Manokwari, Jubi – Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Papua Barat memberi catatan penting kepada dua pemerintah daerah. Kabupaten Teluk Wondama disorot atas buruknya pelayanan JKN, sementara Kabupaten Kaimana dinilai lemah dalam pengelolaan aset, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan di Manokwari, Selasa (13/1/2025).
Kepala BPK Perwakilan Papua Barat, Agus Priyono mengatakan selama 35 hari bekerja, BPK menghasilkan beberapa temuan dan rekomendasi sebanyak 135 rekomendasi di Wondama maupun Kaimana.
“Pemda Wondama belum sepenuhnya menyediakan SDM kesehatan ini masalah klasik, akibatnya nanti tidak tertangani masalah kesehatan di Puskesmas,” ucapnya.
Terdapat 41 layanan yang harus ditangani semuanya terutama di Puskesmas demikian juga di rumah sakit.
“Resikonya tidak tercapai layanan dan standar kesehatan, kami rekomendasikan agar dipetakan dan memenuhi SDM di bidang kesehatan paling tidak memberikan beasiswa bagi tenaga dokter,” tuturnya.
Kesimpulan, BPK memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. Namun, BPK menekankan perlunya upaya perbaikan segera.
“Jika permasalahan yang menghambat program JKN tidak segera ditangani, hal ini akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah 3T dan DTPK,” kata Agus
Kepala BPK menyebut saat memotret Wondama sebagai daerah 3T dan DTPK pihaknya memberikan rekomendasi perbaikan terutama klaim JKN dan SDM Kesehatan.
“Sebagai visi misi kepala daerah bagaimana memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Agus Priyono
Terpisah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama Aser Waroy mengaku soal hasil LHP pemeriksaan di bidang kesehatan dia mendukung adanya perbaikan.
“Kami memberikan porsi DAU untuk kesehatan 30 persen dan itu besar sekali tetapi kami tidak pernah melakukan evaluasi dan monitor bagaimana kesiapan tenaga medis sampai ke Puskesmas begitu juga obat-obatan sampai ke Puskesmas,” kata Sekda.
Waroy baru menyadari bahwa Pemda melakukan pembangunan kesehatan tetapi tidak pernah menyelesaikan masalah kesehatan.
“Setelah ini baru saya sadar, kami ini melakukan pembangunan kesehatan tetapi tidak pernah menyentuh dan menyelesaikan masalah kesehatan, minimal mengurangi saja,” kata Aser
Diakui bahwa Sumber daya manusia yang kurang seperti misalnya dokter gigi di Teluk Wondama hanya ada di Puskesmas Wasior dan rumah sakit
“Di Puskesmas lain tidak ada, tetapi peralatan medis ada khusus untuk pelayanan gigi namun tidak didukung dengan listrik ini kan sayang, ini akan saya sampaikan ke Bupati,” ucapnya.
Di Teluk Wondama terdapat 13 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah.
Untuk Pemerintah Kabupaten Kaimana, kepala BPK menyampaikan bahwa Efektivitas Manajemen Aset milik daerah itu dalam pemeriksaan dilakukan atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2024 hingga Semester I 2025 pada Pemerintah Kabupaten Kaimana.
“Kesimpulan BPK mencatat perlunya perhatian serius pada beberapa area krusial, yaitu Digitalisasi penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), Kegiatan pengamanan BMD, Kegiatan pemanfaatan BMD,” kata Agus
BPK menyimpulkan bahwa tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam mendukung manajemen aset akan terhambat secara signifikan.
Atas temuan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada para Kepala Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut sesuai dengan rincian dalam LHP yang telah diserahkan.
“Kami berharap hasil pemeriksaan ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dukungan dari para Kepala Daerah sangat kami apresiasi demi mewujudkan clean and good governance di Tanah Papua,” ujar perwakilan BPK Provinsi Papua Barat dalam sambutannya.
BPK juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah atas kerja sama yang baik selama proses pemeriksaan berlangsung.
Penyerahan LHP dihadiri Bupati Kaimana Ahmad Hasan dan juga Sekretaris Daerah dan Ketua DPRK Teluk Wondama Papua Barat.
Bupati Kaimana Ahmad Hasan menyadari hal itu dan berjanji akan menjalankan rekomendasi BPK terhadap LHP Pemda Kaimana.
“Khusus untuk Kabupaten Kaimana hasil pemeriksaan dan rekomendasi Insha Allah kami akan perhatikan dengan sungguh-sungguh dan akan kami tindak lanjuti, agar supaya adanya perbaikan di pemerintahan lebih khusus manajemen aset,” kata Hasan Bupati Kaimana.
Dia mengakui bahwa ada kelemahan dalam mengelolah aset daerah baik aset yang besar maupun aset kecil.
“Bahkan dari ketidakcermatan dalam melakukan perekaman aset ditemukan aset daerah yang hilang, ini merupakan temuan yang buruk, bagi manajemen pengelolaan aset,” ungkapnya
Dia mengingatkan pihak yang menerima dan menggunakan aset daerah agar sejak awal direkam agar tidak ditunggu hingga tercecer.
“Seperti dokumen-dokumen kendaraan bermotor, ini berkaitan dengan aset milik daerah ke depan kita coba lakukan perbaikan,” ujarnya.(*)
Discussion about this post