Jayapura, Jubi – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura di Kota Jayapura, Provinsi Papua membantah tudingan penolakan pasien yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit mengatakan tidak pernah menolak pasien, terutama dalam kondisi gawat darurat.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Jayapura Andreas Pekey mengatakan kasus yang ramai diperbincangkan tersebut terjadi akibat miskomunikasi antara petugas rumah sakit dan keluarga pasien, khususnya pada tahap awal pelayanan yang berkaitan dengan administrasi dan pembiayaan.
“Tidak ada kebijakan atau tindakan penolakan pasien. Yang terjadi adalah miskomunikasi, terutama saat pembahasan biaya dan jaminan kesehatan,” kata Pekey via telepon di Kota Jayapura, Jumat (26/12/2025).
Menurut Pekey setiap pasien yang datang ke RSUD Jayapura, baik melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) maupun jalur lainnya, tetap mendapatkan pemeriksaan medis terlebih dahulu sesuai prosedur. Bahkan, dalam kasus tersebut, pasien sudah diperiksa dan disiapkan tempat tidur sebelum proses administrasi dilakukan.
Kemudian, tambah Pekey, pertanyaan petugas mengenai kepemilikan BPJS, kemampuan pembiayaan, serta asal daerah pasien merupakan prosedur standar untuk menentukan skema jaminan kesehatan, bukan bentuk penolakan pelayanan.
RSUD Jayapura, lanjutnya, memiliki sistem jaminan berlapis bagi pasien. Mulai dari BPJS Kesehatan, kerja sama pembiayaan dengan daerah, hingga jaminan internal rumah sakit bagi pasien yang tidak memiliki jaminan apa pun.
“Kami punya tiga sampai lima lapis jaminan. Kalau pasien tidak punya BPJS atau tidak mampu, rumah sakit tetap menyiapkan pembiayaan. Sudah lebih dari 90 pasien berat kami layani dengan skema ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, pasien dalam kasus tersebut tidak ditolak, melainkan memilih pulang atas keputusan keluarga sendiri karena merasa tidak nyaman dengan komunikasi yang terjadi.
“Kalau pasien memilih pulang, kami tidak bisa memaksa. Tapi yang perlu diluruskan, rumah sakit tidak pernah menolak pasien,” ujarnya.
Menanggapi keluhan yang disampaikan melalui media sosial, manajemen RSUD Jayapura mengakui bahwa masyarakat kerap menjadikan platform digital sebagai sarana pengaduan. Ke depan, rumah sakit yang dipimpinnya berencana menyiapkan saluran pengaduan resmi agar keluhan dapat ditangani lebih cepat dan tepat.
“Ke depan akan kami siapkan nomor pengaduan dan kanal resmi, supaya masyarakat tidak perlu mengadu ke media sosial terlebih dahulu,” katanya.
Ia menambahkan, dari sisi pelayanan RSUD Jayapura juga terus meningkatkan kapasitas dengan memperluas IGD, membuka layanan tambahan di lantai dua, serta menambah ruang rawat untuk mengantisipasi lonjakan pasien rujukan dari berbagai daerah.
Pekey mengimbau masyarakat agar memahami alur pelayanan kesehatan, terutama perbedaan antara IGD dan rawat jalan, guna menghindari kesalahpahaman.
“Dalam kondisi darurat, siapa pun pasti kami layani. Jangan takut soal biaya, sampaikan saja dengan baik, kami akan bantu sesuai kebijakan yang berlaku,” ujarnya.
Meski begitu, kata Pekey, kasus tersebut menjadi pembelajaran bersama agar komunikasi antara rumah sakit dan masyarakat terus diperbaiki.
“Tujuan kami satu, yakni menyelamatkan pasien. Jangan sampai miskomunikasi justru merugikan pasien,” katanya. (*)
Discussion about this post