Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Pegunungan, Rabu (22/2/2023), melakukan penandatanganan MoU atau kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP RI untuk penatakelolaan keuangan daerah.
Selain dengan Pemprov Papua Pegunungan, MoU juga dilakukan bersama provinsi baru lain yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya di Aula Gandhi kantor BPKP di Jakarta.
Hadir dalam penandaanganan MoU, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, bersama Penjabat Sekda, Sumule Tumbo, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam OMK, Deputi BPKP Bidang Pengawasan Akuntan Negara, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Investigasi, Kepla Biro Hukum dan Komunikasi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, mengharapkan BPKP terus bersinergi dengan Pemprov Papua Pegunungan terutama dalam mengawal dan mewujudkan tata kelola keuangan dan kinerja pemerintahan yang baik.
“Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat positif dalam mengawal pemerintahan DOB terutama di Papua Pegunungan,” ujar Kondomo dalam siaran pers Humas Pemprov Papua Pegunungan yang diterima Jubi, Kamis (23/2/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Sekda Papua Pegunungan, Sumule Tumbo, menambahkan dengan penandatanganan MoU dan perjanjian kerjasama ini sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melakukan penandatanganan kerjasama dengan Bank Papua mengenai pengelolaan dana milik pemerintah tahun anggaran 2023.
Menurut Sekda Sumule Tumbo, kerjasama dengan Bank Papua nantinya segala pembayaran gaji dan pembayaran kredit ASN dilakukan melalui Bank Papua.
“Saya berharap Bank Papua dapat melayani secara optimal demi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan,” kata Sekda Sumule. (*)
