Sentani, Jubi – Selama setahun masa pemerintahan mereka, Bupati Jayapura Yunus Wonda dan Wakil Bupati Jayapura Haris Richard S Yocku berupaya mewujudkan sejumlah janji kampanye mereka. Ada sejumlah pencapaian, namun juga ada insiden yang jadi sorotan nasional seperti kasus kematian pasien rujukan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Yowari di Sentani.
Suasana aula lantai 1 Kantor Bupati Jayapura di Sentani, Ibu Kota Kabupaten Jayapura, Papua, pada Rabu (17/3/2026) ramai. Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar Jumpa Pers Puncak Perayaan Syukuran Setahun Kepemimpinan Yunus Wonda dan Haris Richard S Yocku. Di sana, mereka memaparkan berbagai pencapaian selama setahun kepemimpinan Wonda dan Yocku.
Pasangan Yunus Wonda dan Haris Richard S Yocku dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jayapura di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada 25 Maret 2025. Segera setelah dilantik oleh Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, Wonda dan Yocku langsung berkeliling.
Mereka mendatangi sejumlah kegiatan syukuran berbagai denominasi gereja di Kabupaten Jayapura, mendengar dan memetakan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi mereka. Dalam berbagai kunjungan itu, Yunus Wonda maupun Haris Richard S Yocku menjawab berbagai keluhan, dan menjawabnya.
Namun, Yunus Wonda dan Haris Richard S Yocku juga bertindak. Pada 28 Mei 2025 misalnya, Wonda meletakkan batu pertama pembangunan rumah Sakit Pratama (tipe D) di Distrik Unurumguay yang termasuk dalam Wilayah Pembangunan IV Kabupaten Jayapura. Di sela acara itu, Wonda bahkan menyatakan Pemerintah Kabupaten Jayapura juga akan membangun rumah sakit di Wilayah Pembangunan III dan V, dengan nilai anggaran sekitar Rp50 miliar per unit rumah sakit.
Janji kampanye untuk memekarkan Kabupaten Jayapura dengan memisahkan Lembah Grimi Nawa untuk membentuk Daerah Otonom Baru juga dijalankan. Pada Januari 2026, mereka membentuk Tim Percepatan Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Wilayah Grime Nawa, dan menunjuk Derek Timotius Wouw sebagai ketuanya. Ibu kota calon kabupaten ini direncanakan berada di Kampung Gondo, Distrik Yapsi.
Janji kampanye lain yang mulai dijalankan adalah upaya untuk mengaktifkan kembali tim sepak bola Persidafon Jayapura yang kini bercokol di Liga 4 Seri Papua. Juga janji untuk menyediakan peti jenazah secara gratis.
Yunus Wonda dan Haris Richard S Yocku juga memenuhi janji kampanye untuk membayar honorarium kepada 120 ondoafi (tokoh adat di Kabupaten Jayapura). Para tokoh adat itu menerima honorarium bulanan senilai Rp500 ribu per orang, yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali.
Kucuran pusat
Bupati Jayapura, Yunus Wonda menjelaskan bahwa ruang gerak kebijakan pada 2025 masih terbatas, karena APBD Kabupaten Jayapura 2025 sudah ditetapkan sebelum ia dilantik. Beruntung, beberapa proyek infrastruktur telah dijalankan pada 2025, baik yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun yang dibangun melalui kerja sama dengan pemerintah pusat.
Sebut saja pembangunan jalan sepanjang 10 kilometer yang menghubungkan Demta dan Kampung Muaif. Atau, pembangunan kembali ruas jalan yang menghubungkan Distrik Kemtuk dan Puai.
Wonda menyatakan meskipun APBD Kabupaten Jayapura 2025 sudah ditetapkan sebelum ia dilantik, Pemerintah Kabupaten Jayapura tetap berupaya menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Kami memastikan masyarakat tidak hanya mendengar program, tetapi benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Wonda dalam jumpa pers setahun kepemimpinannya pada Rabu.
Kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk Kabupaten Jayapura juga membantu percepatan pembangunan di sana. Kucuran itu antara lain menghasilkan delapan puskesmas pembantu (pustu) baru. Pustu baru itu dibangun di Kampung Yaugapsa dan Muris Kecil (Distrik Demta), Kampung Nambom (Distrik Kemtuk), Kampung Siggriway (Distrik Nimboran), Kampung Yadau (Distrik Kaureh), Kampung Hamonggrang (Distrik Nimbokrang), Kampung Abar (Distrik Ebungfauw), dan Kampung Imsar (Distrik Nimboran). Pemerintah pusat juga mengadakan ambulans untuk Puskesmas Demta, Airu, dan Bangai.
Pemerintah pusat juga terus membiayai program revitalisasi pendidikan di Kabupaten Jayapura. Program yang dibiayai APBN itu telah berjalan beberapa tahun, meliputi perbaikan infrastruktur satuan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, penyediaan fasilitas penunjang belajar dan mengajar. Tahun ini, program revitalisasi pendidikan di Kabupaten Jayapura dicanangkan di SMA Negeri 3 Sentani pada 7 Maret 2026.
“Peningkatan kualitas pendidikan ini juga dengan penyediaan fasilitas transportasi berupa bus sekolah dan speedboat bagi sekolah di wilayah terpencil, serta kerja sama program beasiswa dengan sejumlah perguruan tinggi,” jelas Wonda.
Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Jayapura mulai mendata usulan dan permintaan dari warganya. Kebanyakan usulan dan permintaan itu terkait pembangunan rumah layak huni, atau renovasi rumah warga. Pemerintah Kabupaten Jayapura telah bekerja sama dengan sejumlah toko bangunan untuk menyediakan bahan bangunan yang diperlukan, sementara pekerjaan pembangunan atau renovasinya dijalankan oleh warga atau penerima manfaat.
“Ada beberapa toko bangunan yang sudah kami lakukan kontrak kerja sama untuk penyaluran [bahan] bangunan. Biar masyarakat terima bahan bakunya, dan membangun sesuai keinginan mereka masing-masing,” kata Wonda. Ia juga menyinggung soal perluasan sistem penyediaan air minum di sejumlah kampung adat, rehabilitasi jembatan, normalisasi sungai, peningkatan jalan lingkungan, serta pembangunan tambatan perahu di Distrik Ebungfauw.
Menurut Wonda, pihaknya juga berupaya menumbuhkan perekonomian rakyat, khususnya oleh Orang Asli Papua. Upaya itu dilakukan dengan berbagai proram, seperti revitalisasi pasar tradisional, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mama-mama Papua melalui platform digital OAPShop, serta pengolahan cokelat lokal yang dibudidayakan Orang Asli Papua.
Pemerintah Kabupaten Jayapura juga membuat berbagai program pelatihan keterampilan kerja untuk Orang Asli Papua, seperti perbengkelan dan kelistrikan. Selain itu, juga ada bantuan alat pertanian berupa traktor roda empat maupun roda dua ataupun bantuan speedboat untuk nelayan.
Untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, Pemerintah Kabupaten Jayapura membuat pelatihan pengolahan pangan lokal serta pemberian bibit dan pupuk kepada masyarakat. Mereka juga mengembangkan destinasi wisata seperti Pantai Amai dan Kali Biru. Hasilnya nyata, Kampung Yoboi meraih Juara Harapan II Desa Wisata tingkat nasional.
Pemerintah Kabupaten Jayapura juga berupaya menyukseskan Program Strategis Nasional Presiden Prabowo Subianto. Dalam pembangunan Koperasi Merah Putih misalnya, telah dilantik pengurus Koperasi Merah Putih di 139 kampung dan lima kelurahan, dan merampungkan akta pendirian koperasi bentukan Prabowo itu. Beberapa Koperasi Merah Putih itu bahkan sudah memiliki Gerai Kopdes. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo juga mulai berjalan di Kabupaten Jayapura.
Jangan lupa perbaiki yang ada
Wakil Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Hariyanto Piet Soyan mengapresiasi kepemimpinan Yunus Wonda dan Haris Richard S Yocku. Menurutnya, berbagai hal yang dilakukan Wonda dan Yocku tidaklah mudah. “Memang masih ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan dikerjakan, meski setahun ini sudah ada yang dikerjakan sebagai janji politiknya,” ujar Soyan di ruang kerjanya.
Ia menyoroti pembangunan sejumlah gedung pustu baru yang tidak segera diikuti dengan penyediaan fasilitas penunjang seperti meja, bangku, dan mungkin juga tenaga kesehatan. “Selama ini pustu di kampung hanya berdiri kosong, tanpa aktivitas pelayanan dasar kesehatan di sana,” ujarnya.
Soyan juga meminta pelaksanaan janji kampanye pasangan Yunus Wonda dan Haris Richard S Yocku tidak tumpang tindih dengan program yang sudah berjalan. Ia mencontohkan, janji politik penyediaan peti jenazah bagi masyarakat sebagai sumbangsih sosial, padahal sudah ada program penyediaan peti jenazah untuk jenazah dari RSUD Yowari, dan program itu dibiayai Dana Otonomi Khusus Papua.
Soyan mengingatkan Yunus Wonda dan Haris Richard S Yocku agar terus meningkatkan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan yang telah ada, termasuk di RSUD Yowari. “Kita tahu bahwa ada peletakan batu pertama rumah sakit tipe D di Unurumguay. Mudah-mudahan tahun depan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan waktu yang tersedia. [Tapi] pemerintah juga harus fokus kepada sistem pelayanan kesehatan di RSUD Yowari, karena sudah banyak kejadian yang memprihatinkan,” kata Soyan.
Salah satu insiden yang menjadi sorotan publik adalah kematian Irene Sokoy seorang ibu hamil yang dirujuk dari RSUD Yowari. Insiden pada November 2025 itu disorot publik, karena keluarga menilai RSUD Yowari menolak menangani Irene. Kasus serupa terulang pada Maret 2026, ketika mahasiswa Universitas Cenderawasih bernama Martina Biri (23) meninggal dunia setelah RSUD Yowari menolak merawat Martina dengan tanggungan BPJS Kesehatan karena perbedaan data domisili.
Sorotan Soyan terhadap insiden di RSUD Yowari patut dicatat. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), manajemen RSUD Yowari pada 2025 mematok target pendapatan Rp42 miliar. Pada 2025, RSUD Yowari juga masih mendapat kucuran Dana Otonomi Khusus Papua senilai Rp10 miliar. Kini, RSUD Yowari sudah berstatus rumah sakit rujukan, dan banyak rumah sakit dari Provinsi Papua Pegunungan atau Papua Tengah yang merujuk pasien mereka ke RSUD Yowari.
Pada 13 Maret 2026 lalu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melakukan Inspeksi Mendadak ke RSUD Yowari, bersama Wakil Gubernur Papua Aryoko A Rumaropen dan Bupati Jayapura Yunus Wonda. Ribka Haluk memberi tenggat waktu 1 bulan bagi Direktur RSUD Yowari untuk memperbaiki pelayanan rumah sakit itu. Jika tenggat waktu itu tidak dipenuhi, pengelolaan RSUD Yowari akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
Direktur RSUD Yowari, Maryen Braweri mengakui pihaknya masih mengalami banyak kendala, namun berharap bisa memperbaiki pelayanan kesehatan di sana. “Kami apresiasi kunjungan atau inspeksi mendadak yang dilakukan pimpinan pusat dan daerah. Ada bagian penting yang sudah dikoordinasikan sebagai perhatian kami untuk perubahan pelayanan kesehatan yang terbaik di rumah sakit ini,” ujar Maryen.
Apresiasi datang dari kalangan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Origenes Kaway, tokoh masyarakat adat di Kampung Bambar, Distrik Waibhu, menyebut pasangan Yunus Wonda dan Haris Richard S Yocku memiliki perhatian serius terhadap masyarakat adat. Apalagi mereka akan membangun beberapa sekretariat atau kantor Dewan Adat Suku (DAS) pada 2026. Selain itu, Kaway juga mengapresiasi honorarium bagi 120 ondoafi di Kabupaten Jayapura.
Akan tetapi, Kaway juga mengkritik pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang kini tidak dikucurkan hingga ke tingkat distrik. “Tahun lalu ada Rp1 miliar Dana Otsus yang turun ke distrik, untuk dipergunakan oleh masyarakat kampung yang ada di wilayah distrik. “[Kucuran Dana Otsus ke distrik] itu sangat membantu, [tapi] sekarang sudah tidak ada,” ujarnya.
Rentang waktu satu tahun pemerintahan memanglah waktu yang pendek. Sewajarnya, penilaian setahun pemerintahan Bupati Jayapura Yunus Wonda dan Wakil Bupati Jayapura Haris Richard S Yocku akan mencatat berbagai pencapaian dan berbagai kelemahan. Sewajarnya, karena pasangan Yunus Wonda dan Haris Richard S Yocku masih punya waktu empat tahun lagi untuk mewujudkan visi, misi, dan janji kampanye mereka. (*)
Discussion about this post