Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri memastikan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membayar ganti rugi kepada nelayan yang terdampak aktivitas survei seismik di perairan Papua.
“Dipastikan dalam waktu tidak terlalu lama pembayaran akan masuk ke rekening para nelayan sesuai dengan koordinat rumpon yang ada. Karena tiap diangkat rompong itu sudah ditentukan koordinatnya,” kata Fakhiri di Kota Jayapura, Selasa (17/3/2026).
Fakhiri mengaku setelah mengetahui adanya kemarahan para nelayan yang terdampak aktivitas seuvei seismik, ia langsung mengundang sejumlah instansi terkait untuk meminta penjelasan terkait kejadian tersebut.
“Saya langsung minta penjelasan setelah malam saya membaca di medsos, saya panggil Kepala Dinas ESDM dengan Kepala Dinas Perikanan, termasuk teman-teman dari Migas untuk mendengar langsung apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Dari hasil pertemuan itu, Fakhiri menyebutkan bahwa sosialisasi terkait kegiatan survei seismik ESDM sebenarnya telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya.
Meski demikian, ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan isu tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Padahal dalam pelaksanaan survei seismik, alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon yang berada di jalur survei seismik akan diangkat atau diputus, namun akan disertai dengan mekanisme penggantian oleh pemerintah melalui kementerian terkait.
“Kami pastikan apa yang dilewati oleh kapal seismik untuk kepentingan melakukan survei tentunya akan diangkat atau diputus rumpon-rumponnya. Ini ada pergantian oleh Kementerian dan kemarin sudah disepakati,” jelasnya.
Ia merinci, untuk rumpon yang berada di bawah 11 mil akan diberikan kompensasi sekitar Rp44 juta, sedangkan yang berada di atas 12 mil akan diganti sekitar Rp120 juta.
Selain itu, pembayaran akan dilakukan secara transparan berdasarkan data koordinat rumpon yang telah terverifikasi.
“Dipastikan dua minggu kemudian pembayaran akan masuk ke rekening sesuai dengan koordinat rompong yang ada. Karena tiap diangkat rompong itu sudah mereka tentukan koordinatnya,” katanya.
Dengan sistem tersebut, Gubernur Fakhiri menegaskan tidak akan ada pihak yang bisa mengklaim secara tidak sah.
“Jadi tidak mungkin lagi ada yang main-main mengaku-ngaku saya punya rumpon, karena semua rumpon yang diangkat itu tercatat dengan baik di mana koordinatnya,” tegasnya.
Gubernur Fakhiri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak serta mengimbau agar tidak terjadi kegaduhan.
“Saya minta maaf kepada masyarakat yang kemarin terganggu. Dan juga saya berpesan kepada semua masyarakat, jangan membuat kegaduhan. Karena pemerintah lakukan perhatian ini untuk kebaikan masyarakat juga,” katanya.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap melindungi hak-hak nelayan. “Sebagai gubernur saya pastikan hak-hak nelayan, hak-hak masyarakat harus kita ganti,” ujarnya. (*)
Discussion about this post