Jayapura, Jubi — Keraguan Papua Nugini terhadap Bougainville bukan sekadar penundaan politik atau kehati-hatian birokrasi. Keraguan itu berakar pada sesuatu yang lebih dalam: kecemasan tentang identitas, kohesi, dan kelangsungan hidup sebuah negara pascakolonial yang sejak awal tidak pernah seragam secara budaya.
Papua Nugini (PNG) dibentuk saat kemerdekaannya pada 16 September 1975 dari ratusan kelompok linguistik dan budaya yang berbeda. Persatuan negara ini sejak awal merupakan hasil negosiasi, bukan sesuatu yang terbentuk secara alami. Bahkan setelah hampir 50 tahun merdeka, Bougainville tetap menuntut kemerdekaannya sendiri. Demikian dikutip Jubi dari RNZ Pasifik, Selasa (16/12/2025).
Perjuangan Bougainville diawali dengan pemberontakan bersenjata setelah Francis Ona dan rekan-rekannya menutup tambang emas Panguna, bersama Tentara Revolusioner Bougainville (Bougainville Revolutionary Army/BRA).
Bougainville, dengan sejarah, geografi, dan kesadaran politiknya yang khas, secara konsisten menguji kesepakatan nasional yang rapuh tersebut. Ketika PNG semakin mendekati keputusan tentang masa depan Bougainville, pertanyaan yang dihadapi Port Moresby bukan lagi bersifat teoretis, melainkan tentang konsekuensi nyata—dan apakah negara itu mampu bertahan dari pilihan yang selama ini terus ditundanya.
Negara yang Dibangun atas Kompromi, Bukan Persetujuan
Hubungan Bougainville dengan Papua Nugini telah tegang sejak awal. Rakyat Bougainville memiliki ikatan budaya dan geografis yang lebih kuat dengan Kepulauan Solomon dibandingkan dengan sebagian besar daratan PNG—sebuah kenyataan yang diabaikan oleh administrator kolonial dan kemudian diwarisi oleh negara baru yang lebih mengutamakan kelangsungan hidup daripada persetujuan politik.
Bougainville bahkan pernah mencoba memisahkan diri sebelum PNG merdeka. Deklarasi awal itu ditolak, namun pesannya jelas: persatuan tidak diterima secara universal. Perang saudara yang terjadi kemudian—dipicu oleh konflik tanah, eksploitasi sumber daya, dan marginalisasi politik—menegaskan bahwa proyek nasional PNG belum pernah benar-benar selesai.
Perjanjian Perdamaian Bougainville tahun 2001 mengakhiri konflik bersenjata dan menjanjikan jalur politik melalui otonomi, rekonsiliasi, serta referendum di masa depan. Janji tersebut terealisasi pada 2019 ketika 97,7 persen pemilih Bougainville menyatakan dukungan bagi kemerdekaan. Namun, hasil referendum itu tidak mengikat secara hukum dan masih menunggu ratifikasi Parlemen PNG—sebuah syarat yang kini menjadi pusat kebuntuan nasional.
Mengapa Port Moresby Sulit Melepaskan Bougainville?
Bagi pemerintah nasional, Bougainville bukan sekadar wilayah administratif. Pulau ini merupakan cermin dari kontradiksi terdalam Papua Nugini.
Secara ekonomi, Bougainville pernah menjadi penopang utama anggaran negara melalui tambang Panguna. Pada puncaknya, tambang tersebut menyumbang hampir setengah dari total pendapatan ekspor PNG dan sekitar 17 persen pendapatan nasional. Kekayaan yang diekstraksi dari pulau itu membantu menstabilkan negara baru, sementara Bougainville sendiri menanggung kerusakan lingkungan dan dislokasi sosial.
Melepaskan Bougainville berarti memaksa PNG menghadapi kenyataan pahit bahwa stabilitas awal negara dibangun di atas eksploitasi skala besar tanpa persetujuan—dan tanpa manfaat jangka panjang—bagi masyarakat lokal.
Secara politis, kekhawatiran Port Moresby bahkan lebih dalam. Sebagai salah satu negara paling beragam di dunia, para pemimpin PNG takut kemerdekaan Bougainville akan menjadi preseden, mendorong wilayah lain yang kaya sumber daya atau tidak puas secara politik untuk menuntut hal serupa. Dalam logika ini, Bougainville dipandang bukan sebagai pengecualian, melainkan domino pertama.
Krisis Sandline dan Ketakutan akan Disintegrasi
Papua Nugini telah merasakan sendiri rapuhnya kohesi politik nasional. Pada 1997, Panglima Angkatan Pertahanan PNG, Jerry Singirok, melancarkan Operasi Rausim Kwik untuk mencegah keterlibatan tentara bayaran asing dalam konflik Bougainville. Ia secara terbuka menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri saat itu, tetapi dengan tegas menolak gagasan kudeta.
Singirok memahami bahwa kudeta ala Fiji tidak akan menyatukan PNG. Negara ini terlalu terfragmentasi secara politik, regional, dan kelembagaan. Upaya pengambilalihan kekuasaan secara terpusat justru akan memecah belah negara dari dalam.
Krisis Sandline tidak mengungkap kelemahan Bougainville, melainkan mengekspos keterbatasan negara itu sendiri. Pelajaran tersebut masih membentuk kebijakan hingga hari ini.
Persatuan sebagai Proses, Bukan Pemaksaan
Dalam pertemuan Badan Pengawasan Bersama (Joint Supervisory Body/JSB) di Port Moresby pada 3 Desember, Perdana Menteri James Marape mengakui keniscayaan sekaligus sensitivitas proses yang sedang berjalan.
“Kita berada di tahap akhir di mana hasil referendum akan disampaikan ke Parlemen. Kepada warga Bougainville, jangan takut. Kepada seluruh negeri, mari kita rangkul proses ini—ini tidak dapat dihindari,” kata Marape.
Sementara itu, Presiden Bougainville Ishmael Toroama memperingatkan bahwa penundaan berkepanjangan dapat merusak fondasi perdamaian.
“JSB adalah forum bagi kedua pihak untuk terus berdialog secara damai mengenai kemerdekaan Bougainville. Setiap upaya untuk melemahkan atau mengurangi peran konstitusional JSB akan berakibat fatal di banyak bidang,” ujarnya.
Francis Ona dan Akar Perjuangan Bougainville
Francis Ona adalah pendiri dan Panglima Tertinggi Tentara Revolusioner Bougainville (BRA). Ia lahir pada 15 Februari 1953 dan meninggal dunia pada 24 Juli 2005. Sebagai mantan pekerja tambang dan pemilik tanah adat, Ona memimpin perlawanan bersenjata terhadap operasi tambang tembaga Panguna, yang dituding merusak lingkungan dan memberikan keuntungan tidak adil bagi masyarakat lokal.
Pada 1990, Ona mendeklarasikan Bougainville sebagai negara merdeka dengan nama Me’ekamui. Ia menolak melucuti senjata maupun menandatangani perjanjian damai hingga akhir hayatnya. Meski kontroversial, perjuangan Ona dan BRA meletakkan dasar bagi Pemerintahan Otonom Bougainville dan referendum kemerdekaan 2019.
Ujian Terakhir bagi Papua Nugini
Masalah Bougainville kini bukan lagi sekadar soal satu pulau. Ini adalah ujian apakah Papua Nugini mampu mendamaikan kompromi pendiriannya dengan nilai-nilai demokrasi yang diklaimnya. Persatuan yang dipertahankan melalui penundaan dan ambiguitas hukum bersifat rapuh.
Referendum Bougainville bukanlah tindakan pemberontakan, melainkan ekspresi kematangan politik yang lahir dari konflik dan rekonsiliasi panjang. Masa depan PNG—dan Bougainville—akan ditentukan oleh apakah proses ini diselesaikan melalui dialog dan penghormatan, atau kembali terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. (*)
Discussion about this post