Jayapura, Jubi – Forum Independen Mahasiswa West Papua dan sejumlah mahasiswa di Kota Jayapura, Papua memprotes pengelolaan sumber daya alam atau SDA di Tanah Papua, yang dianggap tidak memberikan keadilan terhadap masyarakat adat Papua dan masa depan mereka.
Protes itu disampaikan mahasiswa dalam demonstrasi damai peringatan kontrak karya pertama PT Freeport pada 7 April 1967. Aksi ini berlangsung di gapura Kampus Uncen di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Selasa (7/4/2026).
Stenly Dambujai mengatakan, penting melihat realitas yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua, terutama terkait hak-hak masyarakat adat, dan keterlibatan berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional.
Katanya, sebagai mahasiswa pihaknya mewakili suara generasi muda di Tanah Papua yang menginginkan adanya keadilan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.
“Persoalan [di Tanah] Papua tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, juga menyangkut aspek kemanusiaan dan demokrasi,” kata Stenly Dambujai.
Menurut Dambujai, dalam perkembangannya, kekayaan alam di Papua lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pihak luar.
Stenly Dambujai juga menyoroti keberadaan perusahaan tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia, yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Perusahaan tambang milik Amerika itu disebut memiliki pendapatan besar, namun belum sepenuhnya memberikan dampak kesejahteraan yang merata bagi masyarakat adat Papua, khususnya yang berada di wilayah PT. Freeport.
“Papua kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi kesejahteraan masyarakat asli masih jauh dari harapan. Ini menjadi pertanyaan, apakah kehadiran perusahaan besar benar-benar membawa keadilan,” ucapnya.
Ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berpikir kritis dan berani menyuarakan kebenaran demi memperjuangkan hak-hak orang asli Papua.
Sementara itu perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi di gapura Kampus Uncen di Perumnas 3 Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Arius Siep mengatakan berbagai persoalan masih terjadi di Tanah Papua, mulai dari kerusakan sosial, ekonomi, hingga lingkungan.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam menentukan arah masa depan Papua. Ia mempertanyakan apakah generasi mendatang masih memiliki ruang hidup yang layak di tanahnya sendiri.
“Kita tidak bisa hanya berpikir untuk hari ini, tetapi harus memikirkan generasi ke depan. Apakah mereka masih bisa hidup dan berkembang di tanah Papua,” kata Arius Siep.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu dan menyampaikan aspirasi secara damai, serta memiliki visi jangka panjang demi menciptakan kehidupan yang lebih adil bagi masyarakat adat Papua.
“Aksi damai ini menjadi salah satu bentuk kami menyampaikan aspirasi, karena mahasiswa punya peran penting dalam menyoroti pentingnya keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat adat, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal,” ucapnya. (*)
Discussion about this post