Jayapura, Jubi- Koalisi 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) di Jayapura, Papua menggelar diskusi pada puncak peringatan HAKTP, Rabu (10/12/2025). Diskusi yang diselenggarakan di Kota Jayapura itu mengusung tema “Kami Tidak Diam dan Kami Melawan.”
Koordinator Koalisi 16 HAKTP di Jayapura, Novita Opki mengatakan ini adalah ruang bersama, karena dalam rangkaian 16 HKTP, dijadikan ruang perjuangan khususnya bagi perempuan.
“Juga bagi kelompok-kelompok yang terus mengalami penindasan akibat konstruksi sosial dan struktur yang mempertahankan kekerasan,” kata Novita Opki.
Ia mengatakan, momentum ini juga mengingat berbagai persoalan yang dialami perempuan Papua, sejak awal Papua dimasukkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hingga kini, pola-pola kekerasan yang dialami perempuan Papua masih sama.
“Kita sebagai perempuan Papua masih hidup dalam trauma, dalam ketakutan, dan kita melihat sejak tahun 2018 eskalasi konflik meningkat tajam,” ucapnya.
Katanya, pemindahan masyarakat ke daerah-daerah yang menjadi wilayah konflik juga semakin sering terjadi, dan solusi yang diberikan negara justru tidak menyelesaikan akar masalah.
Menurutnya, di wilayah konflik itulah kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah perempuan. Karena itu, tema yang Koalisi 16 HKTP tahun ini adalah “Kami Tidak Diam dan Kami Melawan.”
Yang bermakna melawan segala bentuk penindasan, baik struktural maupun kultural yang terus menekan perempuan Papua, yang hidup dalam konstruksi sosial patriarkis, terus dipinggirkan, dan diupayakan untuk disingkirkan melalui berbagai bentuk kekerasan.
Momentun ini pun menjadi ruang bersama, ruang perjuangan. Bukan hanya perjuangan perempuan, tetapi perjuangan seluruh kelompok tertindas agar dapat mengambil bagian untuk menyuarakan masalah dan situasi yang terjadi di Tanah Papua.
“Saya mengajak kawan-kawan untuk terus merawat ingatan kita, terus melawan situasi yang membungkam kita dalam gelombang penindasan, serta terus menjaga tanah, bangsa, dan generasi,” ujarnya.
Sementara itu, Denis Samay dari Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua atau LP3AP yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi itu mengatakan, kekerasan kultural muncul dari nilai dan norma yang menempatkan lak-laki sebagai pihak yang dominan terhadap perempuan.
Norma-norma tersebut memunculkan kekerasan nyata seperti kekerasan dalam rumah tangga maupun seksual.
“Kekerasan menyebabkan cedera, kematian gangguan psikologis, sehingga jika terjadi kesenjangan, maka disitu terjadi kekerasan,” kata Samay.
Katanya, kekerasan yang sifatnya kultural itu misalnya adanya ketidakadilan, akses yang tidak merata sementara yang kultural itu misalnya adanya nilai-nilai norma yang mengatakan laki-laki itu lebih superior daripada perempuan, menjadi pemimpin dan menguasai perempuan.
“Nah, ini kekerasan sifatnya kultural dan itu nanti akan berimplikasi, Kenapa bisa disebut kekerasan Karena ada implikasi kepada kekerasan yang sifatnya terlihat mematikan. Atau yang manifestasi dari kekerasan deadly. Yang norma-norma ini merupakan kekerasan yang sifatnya terpendam, Karena dia berbeda di dalam struktur usia maupun struktur badan,” ucapnya. (*)
Discussion about this post