Sentani, Jubi – Dana kampung yang disalurkan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jayapura, Papua ke setiap kampung pada tahun anggaran 2026, berkurang hingga 70 persen.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda mengatakan apabila pada tahun-tahun anggaran sebelumnya setiap kampung menerima dana hingga Rp1 miliar, pada tahun anggaran 2026, hanya Rp300 juta.
Menurut Wonda, dari 139 kampung di Kabupaten Jayapura, hanya dua di antaranya yang menerima dana kampung Rp500 juta pada tahun ini.
Katanya, berkurangnya dana kampung itu dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh pemerintah kampung.
“Dari 139 kampung, hampir semuanya tidak memiliki laporan pertanggungjawaban atau SPJ. Ini menjadi masalah serius,” kata Yunus Wonda, Kamis (26/3/2026).
Wonda menegaskan, penting meningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah di tingkat kampung, agar mampu mengelola administrasi keuangan dengan baik.
“Ada hak yang diterima, tapi ada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu SPJ. Kalau tidak, tentu akan berdampak pada penyaluran anggaran,” ucapnya.
Di sisi lain, Yunus Wonda bersama Wakil Bupati, Haris Richard Yocku akan lebih intens turun langsung ke kampung-kampung, guna menyerap aspirasi masyarakat, dan mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan sebagai bahan perencanaan program pembangunan pada 2027.
Salah satu yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah turun ke sejumlah wilayah pesisir di Kabupaten Jayapura, untuk melihat dampak gelombang tinggi yang mengancam permukiman warga.
Menurut Wonda, beberapa kawasan pesisir di Kabupaten Jayapura mengalami abrasi cukup parah, akibat gelombang laut dalam beberapa bulan terakhir.
“Gelombang besar ini hampir mengikis pantai dan rumah warga. Dalam satu sampai dua hari ke depan saya akan turun langsung ke lokasi,” katanya.
Menurutnya, kunjungan tersebut sekaligus untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang akan dimasukkan dalam perencanaan program pembangunan tahun 2027.
“Ini bagian dari belanja masalah. Kita turun lihat langsung kondisi masyarakat, apa yang harus kita dorong ke pemerintah pusat,” ujar Wonda.
Selain wilayah pesisir, pemerintah daerah juga mewaspadai potensi banjir di kawasan perkotaan akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Wonda mengimbau masyarakat menjaga lingkungan, terutama tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat saluran air.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang membuka lahan di daerah pegunungan agar menghentikan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu bencana.
“Jangan sampai kejadian seperti tahun 2019 terulang. Kita harus jaga lingkungan bersama,” katanya. (*)
Discussion about this post