Jayapura, Jubi – Pejuang Hak Asasi Manusia atau HAM dan lingkungan asal Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Mama Yosepha Alomang melayangkan somasi terhadap PT Freeport, tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Tembagapura, Mimika.
Somasi itu dilayangkan Mama Yosepha Alomang melalui tim kuasa hukumnya Aloysius Renwarin, SH, MH dan kawan-kawan. Somasi itu berkaitan dengan tidak terealisasinya janji bantuan dari PT Freeport sejak beberapa tahun lalu.
Dalam somasinya, Mama Yosepha Alomang memberikan batas waktu 14 hari kepada pihak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu, untuk memenuhi tuntutan yang diajukan.
Aloysius Renwarin, kuasa hukum Mama Yosepha Alomang mengatakan, bantuan dari PT Freeport untuk Mama Yosepha Alomang telah dimulai sekira 1998.
Katanya, ketika itu pihak PT Freeport memberikan berbagai dukungan, mulai dari pembangunan sekolah, asrama, kantor, hingga perancangan puskesmas kecil di Timika.
Bantuan tersebut sempat mendorong berkembangnya Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan atau Yahamak yang didirikan Mama Yosepha Alomang.
Masa itu, Yayasan Yahamak berkembang pesat dengan fasilitas yang memadai, termasuk asrama serta layanan kesehatan sederhana bagi masyarakat sekitar.
“Namun, kondisi itu berubah setelah terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat manajemen perusahaan,” kata Aloysius Renwarin di Kota, Jayapura, Papua, Jumat (10/4/2026).
Menurut Aloysius Renwarin, ketika itu bantuan yang sebelumnya berjalan tanpa hambatan, mulai tidak konsisten setelah pergantian pimpinan.
Aliran dana yang pernah diberikan berdasarkan perintah James Moffett untuk mendukung aktivitas Mama Yosepha Alomang sebagai pejuang kemanusiaan menjadi tidak jelas.
Akibatnya, berbagai fasilitas yang sebelumnya aktif kini terbengkalai. Asrama, kantor, hingga layanan kesehatan yang dahulu melayani masyarakat tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
“Salah satu penyebabnya, karena ketidakjelasan pengelolaan keuangan bantuan,” ujarnya.
Mama Yosepha dikenal sebagai sosok yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemanusiaan di Papua. Periode 1980-an hingga 1990-an, ia pernah ditahan oleh aparat di Timika, yang berdampak pada kondisi kesehatannya, termasuk gangguan penglihatan yang kini berujung pada kebutaan.
Meski begitu, Mama Yosepha Alomang bangkit dan membangun usaha kecil bernama Kulalok pada akhir 1990-an.
Usaha tersebut menyediakan kebutuhan pangan lokal seperti ubi, petatas, dan sayur-mayur bagi para pekerja di Timika, serta dikelola bersama mama-mama dari berbagai kampung.
“Atas dedikasinya Mama Yosepha juga pernah menerima penghargaan internasional di Amerika Serikat pada awal 2000-an sebagai aktivis hak asasi manusia dan lingkungan,” ucap Aloysius Renwarin.
Namun, sejak sekitar 2019 lanjut Renwarin, kondisi Mama Yosepha semakin memprihatinkan. Bantuan dari pihak Freeport terhenti, sementara berbagai janji, termasuk untuk pengobatan mata, tidak pernah direalisasikan.
“Setiap tahun mereka datang dengan alasan silaturahmi, mengambil foto dan video, tetapi tidak pernah ada realisasi bantuan. Kondisi [Mama Yosepha Alomang] saat ini sangat memprihatinkan. Selain mengalami kebutaan, kebutuhan dasar sehari-hari pun sulit terpenuhi,” katanya.
Melalui somasi tersebut, tim kuasa hukum mengajukan sejumlah tuntutan, di antaranya bantuan pengobatan untuk mata Mama Yosepha Alomang, audit terhadap dana bantuan yang pernah dijanjikan, serta dukungan operasional untuk menghidupkan kembali Yayasan Yahamak, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
Tim hukum menegaskan, jika dalam waktu 14 hari tidak ada tanggapan dari pihak PT Freeport, maka langkah hukum akan ditempuh secara perdata maupun pidana, termasuk pelaporan kepada aparat penegak hukum dan permintaan audit oleh lembaga berwenang.
“Ini bukan hanya soal janji yang tidak ditepati, tetapi menyangkut hak dan kehidupan seorang pejuang kemanusiaan yang telah banyak berjasa bagi masyarakat Papua,” ujar Aloysius Renwarin. (*)
Discussion about this post