Sentani, Jubi – Setelah liburan panjang sejumlah hari besar keagamaan, masih ada sejumlah sekolah di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, yang belum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hal itu terungkap setelah Komisi C DPR Kabupaten Jayapura melakukan Kunjungan Kerja ke sejumlah sekolah di Wilayah pembangunan IV dan V Kabupaten Jayapura pada Senin (10/2/2025).
Kunjungan Kerja Komisi C DPR Kabupaten Jayapura itu dilakukan setelah masa reses. Kunjungan kerja itu dilakukan ini guna memastikan setiap sekolah menjalankan kegiatan belajar mengajar, serta mendata setiap kendala, hambatan, serta kemajuan pelayanan pendidikan di Kabupaten Jayapura.
Ketua Komisi C DPR Kabupaten Jayapura, Muhammad Akbar mengatakan selama monitoring itu sejumlah sekolah kedapatan tidak aktif menjalankan kegiatan belajar mengajar. “Seperti Sekolah Dasar di Nimbotong, Distrik Nimbokrang, [yang] berada di pinggir jalan, tetapi aktivitas belajar mengajar di sana tidak terlihat,” ujar Akbar di Sentani, Ibu Kota Kabupaten Jayapura, Selasa (11/2/2025).
Menurut Akbar, di sekolah itu hanya ada satu bangunan gedung sekolah. Saat dikunjungi Komisi C, hanya ada dua tenaga pegajar yang menemui para anggota Komisi C, dan tidak ada murid yang terlibat belajar di sekolah itu.
Menurut Akbar, hal serupa terjadi di SD Inpres Sawesuma, Distrik Unurumguay. Guru yang ditemui Komisi C di sana mengakui bahwa sejak liburan panjang berakhir belum ada aktivitas belajar mengajar di sana. Komisi C juga menerima informasi bahwa kepala sekolah dan guru sekolah itu masih berada di kota.
“Dalam monitoring itu, kami berharap menerima informasi yang detail terkait seluruh kebutuhan dan proses belajar mengajar di setiap sekolah,” ujarnya.
Menurut Akbar, ada sekolah yang halamannya sudah ditumbuhi rumput hingga setinggi betis orang dewasa. Selain itu, Komisi C juga menemukan ruang kelas yang hanya di isi dengan meja tanpa kursi.
Ada pula kelas yang benar-benar kosong tanpa meja dan kursi. Lemari yang ada di ruang kelas itu juga sudah rusak, dan plafon ruang kelas tergantung. Ruang kelas di sekolah tersebut bocor, bahkan ada kelas yang semua plafonnya telah hilang.
Meskipun telah mencatat sejumlah temuan, Akbar menyatakan pihaknya akan menggali informasi yang lebih lengkap. Semua temuan dicatat sebagai informasi awal.
“Kehadiran kami di sana juga tidak bisa memberikan solusi. Informasi awal yang kami terima dari salah satu staf atau guru honorer tidak bisa mewakili seluruh kebutuhan di sekolah itu,” katanya.
Menurut Akbar, ketidakhadiran guru di sejumlah sekolah terjadi karena ada sejumlah hak para guru yang belum dibayarkan. Akbar menyatakan Komisi C akan mendiskusikan semua temuan itu dengan dinas terkait, termasuk mencari solusi atas bangunan sekolah yang rusak, ketidakhadiran guru, serta proporsi jumlah guru dan murid yang tidak seimbang.
“[Ada] fasilitas pendidikan [yang] jaraknya [dari] rumah para siswa serta guru yang tidak normal atau kejauhan. Diperlukan pemahaman bersama tentang pentingnya pendidikan itu sendiri. Itu artinya bahwa pemerintah daerah wajib menyiapkan fasilitas penunjang transportasi bagi siswa sekolah yang rumahnya jauh dari sekolah,” ujarnya.
Akbar juga berharap agar dinas terkait meningkatkan pengawasan serta pelayanannya, termasuk dengan mendatangi setiap satuan pendidikan di Kabupaten Jayapura. “Hak-hak guru wajib diperhatikan oleh negara, tetapi juga hak dan kewajiban harus seimbang,” katanya.
Kepala Sekolah SD Negeri Nimbotong, Sopia Sanuel mengaku ketidakhadiran murid di sekolah yang dipimpinnya adalah dampak dari absennya sejumlah guru. Ia menjelaskan para guru itu absen karena belum menerima pembayaran remunerasi atau hak mereka.
Sopia menjelaskan sebenarnya kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Nimbotong sudah dimulai sejak 3 Februari 2025. Akan tetapi, sejumlah murid yang datang ke sekolah hanya tinggal sebentar, dan kembali pulang.
“Guru yang berstatus pegawai negeri ada tiga orang, [guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau] P3K ada tiga orang. [Guru] kontrak satu orang, dan [guru] honorer satu orang. Jumlah siswa di sekolah ini ada 95 orang, dengan enam rombongan belajar,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Fransiska Bairas, salah satu guru kontrak di SD Inpres Sawesuma, Distrik Unurumguay. Bairas mengakui jika kondisi fasilitas penunjang di sekolah itu sangat memprihatinkan. Selain itu, jarak sekolah itu dari rumah para murid sangat jauh.
“Sebagian besar siswa tinggal di kampung tetangga, seperti Kampung Guriad dan kampung-kampung yang jauh dari sekolah. Ada enam rombongan belajar [di sekolah kami], dengan jumlah siswa sebanyak 99 orang. Guru pegawai negeri ada lima orang, dan guru kontrak dua orang,” ujarnya. (*)
Discussion about this post