Merauke, Jubi – Asosiasi Perempuan Asli Papua Selatan mengecam tindakan pembakaran aksesori budaya Papua berupa ikat kepala burung cenderawasih yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jayapura bersama unsur TNI dan Polri pada Senin (20/10/2025) di Jayapura. Tindakan itu dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat orang Papua.
Menurut Asosiasi Perempuan Asli Papua Selatan, tindakan BKSDA Jayapura tersebut tidak manusiawi dan merupakan penghinaan terhadap budaya serta perempuan Papua. Ikat kepala burung cenderawasih dipandang sebagai mahkota yang sarat makna simbolis, serta merepresentasikan jati diri dan kehormatan masyarakat Papua, khususnya perempuan.
“Aksesori seperti ikat kepala burung cenderawasih atau burung kasuari secara kultur dan adat, itu adalah kemewahan kami, identik dengan perempuan Papua. Bicara tanah Papua berarti bicara tentang perempuan Papua, dan itu identik dengan cenderawasih,” kata Wakil Ketua Komite Pengarah Asosiasi Perempuan Asli Papua Selatan, Victoria Diana Gebze, dalam jumpa pers di Merauke, Papua Selatan, Rabu (22/10/2025) malam.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan itu menilai tindak pembakaran aksesori budaya Papua menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Sangat disayangkan BKSDA – notabene lembaga pemerintah melukai hati masyarakat Papua. BKSDA sebagai lembaga pemerintah seharusnya menjadi pelindung kekayaan alam dan budaya, bukan sebaliknya.
“Presiden maupun menteri terkait perlu menegur dan menindak pihak-pihak yang melecehkan identitas budaya ini. Kami mengimbau pemerintah agar memberikan perlindungan dan menghormati nilai-nilai budaya Papua. Kami juga berharap Majelis Rakyat Papua, sebagai lembaga kultur, lebih konsisten dalam memproteksi budaya agar terus dirawat, dilestarikan, dan dikembangkan,” ujarnya.
Sementara itu anggota Majelis Rakyat Papua Selatan dari Pokja Perempuan, Katarina Mariana Yaas, juga mengutuk keras pembakaran ikat kepala burung cenderawasih dan aksesori budaya lainnya di Jayapura. Pihaknya menuntut Kepala BKSDA Jayapura bertanggung jawab atas tindakan yang dinilainya sebagai penghinaan terhadap simbol dan identitas budaya orang Papua.
“Kami mengutuk keras dan meminta pemerintah segera menindaklanjuti persoalan ini dalam bentuk hukum. Kepada yang bersangkutan [Kepala BKSDA Jayapura] atas dasar apa sehingga melakukan pembakaran? Harusnya bersikap bijaksana dengan menyerahkan aksesori-aksesori itu ke museum atau sanggar seni yang ada,” kata Katarina yang juga anggota Asosiasi Perempuan Asli Papua Selatan.
Ia mendesak Majelis Rakyat Papua Selatan untuk menindaklanjuti kasus ini dalam rangka melindungi dan memulihkan harkat dan martabat orang asli Papua. Ia juga berharap ke depannya tidak ada lagi tindakan serupa yang melukai perasaan masyarakat Papua.
Sementara di Boven Digoel, Papua Selatan, masyarakat adat menanggapi peristiwa tersebut dengan menggelar aksi damai di Kantor LMA dan Kodim Boven Digoel, Tanah Merah. Namun, aksi yang semula berjalan damai berubah ricuh. Bentrok antara massa dan aparat menyebabkan beberapa polisi dan warga luka-luka, serta sejumlah tempat usaha dilaporkan dijarah. (*)











Discussion about this post