Merauke, Jubi – Curah hujan tinggi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan dan sekitarnya pada Jumat (4/4/2025) malam menyebabkan banjir melanda sebagian wilayah Kota Merauke. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah warga was-was rumah mereka digenangi air.
Pantauan Jubi di Merauke, Sabtu (5/4/2025), sejumlah ruas jalan dan pemukiman di antaranya Jalan Pendidikan, Ahmad Yani, Gak, Ermasu, Blorep, perumahan Arwana di Lampu Satu dan sebagian wilayah Seringgu digenangi air setinggi lutut orang dewasa. Warga di sejumlah pemukiman dan tempat usaha terpaksa mengamankan barang-barang mereka dari genangan air.
Salah satu warga Merauke, Muhammad Abdul mengatakan masalah banjir di Merauke terjadi setiap tahun. Beberapa pemukiman dan tempat usaha selalu menjadi sasaran banjir di kala musim hujan. Karenanya, masyarakat membutuhkan langkah solutif pemerintah untuk menyelesaikan persoalan banjir di sana.
“Persoalan banjir di wilayah Kota Merauke tidak bisa diatasi dengan hanya dengan pejabat atau kepala daerah datang mengunjungi tempat-tempat yang terdampak banjir. Masyarakat butuh solusi penanganannya. Tata kota Merauke harus dibenahi, karena setiap musim hujan, sejumlah ruas jalan dan pemukiman selalu menjadi langganan banjir,” kata Abdul.
Warga lainnya di Jalan Timor mengaku tidak dapat tidur saat hujan deras Jumat malam. Mereka khawatir jika rumah terendam air. beberapa warga di sana sudah mengamankan barang-barang mereka, takut air saluran meluap dan masuk rumah.
“Kami tidak tidur saat hujan semalam. Di kompleks kami, ada tetangga yang sudah angkat barang-barang dan perabot dipindahkan di tempat aman. Memang benar, pada saat hujan semakin deras, air masuk ke beberapa rumah. Kami berharap pemerintah dapat mengatasi persoalan banjir di Merauke,” kata Elisabeth Kartini, warga Jalan Timor.
Menyikapi persoalan banjir di Kota Merauke, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo melakukan rapat bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua Selatan, Balai Wilayah Sungai dan jajaran pada Sabtu (5/4/2025) siang.
Apolo mengatakan masalah banjir di wilayah Merauke yang belakangan terjadi merupakan bencana. Meski skala kecil, namun banyak harta benda masyarakat yang rusak. Pemerintah provinsi dan kabupaten serta instansi vertikal dari kementerian akan segera melakukan langkah-langkah konstruktif untuk menangani persoalan dimaksud.
“Tidak mungkin kita bikin dengan cepat ibarat membalikkan telapak tangan, tapi paling tidak ada langkah-langkah konstruktif dan terukur yang kita lakukan tahap demi tahap, khusus untuk urusan penanganan banjir di Kota Merauke,” kata Apolo.
Apolo mengatakan penanganan banjir di Merauke perlu dilakukan dengan tiga cara. Pertama dengan metode struktur, yakni menginventarisir semua saluran air (saluran induk, sekunder dan tersier). Selanjutnya dilakukan pembagian kewenangan pemiliharaan saluran air, baik oleh BWS, pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Kedua itu metode non struktur. Ini terkait dengan penanganan sampah, pembukaan lahan hutan, kebun dan sebagainya. Ketiga itu penegakan hukum. Kita perlu buat aturan dalam bentuk Perda yang terkait dengan ijin pembangunan, pengelolaan sistem drainase, penanganan sampah dan sebagainya,” ujar dia. (*)
Discussion about this post