Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat atau KNPB menyatakan situasi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kini darurat militer dan kemanusiaan.
Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara KNPB, Ogram Wanimbo menyikapi penembakan 12 warga sipil di Intan Jaya pada 15 Oktber 2025, dan berbagai operasi militer yang disebut terus terjadi di wilayah itu demi kepentingan pengamanan Blok Wabu.
“Situasi darurat keamanan yang terjadi akibat konflik bersenjata antara TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) dan TNI-Polri mengakibatkan terjadinya pengungsian warga sipil di kampung-kampung di Intan Jaya, yang sampai kini sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, perlindungan dan jaminan keselamatan,” kata Ogram Wanimbo dalam siaran pers tertulisnya, Kamis (30/10/2025) malam.
Katanya, KNPB mendesak dan menuntut Pemerintah Indonesia, lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, dan badan-badan advokasi internasional untuk melakukan investigasi atas tragedi kemanusiaan “Soanggama Berdarah”.
Menurutnya, dalam peristiwa itu 12 warga sipil tidak berdosa, yang mana di antaranya adalah seorang ibu dan satu orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ikut menjadi korban.
“[Mereka] dibantai oleh militer Indonesia di Kampung Soanggama, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya pada 15 Oktober 2025,” ucapnya.
KNPB juga mendesak semua pihak untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pengungsi di Intan Jaya, dan menuntut Pemerintah Indonesia segera menarik militer dari Intan Jaya yang didatangkan ke wilayan itu untuk kepentingan pengamanan negara guna eksploitasi tambang emas di Blok Wabu.
Menyikapi situasi yang anggaran darurat militer dan kemanusiaan di Intan Jaya, KNPB pun menyerukan beberapa poin antaranya, KNPB mengutuk Keras pembantain 12 warga sipil di Soanggama , Intan Jaya dan menyatakan bahwa 15 Oktober sebagai hari peringati pembantaian massal 12 warga sipil di Intan Jaya.
KNPB menuntut Pemerintah Indonesia, segera menarik militer Indonesia dari Intan Jaya, dan mencabut seluruh pos-pos militer yang dibangun di Intan Jaya, karena mengganggu keamanan masyarakat.
KNPB mendesak semua Lembaga advokasi independen internasional untuk melakukan investigasi kasus “Soanggama Berdarah.”
Mendesak palang merah Internasional dan lembaga-lembaga kemanusiaan/HAM internasional turun melihat situasi pengungsi qkibat konflik berenjata antara TPNPB dan TNI-Polri di Intan Jaya.
KNPB menyatakan bahwa pembunuhan 12 warga sipl di Intan Jaya dan pembunuhan lainnya yang pernah terjadi, sebagai tindak pelanggaran HAM berat Pemerintah Indonesia di atas Tanah Papua.
Pemerintah daerah harus mendirikan kamp-kamp pengungsian wwarga sipil di Intan Jaya dan memperhatikan nasib pengungsi.
KNPB bersama rakyat Intan Jaya dan seluruh Rakyat Papua menolak kepentingan negara melalui investasi dalam bentuk apapun terutama eksploitasi sumber daya alam di Intan Jaya dan ekspoitasi lainnya di seluruh Tanah Papua.
Segera berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat bangsa Papua melalui referendum di Papua Barat. (*)
Discussion about this post