Jayapura, Jubi — Sebanyak 34 kasus HIV baru telah dicatat oleh Kementerian Kesehatan dan Layanan Medis (MHMS) Kepulauan Solomon, sehingga total kumulatif kasus HIV yang terdata menjadi 79.
Dari 34 kasus baru tersebut, 25 di antaranya laki-laki dan 9 lainnya perempuan. Demikian dikutip Jubi.id dari laman solomonstarnews.com, Senin (8/12/2025).
Hal ini diumumkan oleh Menteri Kesehatan, Yang Terhormat Dr. Paul Popora Bosawai, pada Senin, 1 Desember 2025, dalam perayaan Hari AIDS Sedunia.
Mengutip situs resmi unaids.org, tema Hari AIDS Sedunia 2025 adalah “Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response” atau “Mengatasi Disrupsi, Mentransformasi Respons AIDS”.
Dalam sambutannya, Dr. Bosawai menyampaikan bahwa sebelum tahun 2024, kementerian hanya mendeteksi rata-rata 1 hingga 2 kasus per tahun. Namun, pada tahun lalu terjadi lonjakan dengan tercatatnya 8 kasus baru.
“Tahun ini kami mencatat 34 kasus baru, sehingga total kumulatifnya menjadi 79. Dari 34 kasus baru ini, 25 kasus adalah laki-laki dan 9 kasus perempuan,” katanya.
“Jumlah total klien positif saat ini adalah 48. Tiga di antaranya tidak menjalani pengobatan, 27 meninggal akibat HIV stadium lanjut dan komplikasinya, dan 4 orang telah kembali ke negara asal mereka,” tambahnya.
Secara regional, negara tetangga seperti Fiji dan PNG juga mengalami peningkatan besar kasus HIV. Fiji mengumumkan wabah HIV tahun lalu, diperparah oleh penggunaan narkoba jenis amfetamin intravena. Sementara itu, PNG mencatat 11.000 kasus baru, dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kita berisiko tinggi mengimpor lebih banyak kasus HIV karena seringnya perjalanan warga Kepulauan Solomon ke Fiji dan PNG,” ujar Dr. Bosawai.
Meski demikian, Kementerian Kesehatan melalui Program Nasional HIV, IMS, dan Hepatitis Virus, bersama mitra-mitranya, berkomitmen menanggulangi lonjakan tersebut dengan memperbarui dan mengembangkan kebijakan, strategi, serta pedoman penanganan HIV.
“Kita perlu memperkuat strategi pencegahan, pengujian/penyaringan, dan pengobatan, serta mendesentralisasikan layanan hingga tingkat provinsi. Strategi pencegahan penularan HIV, sifilis, dan Hepatitis B dari ibu ke anak harus tangguh dan berkelanjutan. Pelatihan tenaga kesehatan tentang layanan HIV juga harus disesuaikan di seluruh negeri.
“Kita harus memastikan ketersediaan komoditas dan barang konsumsi HIV, dan memastikan distribusinya merata ke semua provinsi. Kolaborasi dan komitmen yang kuat antara pemangku kepentingan, LSM, OMS, gereja, masyarakat, dan para pemimpin sangat dibutuhkan untuk keberhasilan respons HIV.”
Selain itu, Perdana Menteri, Yang Terhormat Jeremiah Manele, setelah mengetahui situasi terkini, menyatakan bahwa kondisi HIV di negara itu merupakan “masalah nasional yang memprihatinkan.”
Menteri Kesehatan mengapresiasi dukungan para mitra pembangunan, termasuk DFAT dalam pendanaan dan prioritas program respons HIV Nasional, WHO atas dukungan teknis, serta SIPPA sebagai mitra pelaksana. (*)
Discussion about this post