Nabire, Jubi – Setelah tujuh bulan konflik yang terjadi di Topo, distrik Uwapa, Nabire, Papua Tengah akibat sengketa tapal batas tanah, akhirnya ketiga suku di antaranya suku Mee, Wate dan Dani, sepakat berdamai. Perdamaian ini menjadi kebahagiaan semua pihak khususnya bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten bersama aparat TNI/Polri.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk memimpin langsung proses perdamaian antara Suku Mee, Suku Dani dan Suku Wate atas konflik di Topo Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire yang telah terjadi sejak 5 Juni 2023 lalu.
Perdamaian itu digelar aula Mapolres Nabire, Kamis, (14/12/2023) dihadiri masing-masing kepala suku yang sebelumnya bertikai. Rapat perdamaian yang digelar kurang lebih 2 jam itu berbuah hasil yang baik, yakni ketiganya bersepakat berdamai dan saling hidup rukun kembali.
“Puji Tuhan konflik di Topo selesai. Ketiganya sudah saling menerima berdamai dan akan hidup rukun. Kita tentu bahagia, apalagi ini sudah memasuki bulan Natal dan saya pikir perdamaian ini menjadi kado natal yang indah bagi masyarakat,” kata Haluk.
Menurut Haluk, setelah perdamaian yang difasilitasi pemerintah ini terwujud, selanjutnya masyarakat Suku Mee, Dani dan Wate akan melakukan acara perdamaian di dalam suku masing-masing. Ia berharap apa yang terjadi di Topo menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat yang ada di Papua Tengah.
“Saya harapkan konflik berkepanjangan seperti ini tidak boleh lagi terjadi. Kalau ada masalah saya harap segera diatasi dengan baik, kita pemerintah ada disini. Bahkan ada aparat kepolisian atau pihak-pihak yang berkompeten, jadi tidak boleh lagi masalah diselesaikan dengan cara fisik hingga terjadi pertumpahan darah,” katanya.
Ia menekankan kepada masyarakat di delapan kabupaten jika ada masalah-masalah di lingkungan dan keluarga harus diselesaikan dengan baik.
“Dan pada kesempatan ini, kami berterima kasih kepada Kapolres, Dandim, Kejaksaan dan semua pihak yang dengan sabar menghadapi masyarakat, hingga akhirnya perdamaian terjadi,” katanya.
Pada perdamaian itu telah disepakati lima poin, yakni pertama bersepakat bahwa atas hak ulayat antara Suku Wate dan Suku Mee adalah Bukit Rindu. Kedua bersepakat bahwa pelepasan tanah adat seluas 1.000 x 3.000 m persegi di Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire merupakan milik dari Ishak Talenggen.
Poin ketiga bersepakat bahwa wilayah pendulangan KM 64, KM 74, KM 80 dan KM 86 merupakan tanah milik Suku Mee dan oleh siapa pun ingin beraktivitas mencari kayu atau emas harus mendapat persetujuan dari Suku Mee.
Poin keempat bersepakat untuk menerima uang perdamaian sebesar Rp 2,3 miliar yang diperuntukan untuk acara perdamaian sesuai dengan kearifan lokal. Poin kelima bersepakat bahwa dengan ditandatanganinya surat perjanjian damai ini, permasalahan Suku Mee, Suku Dani dan Wate selesai.
Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik mengatakan dengan adanya perdamaian ini, maka tanggap darurat konflik Topo ditutup.
Ia berharap konflik di Topo tak terulang lagi dan masyarakat bisa kembali hidup rukun dan saling bergandengan tangan untuk membangun daerah ini.
“Jadi anggaran Rp 2,3 miliar yang diperuntukan bagi masyarakat Suku Mee, Suku Dani dan Suku Wate merupakan anggaran penyelesaian konflik Topo. Selanjutnya anggaran itu akan digunakan masing-masing suku untuk melakukan prosesi adat diinternal suku masing-masing,” katanya.
Pemerintah dan tiga suku deklarasi damai
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Thephilus Lukas Ayomi membacakan deklarasi damai yang diikuti seluruh perwakilan pemerintah dan tiga suku besar yakni Suku Mee, Suku Dani dan Suku Wate.
Berikut isi deklarasi damai tersebut :
Kami Masyarakat Kampung Kepala Air Topo Dengan Masyarakat Kampung Topo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah menyatakan:
1) Kami bersepakat Damai dan tidak akan bertikai kembali serta menyatakan konflik telah selesai.
2) Kami sepakat menjalin Persaudaraan sebagai Masyarakat Adat di Tanah Papua.
3) Kami bersepakat menjaga toleransi kekerabatan dan kerukunan untuk hidup berdampingan.
4) Kami berjanji akan menjaga Kamtibmas tetap aman damai dan kondusif di wilayah Kabupaten Nabire.
5) Penyerahan dana perdamaian dari Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Nabire kepada Perwakilan Suku Mee, Suku Dani, dan Suku Wate. (*/Abeth You)
