Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua berkomitmen memperkuat sistem layanan terpadu bagi perempuan, anak dan kelompok rentan korban kekerasan di Provinsi Papua, agar lebih cepat atau responsif dan menjangkau hingga pelosok negeri.
Wakil Gubernur Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen mengatakan peringatan 16 tahun Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan pada 25 November 2025 hingga 10 Desember 2025, mesti menjadi momentum sebagai gerakan bersama menciptakan Papua yang ramah bagi perempuan, anak dan disabilitas.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan terpadu yang berkeadilan dan berkelanjutan,” kata Aryoko Rumaropen di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Selasa (18/11/2025).
Dalam momentum itu, Wakil Gubernur Provinsi Papua bersama beberapa pihak terkait juga melakukan penandatangan kesepakatan bersama pelayanan terpadu bagi perempuan, anak dan kelompok rentan korban kekerasan di Provinsi Papua.
Menurut Rumaropen, penandatanganan kesepakatan bersama ini, bukan pertama kalinya. Hal serupa pernah dilakukan Pemprov Papua pada 2007 silam, dan kini kembali masuk dalam program kerja gubernur dan wakil gubernur Papua kini.
“Ini sudah kami masukkan di dalam Rencana Kerja Tahunan. Kami tuangkan dalam bentuk program dan kegiatan pada dinas-dinas terkait salah satunya pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Papua,” ujarnya.
Katanya, Pemprov Papua ingin pelayanan terpadu ini bisa dirasakan hingga ke Kabupaten/kota, sebab ini merupakan bentuk komitmen perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan korban kekerasan di Provinsi Papua.
“Kiranya kerjasama ini untuk memastikan bahwa setiap perempuan dan anak papua dapat hidup dengan aman dan mendapatkan pelayanan perlindungan dengan bermartabat,” ucapnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atau PPPA RI Bidang Perempuan dan Politik, Nia Sjarifudin mengatakan secara nasional kondisi perempuan dan anak di Indonesia kini masih mengalami kekerasan. Situasi ini pun dianggap akan berdampak terhadap cita-cita menuju Indonesia emas.
“Tapi hari ini luar biasa karena dalam 100 hari [kerja] Pemerintah Provinsi Papua, sesuai dengan janji kampanye, justru akan melakukan hal yang sangat terbaik sekali. saya rasakan dengan penandatanganan kesepakatan artinya kita semua sadar menyelamatkan perempuan,” kata Nia Sjarifudin.
Menurutnya, konsep negara adil untuk perempuan dan anak itu adalah hal yang sangat tepat. Ia berharap apa yang dilakukan bersama ini dapat terus dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah Provinsi Papua, sehingga Indonesia emas bisa tercapai.
“Pastinya buat saya, ini kan bukan sebuah permulaan ya, sejak tahun 2007 sudah dirintis. Kemudian sekarang dikuatkan lagi dengan pemerintahan yang baru. Kita berharap Papua menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, untuk melakukan percepatan, antisipasi dari realitas kekerasan yang masih terus terjadi sampai sekarang,” ujarnya. (*)
Discussion about this post