Wamena, Jubi – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Pegunungan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi atau Bapperida menggelar rapat monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD triwulan I dan II.
Monitoring itu berlangsung pada 30 Juni 2025 hingga 1 Juli 2025, di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua pegunungan.
Penjabat Sekeretaris Daerah atau Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep mengatakan, pihaknya terus mendorong 24 organisasi perangkat daerah atau OPD gerak cepat dalam merealisasikan anggaran triwulan III pada 2025.
“Karena kita lihat dari hasil evaluasi triwulan I dan II, telah menunjukkan adanya keterlambatan yang signifikan dalam pencairan dana, sehingga perlu mendesak kepada seluruh OPD untuk memacu kinerja di Triwulan III demi mencapai target yakni 50-60 persen untuk realisasi anggaran 2025 ini,” kata Siep, Selasa (1/7/2025).
Pihaknya juga menegaskan kepada 24 OPD di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan, tidak terlalu santai, karena sudah tidak ada waktu, mengingat masa triwulan III dan IV dalam tahun anggaran ini, semakin mendesak.
Bapperida dan Badan Pengelola Keuangan Daerah pun diharapkan dapat bekerja sama secara maksimal, memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk memastikan proses pencairan anggaran triwulan III berjalan lancar, agar penyerapannya bisa mencapai 50-60 persen.
Sebab, jika target tersebut tidak tercapai, konsekuensinya akan sangat besar bagi keuangan daerah di Provinsi Papua Pegunungan .
“Karena selama ini terjadi keterlambatan pencairan dana, disebabkan belum terpenuhinya syarat-syarat penyaluran. Oleh sebab itu, hal ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi setiap OPD yang sudah lama bergabung,” ujar Wasuok Siep.
Katanya, apabila persyaratan telah terpenuhi, diharapkan pekan ini atau pekan depan, proses pencairan dana bisa terealisasi.
“Jika sudah proses pencairan, seluruh aktivitas kegiatan yang kita harapkan itu dapat terpenuhi, sehingga realisasi keuangan di triwulan III bisa mencapai target 50-60 persen. Ini penting, agar evaluasi kinerja dapat menunjukkan daya serap anggaran Provinsi Papua Pegunungan secara optimal,” ucapnya.
Siep mengatakan, pengalaman buruk dalam evaluasi sebelumnya tidak boleh terulang. Untuk itu, penting menempatkan aparatur yang benar-benar menguasai bidangnya, dan mesti memperbaiki kinerja agar sistem berjalan maksimal dan bisa mendapatkan hasil maksimal.
“Kita mohon realisasi melalui monitoring dan evaluasi kinerja ini bisa berjalan maksimal, dan hal-hal yang perlu diperbaiki bisa segera dilaksanakan,” kata Siep.
Sementara itu, Kepala Bapperida, Marthen Kogoya menjelaskan, evaluasi ini mencakup 24 OPD, guna meninjau realisasi program, kegiatan, dan penyerapan anggaran.
Katanya, monitoring bertujuan mengukur sejauh mana capaian kegiatan yang telah dijalankan oleh masing-masing OPD, baik secara fisik maupun keuangan.
“Jika ditemukan realisasi yang rendah, kami akan cari tahu penyebabnya itu ada di mana dan akan segera di laporkan ke gubernur untuk dicarikan solusi bersama,” kata Kogoya.
Katanya, selama ini pihaknya mengalami hambatan seperti persoalan status lahan untuk pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua pegunungan. Hal tersebut membutuhkan kebijakan langsung dari pimpinan daerah, agar alokasi dana tidak terbuang sia-sia.
“Kinerja pemerintahan sebelumnya dinilai kurang optimal. Banyak laporan yang tidak disampaikan tepat waktu, sehingga menimbulkan hambatan pada proses transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah,” ujarnya.
Untuk itu menurutnya, laporan realisasi dana Otsus tahun anggaran 2024 harus segera diselesaikan, dan proses anggaran tahun ini sedang dikerjakan. Laporannya dalam penyusunan, sesuai persyaratan dari Kementerian Keuangan.
Katanya, pihaknya sudah tiga kali menyampaikan laporan kepada Kementerian Keuangan. Namun dikembalikan untuk dilakukan perbaikan, karena tidak lengkap.
Kondisi tersebut menurut Kogoya, menyebabkan transfer dana Otsus belum masuknya hingga kini. Akibatnya, banyak program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
“Kalau dana tidak terserap maksimal, [pemerintah] pusat juga menahan transfer berikutnya. Ini menyebabkan perputaran uang di Papua Pegunungan sangat minim, dan pembangunan tidak berjalan sesuai harapan masyarakat, yang ada di 8 kabupaten dan kota di wilayah Papua pegunungan ” ucapnya.
Katanya, tim pun melakukan verifikasi dan validasi menyeluruh terhadap semua laporan yang masuk dari OPD teknis. Sebab, kesalahan sekecil apa pun, berpotensi menunda pencairan dana.
“Kita di dinas saat ini juga tengah mempersiapkan pergeseran anggaran melalui perubahan APBD, namun hanya untuk menyesuaikan struktur kegiatan, bukan menambah program baru,” kata Kogoya
Kogoya mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan ingin masyarakat tahu bahwa mereka bekerja keras untuk memastikan pembangunan di wilayah itu dapat berjalan, meski banyak tantangan administratif dan teknis. (*)
Discussion about this post