Jayapura, Jubi – Moderator Dewan Gereja Papua, Pdt Dr Benny Giay mengatakan kekerasan negara dan operasi militer yang terjadi di Tanah Papua dapat dilihat sebagai serangan terhadap kebutuhan para korban.
“Ini seperti yang terjadi dimana-mana, saya mau angkat pikiran dari Johan Galtung itu, dia katakan operasi militer atau kekerasan negara itu serangan terhadap kebutuhan para korban, misalnya kebutuhan media pengetahuan seperti teror bom molotov di Jubi, padahal orang Papua butuh informasi tapi dihalangi dengan kekerasan intimidasi, termasuk [serangan terhadap] aktivis dan pengacara HAM Christian Warinussy yang ditembak sampai hari ini belum dibongkar padahal terjadi di kota,” kata Giay dalam diskusi dan Launching Film: ‘Merajut Harapan dari Intan Jaya’ di Podcast Jubi, di Kota Jayapura, Papua, Kamis (9/1/2025).
Giay menyebutkan hal itu sebagai cara negara menyerang orang Papua dengan menghalangi mereka memenuhi kebutuhan memperoleh informasi, pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ibadah, kebutuhan sosial, dan politik.
Menurutnya apa yang terjadi hari ini tak lepas dari sejarah. Semisal soal pengungsian yang juga telah terjadi sejak tahun 1960-an 1962, 1963 hingga 1970-an dimana orang-orang Papua sudah mulai mengungsi. Ada banyak catatan yang ditulis oleh pemerhati dari luar negeri tentang pengungsian orang Papua. Jika selama ini negara terkesan sedang membiarkan peristiwa kekerasan dan operasi militer ini di Tanah Papua, maka menurutnya hal itu berarti bagian dari strategi negara.
“Seperti dalam perspektif Johan Galtung yang bicara sedikit tentang bagaimana negara membunuh satu bangsa dengan menghalangi pendidikan sehingga orang banyak tidak sekolah, menghalangi kesehatan sehingga banyak orang yang mati. Menurut saya ada sekitar 70 ribu lebih orang Papua yang mengungsi yang sejak desember 2018, anak-anak tidak sekolah, tidak ibadah, tidak dapat layanan kesehatan,” kata Pdt Giay.
Ia menyampaikan seorang penginjil, Don Richardson, penulis buku ‘Anak Perdamaian’ pernah membawakan seminar tahun 1976 dan menyebutkan tentang fakta dimana orang-orang asli selalu dibunuh oleh negara atau bangsa. Richardson, menurut Giay, mengatakan bahwa orang Papua akan terancam dibunuh habis, kalau negara tidak memperhatikan.
“Dari tahun 1977 terjadi operasi militer di wilayah Pegunungan Papua dengan menghabiskan ribuan orang. Banyak orang mengungsi, pendeta-pendeta dari gereja GIDI termasuk Saul Bomay mengungsi dari Bokondini, Kelila sampai ke Papua Nuginu memakan waktu tiga-empat bulan jalan kaki,” katanya.
Pdt Giay juga menyebutkan kondisi pengungsi yang sampai hari ini belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah. Pemerintah malah sibuk dengan kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan orang Papua, seperti Proyek Strategis Nasional atau PSN di Merauke Papua Selatan, Daerah Otonomi Baru atau DOB yang kesemuanya tidak berpihak kepada orang Papua, ujarnya.
“Makanya saya berharap pertemuan dan podcast ini bergema kemana-mana, kepada kita semua sehingga ada perubahan atau kebijakan, termasuk perubahan sikap, perubahan kesadaran di orang-orang Papua sendiri supaya bisa bangkit tempatkan diri, posisikan diri untuk hadapi situasi besar yang sedang terjadi di Tanah Papua ini,” ujarnya.
Menurut Giay sampai saat ini pengungsi tidak pernah mendapat bantuan berkelanjutan dari negara. Ia menyontohkan fenomena di Nabire dimana banyak gereja baru muncul karena pengungsi sebagian besar disitu.
“Jadi pengungsi Intan Jaya lari ke Timika, Nabire atau ke daerah-daerah yang aman jalan kaki. Pengungsi dari Intan jaya, Nduga, Puncak Papua yang ada di Nabire tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah sampai saat ini, baik bantuan pelayanan kesehatan, pendidikan, tidak ada,” ujarnya.
Aktivis HAM Yones Douw mengatakan pengungsian terjadi sebagai dampak dari konflik bersenjata. Jika tidak ada konflik, tidak akan terjadi pengungsian warga sipil. Baginya pengungsian merupakan pelanggaran HAM berat, karena warga meninggalkan kampung halamannya, ternak dan sebagainya.
“Karena ketika dia mengungsi, keluarga sakit meninggal karena kelaparan, pendidikan tidak dapat, kesehatan tidak diperoleh padahal semua ini adalah hak-hak dasar manusia yang harus terpenuhi,” katanya.
Ia menuturkan sampai hari ini pelayanan kesehatan, pendidikan, terhadap pengungsi mati total. “Kalau begini satu generasi habis sudah, pelayanan publik tidak ada, sanitasi air tidak ada,” lanjutnya.
Douw pernah bertanya kepada empat orang kepala suku dalam pengungsian, “‘Sekarang kamu hidup lebih baik di Nabire ka atau di kamu punya kampung, lalu mereka jawab begini, batang singkong kami buang tumbuh, kelapa buang tumbuh, semua makan tersedia, itu Tuhan kasih kami dibawa batu, di lereng-lereng gunung itu tuhan kasih jadi kami harus kembali,” kara Douw menirukan respon seorang pengungsi.
“Walaupun di gunung-gunung bebatuan tapi mereka mencintai mereka punya daerahnya, kampung halaman dan tanahnya. Saya rasa Pemerintah Indonesia sedang melakukan impunitas, pembiaran terhadap pengungsi, biar mati kelaparan juga tidak apa-apa. [Padahal] dimana ada konflik bersenjata disitu akan tetap terjadi pengungsian,” kata Douw. (*)
Discussion about this post