Sentani, Jubi – Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Jayapura mengajukan proposal kerja sama kepada sejumlah rumah sakit di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Kabupaten Jayapura, Anton Mote di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Ibu Kota Kabupaten Jayapura, Papua, pada Senin (8/12/2025).
Mote menjelaskan pihaknya telah mengajukan proposal kerja sama kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, RS TNI AD Marthen Indey, RSUD Abepura, RS Dian Harapan, RS TNI AL dr Soedibjo Sardadi, dan RS Bhayangkara.
“Yang sudah menerima proposal kami dan menyepakati kerja sama hari ini adalah RSUD Jayapura dan RS TNI AD Marthen Indey. Kami berharap agar rumah sakit yang lain bisa menjawab proposal usalan yang telah diajukan,” kata Mote.
Ia mengatakan kerja sama itu meliputi semua proses pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk dari Kabupaten Jayapura. Kerja sama yang diajukan termasuk untuk melayani pasien Orang Asli Papua yang secara mandiri mendatangi rumah sakit di luar Kabupaten Jayapura, termasuk mereka yang tidak menggunakan tanggungan BPJS Kesehatan, agar mereka mendapat pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
Menurut Mote, langkah itu sangat penting untuk dilakukan, agar masyarakat asli Papua bisa mendapat pelayanan kesehatan kapan pun dan di mana saja, selama dokumen kependudukannya menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah asli warga Kabupaten Jayapura.
“[Kerja sama ini untuk memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma] di luar [tanggungan] BPJS, cukup [dengan menunjukkan] Kartu Tanda Penduduk saja. Warga masyarakat Kabupaten Jayapura sebagian besar tinggal di Distrik Yokari dan Revenirara yang lebih dekat aksesnya ke Kota Jayapura,” katanya.
Anton Mote menjelaskan ada uang senilai Rp1,8 miliar dari Dana Otonomi Khusus yang dianggarkan untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua di Kabupaten Jayapura. Selain untuk membiayai pelayanan kesehatan di RSUD Yowari di Sentani, dana tersebut nantinya juga dipergunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan Orang Asli Papua dari Kabupaten Jayapura yang berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.
Ketika ditanyai tentang Sistem Rujukan Terintegrasi atau Sisrute yang tidak sepenuhnya berjalan di RSUD Yowari, Mote menjelaskan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura telah meluncurkan sistem rujukan terbaru bernama Reaction Medicall Center (RMC). Sistem itu digunakan untuk merujuk pasien dari dan ke rumah sakit yang siap.
“Kita sudah ada pengalaman yang kemarin. Sistem ini baru saja kami luncurkan, agar ke depan sistem rujukan dari dan ke rumah sakit tidak dilakukan secara manual. RMC ini sudah mulai berjalan dan pastinya akan afektif pada tahun depan,” ujarnya.
Menurutnya, RMC serupa dengan Sisrute. Misalnya, ketika ada pasien rujukan, tenaga kesehatan di Kabupaten Jayapura cukup menginformasikan rujukan pasien melalui sistem RMC yang bekerja secara daring. Rumah sakit yang dituju akan mendapatkan informasi tersebut, sehingga tenaga kesehatan yang merujuk tidak perlu secara manual menghubungi rumah sakit tujuan.
“RMC bekerja saat rujukan ringan maupun darurat. Saat rujukan dari RSUD Yowari diinformasikan melalui RMC, petugas yang bertugas membawa pasien rujukan ini langsung bergerak, dan RMC akan memberitahu rumah sakit mana yang harus dituju,” jelasnya.
Wakil Ketua I DPR Kabupaten Jayapura Hariyanto Piet Soyan mengatakan kebijakan apapun yang dibuat Pemerintah Kabupaten Jayapura harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Sosialisasi kebijakan itu penting agar setiap tenaga medis memahaminya.
“Bagaimana dengan jaminan BPJS? Apakah sistem dan kerja sama itu sudah diketahui oleh seluruh petugas rumah sakit? Jangan sampai jadi masalah di kemudian hari, saat masyarakat kita [berupaya] mendapatkan pelayanan rumah sakit di luar Kabupaten Jayapura,” katanya.
Soyan berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura melaporkan kerja sama dengan sejumlah rumah sakit di Kota Jayapura kepada DPR Kabupaten Jayapura, agar pihaknya dapat melakukan pengawasan terhadap kerja sama itu.
Soyan juga menyatakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura membutuhkan penanganan yang sangat serius, bagi terkait fasilitas penunjang layanan kesehatan, sumber daya manusia, serta hal teknis seperti anggaran.
“Sejumlah 400 ribu jiwa masyarakat [asli Papua] di Kabupaten jayapura memerlukan peningkatan dan ketersediaan fasilitas penunjang di setiap puskesmas, baik itu fasilitas kesehatan maupun dokter dan perawat. Minimal kita bisa memberikan pelayanan yang terjangkau dan cepat, daripada berharap [kepada fasilitas kesehatan] yang jauh dan sangat memberatkan masyarakat. Pelayanan kesehatan gratis, tapi proses sampai di rumah sakit tidak gratis,” kata Soyan mengingatkan. (*)
Discussion about this post