Nabire, Jubi – Ratusan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Militer (KOMAM) Paniai menggelar demonstrasi menuntut penarikan pasukan militer nonorganik yang ditempatkan di sejumlah lokasi di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat (31/10/2025). Mereka menilai Paniai bukan daerah konflik sehingga kehadiran militer tidak tepat. Aksi itu dilakukan dengan menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Paniai.
Korlap Umum, Geitogo Gobai menjelaskan tepat pada selasa (28/10/2025) sekitar pukul 03.00 WP, masyarakat sipil Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai dikagetkan dengan kedatangan ratusan anggotaMarinir Angkatan Laut (AL) berseragam loreng dan bersenjata lengkap. Mereka secara sepihak , lalu mengambil alih di Puskesmas, kantor Distrik, dan pemukiman warga.
Tiga bulan lalu, tepatnya pada Agustus 2025, Paniai kedatangan Pasukan Rajawali yang kemudian menduduki di dusun-dusun, bukit kutik, rawa rawa hingga menduduki fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, gereja, serta pemukiman warga untuk dijadikan tempat tinggal mereka.
“Kondisi ini betul-betul meresahkan warga sipil di Paniai. Seluruh aktivitas publik macet, sekolah yang tadinya aktif, kini tidak berjalan. Pelayanan Puskesmas tidak berjalan. Karena tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan ketakutan dan menghilang entah kemana, akibat masifnya pendoropan militer secara yang berlebihan memakai fasilitas umum,” katanya.
Geitogo Gobai mengatakan diduga sebagian tokoh-tokoh masyarakat yang kritis dan peduli terhadap kemanusian diteror dan diintimidasi,
“Caranya seperti ini artinya memperpanjangkan penderitaan, memelihara kemiskinan dan pembodohan, melindungi aktor kejahatan juga memperluas akses untuk melayani pencuri masuk untuk menguras sumber kehidupan dan kekayaan alam, lalu manusianya dibunuh,” katanya.
Mereka menyimpulkan bahwa pengerahan pasukan ke Paniai, tidak berniat baik dan memperpanjang kejahatan kemanusian.
Gobai mengatakan aspirasi dan tuntutan masyarakat telah sampai dan diterima oleh DPRK Paniai. Masyarakat Paniai meminta Pemerintah Indonesia segera menarik satuan pasukan Marinir Angkat Laut (AL), satuan Pasukan Rajawali dari Distrik Ekadide, Agadide Paniai. Warga menolak tegas pengerahan pasukan organik dan nonorganik di Distrik Ekadide, Distrik Agadie, Paniai dan Tanah Papua.
“Kami mengutuk dan mengecam keras terhadap militer indonesia atas serangan teror, intimidasi verbal dan nonverbal terhadap orang Paniai dan Papua,” ujarnya.
Gobai menambahkan KOMAM Paniai menolak TNI/POLRI menggunakan fasilitas publik seperti, puskesmas, sekolah dan gereja. Serta Mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin untuk menarik seluruh pasukan TNI-POLRI dari Paniai dan Papua.
Ketua DPRK Paniai, Yanuarius Yumai membenarkan kedatangan masyarakat ke kantor DPRK dan menyampaikan aspirasi akibat pengerahan ratusan pasukan militer beberapa hari lalu di Distrik Ekadide Paniai. Pihaknya menerima aspirasi yang ditujukan kepada DPR.
“Intinya masyarakat minta TNI Marinir yang di dikirim di sejumlah distrik di Paniai, terutama di distrik Ekadide untuk ditarik kembali. Masyarakat merasa terganggu dan juga trauma dengan keberadaan aparat militer,” kata Yanuarius melalui telepon di Nabire.
Yanuarius Yumai mengatakan bahwa DPRK Paniai akan menindaklanjuti dengan tahapan-tahapan dan mekanisme yang ada di DPRK. Pihaknya akan mengupayakan dan membangun komunikasi dengan pihak militer untuk mencari jalan keluar. Apalagi aparat militer ini menempati fasilitas publik yang vital seperti Puskesmas dan sekolah.
“Nanti kita ambil langkah-langkah alternatif yang baik. Kalau kita memang ke sana berarti, akan sampaikan kepada pimpinan. Ini aspirasi rakyat jadi kita lakukan pertemuan-pertemuan lalu bicara. Mereka ada di distrik Ekadide bukan di pos sehingga akan bangun komunikasi supaya ada solusi,” ujarnya.(*)
Discussion about this post