Sorong, Jubi – Keselamatan warga sipil di Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat harus menjadi prioritas utama pasca peristiwa baku tembak antara TPNPB OPM Kodap IV Sorong Raya dengan Satgas Yonif 410/Alugoro, Sabtu (11/10/2025). Dalam peristiwa itu, satu anggota TNI meninggal dunia, satu pucuk senapan anggota hilang, dan ratusan warga sipil mengungsi.
Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, melalui siaran pers, Sabtu (11/10/2025).
“Kami menerima informasi bahwa telah terjadi penyerangan di Kampung Moyeba yang mengakibatkan satu prajurit TNI tewas dan tiga lainnya kritis dan Kelompok penyerang yang diduga bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) disebut membawa kabur satu pucuk senjata organik laras panjang milik aparat,” ungkap Warinussy.
Ia menyebut bahwa pasca peristiwa tersebut, situasi di lapangan sangat mencekam dan Informasi yang diperoleh LP3BH menunjukkan bahwa puluhan hingga ratusan warga sipil kini melarikan diri ke hutan di wilayah Distrik Moskona Utara untuk menyelamatkan diri dari potensi operasi militer, setelah kontak tembak tersebut.
“Kami sangat khawatir dengan keselamatan masyarakat sipil di Moyeba dan sekitarnya. Mereka bukan pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata namun justru sering menjadi korbanm” katanya.
ia meminta otoritas sipil dan militer di Teluk Bintuni harus segera mengambil langkah langkah konkret untuk menjamin keselamatan warga sipil.
LP3BH Manokwari menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara terukur dan profesional harus sesuai prinsip hak asasi manusia. Ia menolak keras segala bentuk tindakan represif yang membabi buta terhadap masyarakat sipil di sana.
“Jangan ada langkah langkah yang justru memperluas penderitaan masyarakat dan Penegakan hukum harus mengutamakan pendekatan kemanusiaan, bukan kekerasan. Negara wajib hadir untuk melindungi warga sipil, bukan membuat mereka semakin menderita,” ujarnya.
Warinussy juga menyoroti pentingnya peran otoritas sipil di Kabupaten Teluk Bintuni agar tidak membiarkan seluruh kendali lapangan hanya di tangan aparat keamanan. Menurutnya, pemerintah daerah wajib aktif memastikan perlindungan terhadap kepala kampung aparat distrik, dan seluruh warga di sana.
Ia mendesak Bupati Teluk Bintuni untuk segera turun tangan memastikan tidak ada warga yang dikriminalisasi pasca peristiwa ini. Pada umumnya di Papua, setelah peristiwa seperti ini, masyarakat lokal yang tidak tahu menahu justru dituduh sebagai bagian dari kelompok bersenjata.
“Kami LP3BH juga meminta agar akses investigasi dibuka secara adil dan profesional bagi lembaga independen termasuk lembaga HAM dan organisasi masyarakat sipil,” katanya.
Investigasi harus transparan akuntabel, dan tidak boleh ditutup tutupi, dan tidak hanya versi aparat. Ia meminta adanya akses bagi lembaga sipil untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi di Moyeba. “Ini penting untuk mencegah disinformasi dan kriminalisasi warga,” ujar Warinussy.
Ia menilai bahwa setiap konflik bersenjata di tanah Papua selalu menimbulkan dampak paling berat bagi masyarakat sipil, dan terutama perempuan dan anak anak yang harus mengungsi di tengah hutan tanpa makanan obat, dan perlindungan.
Ia sudah berkali kali melihat pola yang sama terjadi setiap kali terjadi kontak senjata. “Warga selalu jadi korban. Rumah mereka dibakar, kebun ditinggalkan dan banyak anak-anak tidak sekolah serta trauma berkepanjangan menghantui mereka. Ini tidak boleh dibiarkan lagi!” katanya.
LP3BH, kata Warinussy, terus memantau situasi kemanusiaan di wilayah wilayah konflik di seluruh Tanah Papua, terutama di Teluk Bintuni dan Pegunungan Arfak, di mana laporan pengungsian warga sipil sering tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Kami meminta aparat keamanan menahan diri dan menghormati hukum humaniter internasional dalam setiap operasi di wilayah sipil. Karena tindakan berlebihan hanya akan memperburuk situasi dan memicu siklus kekerasan baru,” ujar Warinussy.
Warinussy meminta Komnas HAM RI, Komnas Perempuan dan lembaga lembaga gereja di Tanah Papua untuk turun langsung untuk melakukan pemantauan lapangan agar situasi kemanusiaan di Moyeba tidak memburuk.
“Kami berharap lembaga gereja juga bersuara dan menemani masyarakat yang kini berada di hutan dan Jangan biarkan mereka kelaparan atau sakit tanpa pertolongan dan Negara harus memberi akses kemanusiaan bagi lembaga sipil yang ingin membantu,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak akan pernah berhasil dengan pendekatan militeristik. Pemerintah pusat harus membuka ruang dialog yang jujur dan bermartabat dengan semua pihak, termasuk kelompok pro-kemerdekaan di seluruh tanah Papua.
“Dialog adalah jalan keluar dan bukan peluru. Pemerintah Indonesia harus berani mengakui bahwa kekerasan selama ini tidak menyelesaikan masalah da justru menambah luka bagi rakyat Papua jadi Ini saatnya pendekatan kemanusiaan dikedepankan,” tuturnya.
Sebelumnya Juru Bicara (Jubir) TPNPB OPM, Sebby Sambom membenarkan kontak tembak tersebut. Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan Operasi TPNPB Kodap IV Sorong Raya, Mayor Mafred Fatem.
“Kami, komando pusat, telah menerima laporan ini secara resmi dan memastikan bahwa seluruh tindakan pasukan di lapangan merupakan tanggung jawab penuh struktur TPNPB. Kami siap menghadapi konsekuensi politik maupun militer atas keputusan kami,” katanya dalam siaran pers yang diterima media.
Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM juga telah menerima informasi adanya warga yang mengungsi ke hutan dan distrik distrik lain dan meminta lembaga lembaga kemanusiaan yang netral untuk turun langsung memantau situasi lapangan dan memberikan perlindungan bagi warga sipil yang terdampak konflik.
“Kami mengimbau lembaga kemanusiaan internasional maupun nasional agar memantau dan memberikan bantuan kepada para pengungsi di Moskona Utara dan sekitarnya. Situasi di lapangan tidak aman bagi masyarakat sipil,” tegas Sebby.
Dalam siaran persnya, manajemen pusat TPNPB-OPM juga menuding bahwa aparat keamanan Indonesia melakukan pengejaran terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam kontak tembak.
Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di Tanah Papua dan penangkapan terhadap warga sipil. “Jika ingin menghadapi kami, silakan hadapi pasukan kami di medan perang, bukan rakyat tak bersenjata,” ujar Sebby.(*)
Discussion about this post