Jayapura, Jubi – Kekerasan suku yang berasal dari proyek sumber daya alam tidak akan berakhir sampai pemerintah turun tangan dan menyelesaikan masalah yang sudah lama ada.
Hal ini dikatakan seorang akademisi Papua Nugini ilmuwan politik Michael Kabuni kepada rnz.co.nz yang dikutip Jubi.id Rabu (2/10/2024).
Dia memberikan komentar menyusul kekerasan mematikan terbaru yang terjadi di lokasi Tambang Porgera di Provinsi Enga.
Kabuni, yang sedang menyelesaikan gelar doktornya di Universitas Nasional Australia dan menjadi staf di Universitas Papua Nugini, mengatakan pemerintah tidak bisa lagi menyerahkan identifikasi pemilik tanah asli kepada perusahaan sumber daya.
“Perusahaan sumber daya alam menugaskan penelitian tersebut untuk identifikasi pemilik lahan, bukan pemerintah,” katanya.
“Perusahaan sumber daya alam terlibat dalam pembayaran konsultan untuk melaksanakan proses identifikasi lahan ini, dan perusahaan sumber daya alam memeriksa laporan ini. Setelah perusahaan sumber daya alam merasa puas, mereka memberikannya kepada pemerintah,” tambahnya.
Ia mengatakan kepentingan perusahaan sumber daya adalah meraih laba dan memulai proyek secepat mungkin.
“Mengidentifikasi pemilik tanah yang tepat akan memakan waktu yang sangat lama dan mungkin memerlukan biaya yang sangat mahal,” katanya.
“Jadi, menurut saya, mereka tidak bekerja dengan baik, terbukti dari banyaknya kekerasan yang terjadi di sekitar wilayah sumber daya.”
Ia mengatakan tidak ada logika dalam mendelegasikan tugas krusial seperti itu – pemerintah harus menanganinya.
Ia mengatakan saat ini di Porgera, meski terjadi pertikaian suku, “pemerintah dan perusahaan masih berupaya mengidentifikasi pemilik tanah yang tepat”.
“Dan itu memberi Anda gambaran bahwa proses identifikasi pemilik tanah pada tahun 1990-an ketika Porgera mulai beroperasi, mungkin tidak dilakukan dengan benar,” katanya.
Kabuni menunjuk mereka yang bukan penerima manfaat langsung dari royalti tambang tetapi tetap terkena dampaknya. Misalnya, karena airnya tercemar, sehingga mereka akan tertarik.
Terkait apakah pemerintah akan bereaksi dan melakukan apa yang dibutuhkan, Kabuni mengatakan, “kalau pemerintah serius, pasti akan mengambil tindakan, tindakan pre-emptive.
“Saat ini belum ada dan ketakutan saya adalah selama masalah ini masih ada, akan ada potensi terjadinya kekerasan, karena hal itu sudah jelas.”
“Kami telah melihat masalah-masalah ini berujung pada kekerasan [jika] tidak diselesaikan, maka akan ada potensi kekerasan di masa mendatang. Itulah kekhawatiran saya,” tambahnya. (*)
Discussion about this post