Jayapura, Jubi – Harga ikan melambung di Kota Jayapura, Papua. Beberapa jenis ikan besar seperti cakalang, ekor kuning naik hampir dua kali lipat. Jika sebelumnya ikan cakalang ukuran sedang dihargai Rp50.000 hingga Rp70.000, kini naik menjadi Rp100.000 hingga Rp 140.000. Demikian juga ikan ekor kuning, bahkan ikan deho juga ikut naik.
Seorang warga mengeluh atas lonjakan harga ikan di pasar.
“Terus terang harga ikan sekarang mahal,” kata Aloysius Renwarin salah seorang warga yang juga pengacara kepada test.jubi.id dalam pesan singkat, Selasa (31/3/2026).
Sejak Januari 2026, harga ikan di Pasar Hamadi Kota sudah mulai melonjak naik akibat cuaca ekstrem yang melanda Papua beberapa pekan terakhir. Gelombang tinggi dan angin kencang menyulitkan nelayan melaut, sehingga pasokan ikan di pasar menjadi terbatas.
Harga ikan cakalang terus meroket, terutama ikan ekor kuning (tuna yellow fin) mengalami lonjakan tajam. Biasanya kalau normal hanya Rp 50.000,- tetapi saat cuaca buruk tembus harga Rp 200.000,-
Seorang warga Padang Bulan, Hal ini Zadock Ferdinand mengatakan harga ikan ekor kuning masih berkisar antara Rp 150.000 sampai Rp 200.000,- “Iya benar harga ikan cakalang ekor kuning masih mahal,” kata Zadock kepada test.jubi.id saat berbelanja di Pasar Hamadi, Kota Jayapura, Jumat 27 Maret 2026 lalu.
Beberapa pedagang ikan di tempat pelelangan ikan, Hamadi mengatakan bahwa jika sebelumnya ikan ukuran sedang hingga besar seperti ekor kuning, cakalang dan deho dapat dipancing di sekitar rumpon, setelah rumpon dipotong, nelayan memilih menjaring ikan kecil seperti kembung, kawalina bahkan teri.
“Susah cari ikan ekor kuning sekarang, harus ke laut lagi. Apalagi masih gelombang,” katanya.
Survey geologi dan rumpon nelayan
Awal Maret 2026, tim survei geologi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia melakukan kegiatan survei seismik 2D di perairan Jayapura, Sarmi, dan Biak. Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini, sebanyak 58 unit rumpon nelayan di perairan itu dipotong dan dibawa ke darat.
Meskipun pemerintah Provinsi Papua menegaskan akan ada pembayaran ganti rugi kepada pemilik rumpon. Setiap pemilik rumpon dengan jarak di bawah 12 mil laut mendapatkan ganti rugi sebesar Rp44 hingga Rp48,6 juta. Sedangkan untuk rumpon dengan jarak di atas 12 mil mencapai Rp110 hingga Rp120 juta per unit. Pembayaran ini dilakukan langsung ke rekening nelayan berdasarkan koordinat GPS yang telah diverifikasi.
Ganti rugi ini untuk mengurangi kerugian nelayan, tetapi ternyata juga berdampak pada konsumen ikan di Kota Jayapura.
“Kita sebagai konsumen ikan jelas merasa dirugikan karena harga ini terus melonjak tinggi,” kata Aloysius.
Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut untuk mengumpulkan ikan di satu titik. Secara sederhana, rumpon terdiri dari pelampung di permukaan, tali (tali utama), dan pemberat/jangkar di dasar laut, serta daun atau bahan lain yang menjuntai di dalam air.
“Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap,” katanya.
Bagi nelayan, keberadaan rumpon memberikan banyak manfaat nyata, mulai dari efisiensi waktu dan biaya karena mereka tidak perlu lagi mencari ikan terlalu jauh sehingga penggunaan bahan bakar lebih hemat, hingga hasil tangkapan yang lebih stabil karena ikan telah terkonsentrasi di satu titik.
Selain itu, waktu melaut yang lebih singkat turut mengurangi risiko menghadapi cuaca buruk atau gelombang tinggi, sementara kepastian tangkapan yang lebih rutin pada akhirnya berdampak pada peningkatan dan kestabilan karena salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam
Blok Northern Jayapura Papua
Dalam beberapa pekan terakhir, Pemerintah melakukan eksplorasi minyak dan gas atau Migas di teluk Arguni Fakfak, dan di laut Jayapura di tengah krisis energi dunia. Kementerian ESDM melakukan survei dengan menggunakan kapal seismik.
Menurut energyproducers.au, bahwa survei seismik laut adalah metode untuk menentukan fitur geologis di bawah dasar laut, menggunakan proses teknis yang melibatkan pengiriman gelombang suara ke lapisan batuan di bawah dasar laut dan kemudian merekam waktu yang dibutuhkan setiap gelombang untuk memantul kembali serta mengukur kekuatan setiap gelombang yang kembali.
“Ini adalah bentuk eksplorasi awal minyak dan gas yang paling andal dan merupakan proses penting dalam mengidentifikasi fitur geologis yang mungkin mengandung endapan minyak atau gas.”
Survei seismik laut harus segera dilakukan sebelum Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar Indonesia Bid Round 2026 yang akan menawarkan 10 wilayah kerja (WK) migas baru. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan produksi migas sekaligus mendorong masuknya investasi eksplorasi, terutama di wilayah prospektif dan area frontier.
Berdasarkan informasi yang dihimpun ruangenergi.com, sepuluh blok yang akan dilelang tersebut meliputi Puri, Rupat, South Matindok, Karapan Baru, Bengara II, Lao Lao, Pesut Mahakam, Maratua 2, South Mahakam, dan Rombebai. Untuk menarik minat investor global, pemerintah juga telah menyiapkan kajian teknis komprehensif bagi masing-masing wilayah kerja. Blok Jayapura belum masuk karena masih survei.
Berdasarkan dokumen teknis kajian, Blok Jayapura berada di Kabupaten Sarmi dan Yalimo, Papua, dengan luas sekitar 7.328 km² dan berjarak sekitar 50 km dari Kota Jayapura. Secara geologi, wilayah ini termasuk dalam sistem cekungan Mamberamo yang terbentuk akibat interaksi kompleks antara kerak samudera Pasifik dan kerak benua Australia utara.
Survey Mamberamo Shell di Sarmi sejak 1980an
Perusahaan minyak asal Belanda pernah melakukan survery dan seismik minyak dan gas di areal Mamberamo dan bangun base camp di Sarmi. “Waktu itu Mamberamo Shell mendirikan camp mereka di Sarmi dan melakukan survei,” kata Ch Mirino salah satu mantan staf Mamberamo Shell di era 1980an.
Lebih lanjut Mirino mengatakan perusahaan Shell ini tidak melakukan eksplorasi minyak di areal tersebut dan akhirnya ditutup. “Saya sendiri tidak mengetahui mengapa eksplorasi dari perusahaan Shell Belanda ini tidak berlanjut,” kata Mirino yang juga mantan karyawan Shell di era Nederlands Nieuw Guinea itu.
Pemerintah Indonesia sendiri mulai melirik ke Indonesia Timur, sesuai dengan persiapan Indonesia Bid Round 2026/2027, dan data data yang dikumpulkan akan menjadi paket menarik bagi investor, sehingga Blok Jayapura bisa segera dikembangkan menjadi wilayah kerja migas baru.
Belajar dari perusahaan Shell Belanda di era 1980an beroperasi di Mamberamo dan Sarmi akan kembali atau mencari investor baru dengan mencari cadangan migas baru untuk mendukung ketahanan energi nasional.(*)
Discussion about this post