Jayapura, Jubi – Ratusan massa dari Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Pusat bersama KNPB Sentani dan KNPB Port Numbay menggelar aksi massa sebagai bentuk solidaritas mendukung pembebasan dan referendum Kanaky, Kaledonia Baru dari kolonialisme Prancis. Aksi itu digelar di Kota Jayapura, Papua, Senin (10/6/2024) sekitar pukul 14:30 WP.
Massa aksi KNPB berjalan kaki sepanjang jalan raya dari Kampus Uncen Bawah, Abepura sampai Lingkaran Perumnas III Waena, Kota Jayapura. Jarak yang ditempuh massa KNPB kisaran 7 km, dengan membawa spanduk bertuliskan Akhiri Penjajahan Pemukim dan Bebaskan Kanaky.
Seraya berjalan seorang orator dengan megapone ditangan menyerukan dengan teriakan keras: “Free-free Kanaky”, yang disambut massa dengan: “Free- free Kanaky”. Diikuti seruan “Free West Papua” yang disambut pula oleh massa aksi “Free West Papua”. Dalam aksi jalan kaki itu massa membawa bendera Kanaky dan KNPB yang berkibar di sepanjang jalan.
Ketua I KNPB Pusat, Warius Sampari Wetipo mengatakan sebagai bangsa terjajah West Papua kini berdiri bersama bangsa Kanak untuk mendesak proses dekolonisasi bangsa pribumi Kanak tanpa intervensi warga pendatang kolonial.
“Kita bangsa West Papua mendukung sikap pro kemerdekaan Kanaky agar hak penentuan nasib sendiri dikembalikan seutuhnya kepada bangsa Kanak yang beridentitas dan leluhurnya benar-benar berasal dari Kanaky,” kata Wetipo dalam pembacaan pernyataan sikap KNPB itu.
Warius Sampari menjelaskan ‘Settler Colonialism’ atau kolonialisme pemukim adalah suatu bentuk penjajahan yang bertujuan untuk menggantikan masyarakat asli dari wilayah jajahan dengan masyarakat pemukim atau penjajah. Undang-Undang yang mengakui para pendatang merupakan siasat penjajah untuk tetap menjajah. Bangsa West Papua dan Kanaky mempunyai nasib yang sama, yaitu sama-sama dijajah.
“Sama seperti yang dilakukan Indonesia di West Papua dimana mayoritas penduduk adalah orang pendatang, yang didatangkan oleh penjajah untuk memenuhi West Papua, agar mereka ikut memilih dan memimpin semua jabatan politik di West Papua. Mereka akan buat bangsa Papua menjadi minoritas secara jumlah dan mutu, lalu mereka menguasai West Papua dalam segala segi kehidupan,” kata Warpo sapaan akrabnya.
Warpo melanjutkan orang-orang beretnis melanesia di wilayah Pasifik merupakan saudara serumpun. Oleh sebab itu, penderitaan bangsa Kanaky adalah penderitaan bangsa West Papua dan penderitaan Kanaky adalah penderitaan rumpun Melanesia.
“Kami dukung referendum bangsa Kanaky untuk bebas dari penjajahan kolonial Prancis. Penderitaan mereka adalah penderitaan kami. Refrendum Kanaky harus dilakukan tanpa melibatkan warga pendatang supaya bangsa Kanak menentukan nasib sendiri,” ujarnya.
Di dalam pernyataan sikapnya, KNPB menegaskan solidaritasnya agar Prancis menghentikan amandemen konstitusi yang mengakomodir puluhan ribu warga pendatang penjajah untuk menjadi pemilih. KNPB mendesak agar diberikan hak penentuan nasib sendiri yang seluas-luasnya bagi bangsa pribumi Kanak.
Mereka juga menyerukan agar pemerintah Prancis segera berunding dengan FLNKS untuk mendorong referendum yang adil bagi bangsa pribumi Kanak.
Terhadap kepemimpinan regional, KNPB meminta kepada MSG, PIF dan PBB agar terlibat aktif dalam mendesak pemerintah Prancis benar-benar mewujudkan dekolonisasi bagi bangsa Kanak dengan berpegang pada prinsip-prinsip Piagam PBB XI Pasal 73.
Dan sejalan dengan proses dekolonisasi di Kaledonia Baru (Kanaky), KNPB juga menyatakan bahwa West Papua kembali menuntut penguasa penjajah Indonesia untuk menghentikan pendudukan korporasi, pendudukan warga pendatang penjajah dan pendudukan militer penjajah. Indonesia diminta segera mendorong proses dekolonisasi bagi bangsa Papua diteritori West Papua.
Koordinator Lapangan Yanius Silak mengatakan Solidaritas KNPB dan rakyat Papua mendukung pembebasan Kanaky berjalan dengan baik dari titik kumpul sampai tiba ke Perumnas III Waena lalu membacakan pernyataan sikap.
“Dengan Long March itu kami beritahukan kepada rakyat Papua dan publik bahwa bangsa Kanaky itu senasib dengan rakyat Papua hari ini. Penderitaan Kanaky adalah penderitaan rakyat Papua. Semuanya dapat berjalan dengan baik hingga selesai tadi,” kata Silak.
Kepolisian Sektor atau Polsek Heram menurunkan puluhan aparat keamanan, setelah massa Long March tiba di Perumnas. Dari pantauan Jubi terlihat negosiasi berjalan lancar hingga aksi selesai pada pukul 17.00 WP, hingga kemudian massa membubarkan diri. (*)
Discussion about this post