Sentani, Jubi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura Klemens Hamo mempertanyakan hasil evaluasi sistem keamanan yang dilakukan oleh pihak eksekutif pascadua musibah kebakaran pada 17 Agustus dan 1 September 2023 lalu.
Ia mempertanyakan apakah evaluasinya sudah dilakukan atau tidak, jika sudah apa hasil evaluasinya. Sebab kalau hal itu belum dilakukan, maka sudah saatnya dibentuk satuan tugas (satgas) keamanan.
“Satgas ini adalah tim kolaborasi, DPRD, Pemkab Jayapura, TNI, Polri, dan pihak-pihak yang berkompeten lainnya,” ujar Klemens di ruang kerjanya di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (31/10/2023).
Ia juga mengatakan, dua musibah lalu yang terjadi di dalam satu kawasan perkantoran Bupati Jayapura, sepertinya tidak mendapat perhatian serius oleh pihak eksekutif. Padahal, kejadian kebakaran pertama itu tepat dengan momentum Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Lalu yang kedua bersamaan dengan kegiatan Festival Baku Timba yang sedang ramai-ramainya berlangsung di Lapangan Apel Gunung Merah.
“Tiga kejadian ini menandakan bahwa kawasan perkantoran bupati di Gunung Merah ini sudah tidak aman,” katanya.
Politisi Partai Nasdem ini bahkan berencana menyurati pihak gabungan TNI untuk membuka satu pos jaga di kawasan Gunung Merah, agar kejadian kebakaran ini tidak terjadi lagi.
“Bila perlu, kita turunkan 751 Raiders atau pasukan dari Rindam yang datang menjaga kantor bupati ini,” katanya.
Agar ada kesepakatan bersama, kata Hamo, pihaknya telah melayangkan surat kepada pihak eksekutif untuk rapat dan diskusi bersama, dalam menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi saat ini. Baik terkait sistem keamanan, infrastruktur bangunan, serta kalender event nasional yang sebentar lagi akan berlangsung.
“Seluruh pimpinan eksekutif, penjabat bupati, sekda dan pihak lain yang terkait saat ini tidak di tempat, lagi ke luar daerah. Sangat disayangkan terkait waktu-waktu kita selanjutnya,” katanya. (*)
