Jayapura, Jubi – Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Jayapura dalam waktu dekat akan membuka program “hospital based” sebagai upaya mempercepat pemenuhan dan pemerataan tenaga dokter spesialis di Tanah Papua.
Ketua Unit Fungsional Pendidikan RSUD Jayapura, Dr. dr. Hermanus Suhartono, Sp.OG., Subsp.FER, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri untuk menyampaikan rencana pembukaan program tersebut sekaligus meminta dukungan pemerintah daerah.
“Kami bertemu dengan Gubernur Papua sehubungan dengan rencana membuka pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang pertama di RSUD Jayapura dengan sistem hospital based atau berbasis rumah sakit,” kata Hermanus di Kota Jayapura, Jumat (13/3/2026).
Ia menjelaskan, pada tahap awal program RSUD Jayapura akan membuka pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi, kemudian pada periode berikutnya akan menyusul program pendidikan bedah, anak, dan penyakit dalam.
Menurut ia, RSUD Jayapura diharapkan menjadi satu-satunya rumah sakit pendidikan di Provinsi Papua yang dapat melayani berbagai pusat pendidikan tenaga kesehatan.
“Kami berharap RSUD Jayapura menjadi rumah sakit pendidikan utama di Provinsi Papua untuk melayani pusat-pusat pendidikan, baik kedokteran, perawat, bidan, maupun tenaga penunjang medis lainnya,” ujarnya.
Ia mengatakan program pendidikan berbasis rumah sakit tersebut menjadi kebanggaan bagi Papua karena membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan spesialis tanpa harus keluar dari wilayah Papua.
“Program hospital based ini memungkinkan dokter-dokter dari kabupaten yang belum memiliki spesialis untuk sekolah di RSUD Jayapura, sehingga setelah selesai mereka bisa kembali melayani masyarakat di daerah masing-masing,” katanya.
Hermanus menambahkan, keunggulan program ini adalah seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.
“Peserta tidak membayar biaya pendidikan karena operasionalnya didukung oleh Kementerian Kesehatan melalui APBN. Bahkan peserta juga akan mendapatkan uang saku selama mengikuti pendidikan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah asal peserta juga diharapkan memberikan dukungan berupa tempat tinggal dan biaya hidup selama menjalani pendidikan.
Ia mengungkapkan, kebutuhan dokter spesialis di Papua masih sangat besar karena masih banyak kabupaten yang belum memiliki tenaga spesialis.
“Masih banyak kabupaten yang kosong. Di Provinsi Papua saja ada empat kabupaten yang belum memiliki dokter spesialis, dan itu akan menjadi prioritas pertama kami untuk direkrut,” ujarnya.
Program pendidikan ini juga diharapkan dapat menjawab persoalan minimnya dokter spesialis yang kembali bertugas di Papua setelah menyelesaikan pendidikan di luar daerah.
“Program spesialisasi sebelumnya pada 2012–2017 menghasilkan sekitar 60 dokter, tetapi yang kembali bekerja di Papua hanya lima orang. Karena mereka membiayai sendiri, kami tidak bisa mewajibkan mereka kembali,” katanya.
Melalui program yang didukung langsung oleh Kementerian Kesehatan ini, para peserta diharapkan dapat kembali mengabdi di wilayah Papua setelah menyelesaikan pendidikan.
“Karena program ini dibiayai negara, maka para dokter diharapkan kembali bekerja di Tanah Papua untuk melayani masyarakat,” tegasnya.
Saat ini, RSUD Jayapura juga tengah memfinalisasi persiapan pembukaan program pendidikan tersebut bersama Kementerian Kesehatan dan kolegium terkait.
“Kami sudah siap. Targetnya program ini mulai berjalan pada April dengan perguruan tinggi mitra Universitas Gadjah Mada. Pembukaan nanti juga direncanakan langsung oleh Pak Gubernur bersama para peserta didik yang sudah direkrut,” katanya.
Ia menambahkan, minat dokter untuk mengikuti program ini cukup tinggi, terutama dari daerah-daerah yang belum memiliki dokter spesialis.
“Animo sangat baik karena banyak dokter dari daerah yang memang membutuhkan kesempatan ini. Dengan sistem hospital based, mereka tidak perlu khawatir biaya dan bisa menyelesaikan pendidikan tanpa putus di tengah jalan,” ujarnya. (*)
Discussion about this post