Jayapura, Jubi – Masyarakat adat di Merauke, Papua Selatan yang menjadi korban Proyek Strategis Nasional atau PSN berharap, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dapat melihat langsung kondisi masyarakat adat di Tanah Papua, setelah kehadiran PSN di wilayah mereka.
Pernyataan itu disampaikan Vinsen Kwipalo, salah satu masyarakat adat dari Merauke dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Jakartanicus saat media briefing, Selasa (17/6/2025).
“Kami sebetulnya berharap bahwa lebih baik PBB langsung turun lihat kondisi langsung di Merauke Papua Selatan,” kata Kwipalo.
Ia juga mengkritik jawaban Pemerintah Indonesia dalam surat balasannya kepada sembilan pelapor khusus PBB yang dinilai sebagai tindakan pengecut dan tidak bertanggung jawab.
Sembilan pelapor khusus PBB menyurati pemerintah Indonesia berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau PSN di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Dalam surat itu, pelapor khusus PBB menduga telah terjadi pelanggaran lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam pelaksanaan PSN di Merauke.
“Kami sangat menyesal dengan jawaban Indonesia kepada [pelapor khusus] PBB. Indonesia selalu mencari-cari alasan dengan mengabaikan fakta sesungguhnya,” ujar Kwipalo.
Kartinis Samon dari Solidaritas Merauke mengatakan, pihaknya mengirim permintaan agar sembilan pelapor khusus PBB melakukan pemantauan secara langsung ke Papua Selatan.
Menurutnya, pantauan langsung pelopor khusus PBB itu penting, karena selama ini pelapor khusus PB untuknmasyarakat adat, juga ingin melakukan kunjungan dan investigasi secara langsung terkait situasi di Merauke.
“Kami atas nama solidaritas Merauke menyampaikan tanggapan ini, meminta sembilan pelapor khusus PBB bisa melakukan pemantauan secara langsung di lapangan untuk melihat bukti-bukti yang ada dan melakukan investigasi lebih lanjut,” kata Kartini Samon. (*)
Discussion about this post