Nabire, Jubi – Menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Penjabat Bupati Puncak Jaya Yopi Murib menyampaikan imbauan agar semua pihak menghentikan pertikaian dan menjaga perdamaian di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Imbauan itu disampaikan Yopi Murib melalui rekaman video yang beredar luas.
Dalam rekaman video itu, Murib mengimbau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya harus mendukung semua upaya pedamaian. Ia meminta kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tidak memobilisasi massa pada hari pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin.
“Saya meminta kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, [para anggota] DPR Puncak Jaya, para tokoh agama, [para] tokoh masyarakat, mahasiswa, intelektual Puncak Jaya, [juga] kedua pasangan calon Bupati [dan Wakil Bupati Puncak Jaya] agar dapat menahan diri dan memobilisasi [massa] sebab pada 24 Februari 2025 ada [pembacaan] putusan MK. Semua komponen perlu menjaga rumah kita, Puncak Jaya, sebagai daerah yang aman,” ujarnya.
Menurut Murib, semua pihak harus mau menerima apapun putusan MK. Ia mengingatkan bahwa MK adalah lembaga satu-satunya yang berwenang menangani sengketa hasil pemilihan umum, dan putusan MK berkekuatan hukum tetap.
“Saya mengimbau kepada masyarakat untuk menerima dengan lapang dada siapa pun yang akan terpilih. Itu adalah keputusan dari Tuhan. Kita tidak boleh lagi perang suku. Kita wajib bergandengan tangan untuk kembali memimpin Puncak Jaya,” katanya.
Murib menjelaskan konflik antar massa pendukung di Puncak Jaya telah menimbulkan empat korban jiwa. “Ada empat orang yang meninggal dunia, oleh sebab itu [saya imbau para pendukung] tidak lagi saling menyerang, tidak lagi saling menjatuhkan, saling serbu. Mari kita sama-sama ikuti putusan MK tanpa pertumpahan darah lagi,” katanya.
Ia mengajak para pemuka agama dari semua denominasi gereja untuk berdoa bagi keamanan di Puncak Jaya. “Peran gereja untuk mengingatkan kepada umatnya juga sangat penting. Jangan sampai ada yang melakukan provokasi di Kabupaten Puncak Jaya,” katanya.
Bantah tudingan mobilisasi
Penjabat Bupati Puncak Jaya Yopi Murib juga membantah tudingan yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya memfasilitasi salah satu pasangan calon untuk menyerang pasangan calon yang lain dalam pertikaian antar massa pendukung pada 12 Februari 2025. “Terkait tawuran antar warga di Muliambut [pada] 12 Februari 2025, tuduhan [bahwa] pemerintah daerah [dan] Penjabat Bupati memfasilitasi pembalasan dari [pihak] korban pertama, itu tidak benar. Kami ini unsur pemerintah, bertugas menjaga perdamaian,” katanya.
Murib juga membantah adanya mobilisasi warga dari Sinak, Kabupaten Puncak untuk datang dan membuat keonaran di Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya. Menurutnya, pemerintah daerah menjemput sejumlah tokoh dari Sinak justru untuk menghentikan pertikaian antar massa pendukung di Puncak Jaya.
“Kami pemerintah menjemput mereka dari Sinak, karena dari sisi adat orang dari Sinak yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban. [Mereka] yang berhak menyelesaikan masalah, sehingga kami jemput dorang. Mereka datang bukan untuk perang suku,” ujar Murib.
Salah seorang warga Puncak Jaya, Jefri Pela mengatakan warga ingin konflik pilkada segera berakhir, dan semua pihak bisa berdamai. Ia menyatakan tidak ingin hidup larut dalam pertikaian. “Saya berharap warga dapat mengendalikan emosi, dan tidak terpancing untuk melakukan tawuran antar warga,” katanya.
Pela mengatakan para tokoh harus segera berhenti membuat pernyataan atau instruksi untuk bertikai. Bagi Pela, Pilkada 2024 adalah pesta demokrasi yang seharusnya dirayakan dengan damai. Menurutnya, pesta demokrasi itu seharusnya tidak menimbulkan pertumpahan daerah.
“Kedua kandidat harus berbesar hati dan menerima secara jantan, siap kalah [dan] siap menang. Akibat pilkada, masyarakat korban harta benda dan nyawa, meninggalkan istri [dan] anaknya, siapa yang akan perhatikan? Saya harap mereka [para kandidat] bisa perhatikan, kalau tidak kasihan,” katanya.
Pela mengatakan situasi di Mulia mulai aman, dan ia berharap semua pihak menjaga agar Mulia tetap aman. “Saya usul kepada Penjabat Bupati Puncak Jaya untuk dapat memfasilitasi kedua belah pihak untuk berdamai, [agar] masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti biasanya,” katanya.
Polisi tambah patroli
Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya, AKBP Kuswara mengatakan aparat Polri dan TNI terus mengintensifkan kegiatan patroli gabungan dan pengisian pada pos penyekatan. Langkah itu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi menjelang pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilkada 2024.
Kuswara mengatakan pihaknya menggandeng Dandim 1714/PJ, Letkol Inf Irawan Setya Kusuma untuk memimpin pelaksanaan patroli dialogis dengan berjalan kaki ataupun berkendaraan. Patroli dialogis itu digelar pada 21 – 24 Februari 2025.
“Kami melibatkan ratusan aparat gabungan TNI dan Polri. [Mereka] terdiri dari [anggota] Polres Puncak Jaya, Kodim 1714/PJ, Satuan Tugas Batalion Infanteri Raider 715/MTL, Satuan Tugas Batalion Infanteri Raider 112/DJ, dan Brimob Batalion B Polda Papua Bawah Kendali Operasi Puncak Jaya. Para personel menyusuri jalan sepanjang kota baru, Markas Polres Puncak Jaya, menuju kota lama [di] Muliambut,” katanya.
Ia berharap semua pihak akan menerima siapa pun yang dinyatakan MK memenangi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya. “Kami juga terus memberikan imbauan kepada masyarakat agar beraktivitas seperti biasa, agar Puncak Jaya tetap aman terkendali,” katanya. (*)
Discussion about this post