Jayapura, Jubi – Pemerintah Otonom Bougainville (ABG) melakukan konsultasi terstruktur dengan masyarakat adat pemilik lahan Tambang Paguna, Senin (20/4/2026), setelah protes terhadap pembukaan kembali Tambang Panguna akibat kurangnya konsultasi yang memadai dengan Masyarakat Adat.
Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertambangan, mengatakan kegiatan itu sempat tertunda selama dua pekan akibat dampak Topan Maila yang memengaruhi aksesibilitas dan kesiapan komunitas. Demikian dikutip test.jubi.id dari laman insidepng.com, Kamis (23/4/2026).
“ABG, bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, akan melanjutkan program keterlibatan terstruktur setelah gangguan ini,” ujar Toroama.
Konsultasi ini akan melibatkan masyarakat adat pemilik lahan adat Panguna, anggota dewan, perwakilan pemerintah kampung/komunitas, serta otoritas lokal lainnya. Kegiatan ini menandai kelanjutan upaya keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat adat yang sempat terganggu akibat topan.
Fokus fase ini adalah menangani isu dan keluhan yang muncul selama konsultasi sebelumnya, termasuk memperkuat pemahaman mengenai Perjanjian Kerja Sama antara Bougainville Copper Limited (BCL) dan Lloyds Metals & Energy Ltd (LMEL), serta menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
“Proses ini juga bertujuan membangun konsensus di antara pemilik lahan dan memastikan keterlibatan dilakukan secara inklusif, transparan, dan tertib,” tambah Toroama.
Secara paralel, melalui Komite Parlemen Pusat (CPC), ABG akan melaksanakan kegiatan keterlibatan di tingkat konstituensi di seluruh Bougainville Tengah untuk menyebarkan informasi faktual terkait Panguna, memperkuat komunikasi antara pemimpin dan komunitas.
Perwakilan BCL dan LMEL akan turut hadir dalam program ini untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai peran dan tanggung jawab mereka berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
Presiden Toroama menegaskan bahwa terdapat pandangan berbeda di dalam komunitas terkait perkembangan di Panguna. “Prioritas utama dari proses ini adalah mendorong partisipasi inklusif, termasuk keterlibatan konstruktif dengan pihak-pihak yang memiliki kekhawatiran atau menolak beberapa aspek proses saat ini. Pemerintah tetap berkomitmen memastikan semua suara didengar,” ujarnya.
ABG juga akan menjelaskan mekanisme pengaduan bagi pemilik lahan sesuai Bougainville Mining Act 2015 dan Land Access and Compensation Agreement (LACA) yang ditandatangani antara pemilik lahan Panguna dan BCL pada akhir 2024. Perjanjian ini berlaku untuk BCL dan entitas yang diberi wewenang oleh BCL, termasuk LMEL, untuk kegiatan di bawah lisensi EL01 Panguna.
“Pemerintah Otonom Bougainville menegaskan komitmennya pada proses yang damai, inklusif, dan transparan yang mencerminkan aspirasi serta kepentingan terbaik rakyat Bougainville,” kata Toroama. (*)
Discussion about this post