatakan, gereja bersama masyarakat ingin mempertahankan situasi kondusif yang telah terjaga selama bertahun-tahun.
Karena itu, pihak gereja secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana penempatan militer di wilayah tersebut dan akan menyampaikan pernyataan resmi kepada pihak-pihak terkait.
Kepala Distrik Borme, Eran Kulka mewakili pemerintah distrik, pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat setempat menyatakan penolakan serupa, Jumat (27/2/2026).
Menurut Eran Kulka, seluruh elemen masyarakat di 13 kampung telah bersepakat menolak pembangunan pos TNI, sebab mereka menilai selama ini wilayah Distrik Borme aman dan tidak rawan konflik bersenjata.
“Wilayah pemerintahan 13 kampung aman. Masyarakat tinggal dengan tenang. Tidak ada konflik, seluruh aktivitas pemerintahan, gereja, pendidikan, dan kesehatan berjalan lancar serta terkendali,” kata Eran Kulka.
Katanya, sejak Distrik Borme dibentuk beberapa tahun silam, hingga kini tidak pernah terjadi gangguan keamanan di sana. Masyarakat hidup dengan nilai-nilai agama yang kuat, serta menjunjung tinggi kemanusiaan dan kebersamaan.
Katanya, situasi itu menjadi dasar bahwa kehadiran pos militer belum diperlukan di wilayah tersebut. Pemerintah distrik dan masyarakat tidak ingin situasi di berbagai wilayah di Tanah Papua, terjadi di Distrik Borme, aktivitas warga sipil justru terganggu setelah kehadiran prajurit militer.
“Kami dari pimpinan pemerintah distrik, pimpinan 13 kampung dan gereja menyatakan menolak pendirian pos TNI di Distrik Borme. Kami tidak memberikan izin atas rencana tersebut,” ujar Kulka.
Pemerintah Distrik Borme juga meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat menghormati aspirasi masyarakat. Membatalkan rencana pembangunan pos militer di wilayah mereka, termasuk di kawasan suku Ketengban yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah kabupaten maupun pihak TNI terkait penolakan tersebut. (*)
Discussion about this post