Jayapura, Jubi – Fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina diwarnai sejumlah masalah yang berdampak pada jemaah. Layanan yang menjadi tanggung jawab Mashariq ini tidak bisa diberikan secara optimal sehingga merugikan jemaah.
Beberapa persoalan yang muncul antara lain, tenda Arafah yang sempat dimasuki jemaah non kuota, keterlambatan pemberangkatan dari Muzdalifah ke Mina sehingga jemaah kepanasan, masalah saluran air bersih dan sanitasi di Mina, hingga keterlambatan katering untuk jemaah haji.
“Kita tahu, kemarin, baik di Arafah, Muzdalifah, maupun Mina, banyak persoalan yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Mashariq atau perusahaan yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi,” ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rilisnya, Rabu (5/7/2023).
“Dua hari yang lalu kita bertemu dengan Menteri Haji, untuk menyampaikan beberapa persoalan saat puncak haji. Sebelumnya, kita juga menemui Mashariq untuk melakukan protes yang keras atas pelayanan yang mereka berikan,” sambungnya.
Kementerian Haji dan Umrah Saudi berkomitmen membantu Kementerian Agama. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq F Al-Rabiah bahkan mengaku ikut merasakan sakit atas kondisi yang dialami jemaah haji Indonesia.
“Ini saya mengutip pernyataan Menteri Haji. Saya juga merasakan sakit seperti yang anda rasakan. Begitu katanya kepada saya, dan saya memohon maaf atas kejadian yang tidak mengenakan ini. Insya Allah ini akan menjadi kejadian yang terakhir kalinya,” ujarnya.
Hasil pertemuan dua menteri tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan antara tim Kemenag, Kementerian Haji dan Umrah Saudi Arabia pada hari ini. Kedua pihak sepakat untuk melakukan investigasi atas beberapa persoalan yang muncul mulai di Arafah, Muzdalifah, lalu Mina.
“Saya kenal betul Pak Menteri (Taufiq F Al Rabiah) ini punya komitmen kuat. Maka saya optimis, perbaikan-perbaikan akan terjadi di pelaksanaan haji tahun depan. Kita membuat tim bersama yang insya Allah hasilnya tadi kita sepakati seminggu atau maksimal dua minggu yang akan datang kita sudah dapat hasil investigasinya,” ujarnya.
Menag Yaqut Cholil Qoumas berkomitmen akan berupaya menyempurnakan pelayanan memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, yaitu pemulangan jemaah. Proses pemulangan jemaah akan mulai berlangsung pada 4 Juli sampai 2 Agustus 2023.
Pemulangan terbagi dalam dua gelombang. Jemaah yang diberangkatkan pada gelombang pertama, akan pulang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Tahap ini akan berlangsung dari 4 – 18 Juli 2023.
Sementara jemaah haji yang berangkat pada gelombang kedua, akan menuju Madinah terlebih dahulu mulai 10 Juli 2023. Mereka akan berada di Madinah sekitar delapan atau sembilan hari. Proses pemulangan mereka dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah akan berlangsung dari 19 Juli – 2 Agustus 2023.
“Pasca-Armina, Insya Allah kita akan menyempurnakan pelayanan yang kita berikan, mulai dari konsumsi, bus shalawat, akomodasi, dan semua yang terkait dengan pelayanan yang harus diberikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Kita akan tunaikan tanggung jawab ini dengan tuntas dan sebaik-baiknya,” ujarnya.
“Saya mohon doa, kawan-kawan wartawan semua dan seluruh masyarakat Indonesia agar yang kita ikhtiarkan terkait dengan perbaikan layanan bersama dengan pemerintah saudi benar-benar bisa dicapai sesuai dengan yang kita harapkan,” jelasnya.
Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1444 H Subhan Cholid. Menurutnya, Pemerintah Arab Saudi sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Agama.
“Mereka berjanji akan melakukan investigasi dan hasilnya akan disampaikan dalam satu atau dua minggu ke depan. Hasil itu yang kita tunggu detail-detailnya. Kenapa (di Armina) bisa sampai seperti itu, penyebabnya apa, ini yang kita tunggu,” ujarnya.
Disinggung soal ganti rugi, Subhan menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari Pemerintah Arab Saudi. Sebab, layanan di Armina adalah bagian dari layanan yang sifatnya mandatori dari pemerintah Arab Saudi.
“Kita tunggu hasil investigasinya. Apakah di sana akan dikenakan ganti rugi dan lain sebagainya, itu akan kita tunggu dari hasil investigasinya,” jelasnya. (*)
